Berdalih melanggar protokol kesehatan, kebebasan berekspresi seniman dipatahkan aparat negara. Selain melanggar haknya, hal ini juga memengaruhi ekonomi mereka.

Penegak hukum yang tak berperspektif korban telah lama jadi pengganjal perjalanan penyintas. UU TPKS harus bisa mengubahnya.

Bukan cuma konsumen, risiko dari menempelkan masalah sosial ke kampanye iklan juga bahaya buat perusahaan dan isu sosialnya sendiri.

Perempuan masih terjebak kesenjangan akses internet dan teknologi. Perlu inisiatif dan kebijakan yang mendorong pemahaman literasi digital dan partisipasi perempuan.

Remaja menilai pornografi adalah jalan lain untuk belajar pendidikan seks. Sesuatu yang jarang mereka dapat di lingkup pendidikan formal.

Kekuasaan Taliban adalah kiamat untuk seniman. Karya mural yang mereka ciptakan sebagai pemberdayaan inspiratif masyarakat, dihilangkan begitu saja.

Ulasan buruk restoran di medsos yang berimbas pada penurunan pemasukan atau bahkan tutupnya suatu usaha mencerminkan besarnya dampak budaya cancel culture di era digital.

Alih-alih mendapat perlindungan sebagai narasumber dan saksi, “Lydia” malah dikriminalisasi dan ini menunjukkan PR besar institusi kepolisian.

Meski mengendarai mobil, menenteng gawai mahal, dan berkantor di SCBD, Jakarta Selatan, kamu tetap buruh. Kamu tunduk dan tak berdaya jika Omnibus Law sudah bicara.

Perempuan perlu memahami apa itu hak digital karena banyak tindakan kekerasan berbasis gender di dunia digital yang mengancam keamanan dan keselamatannya.