February 4, 2023
Community Instatree Issues

Predator Seksual itu Berlindung di Balik Jubah Gereja

Ada banyak kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang saleh di gereja. Namun, belum cukup ada perlindungan terhadap korban.

Avatar
  • December 23, 2022
  • 4 min read
  • 128 Views
Predator Seksual itu Berlindung di Balik Jubah Gereja

Peringatan Pemicu: Ada gambaran kekerasan seksual yang eksplisit.

Dua minggu lalu, saya melepas rindu dengan salah satu kawan karib melalui sambungan telepon. Kami ngobrol ngalor ngidup dari pengesahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana hingga keterlibatan queer dalam gereja. Biasanya kami menghindari satu topik karena itu terlalu traumatis buat teman saya. Kami tak pernah membahas kasus kekerasan seksual yang pernah menimpanya dulu.

Namun hari itu, cerita menyembur dari mulutnya.

Duh, dia sudah diangkat menjadi calon pendeta, Beb!”

Ada nada cemas tergambar jelas dari suaranya di ujung telepon. Calon pendeta yang ia maksud adalah pelaku kekerasan seksual atasnya. Pelaku itu dulunya satu almamater dengan kawan saya. Ia lulusan salah satu sekolah teologi ternama di daerah Jawa Tengah.

Baca juga: Atas Nama Baik Pesantren Jombang, Kekerasan Seksual Dipinggirkan

Pelaku konon kerap pergi ke kos karib saya dengan berbagai dalih, salah satunya meminta kondom. Sampai di kamar, pelaku dengan sengaja meraba penis kawan saya dengan kasar. Alhasil penis teman saya itu sampai bengkak kesakitan.

Setelah melakukan kekerasan seksual, pelaku dengan tanpa rasa bersalah bilang, “Kalau kita ketemu di kampus, anggap saja kita tidak kenal.”

Kawan saya trauma berat sejak saat itu.

Trauma itu makin bertambah begitu mendengar kabar pelaku kini melayani sebagai calon pendeta tahun pertama di salah satu gereja besar di Jakarta. Peristiwa ini mengingatkan saya akan kisah calon pendeta yang melecehkan sepuluh jemaat anak di daerah Alor, Nusa Tenggara Timur. Lalu, ingatan saya melayang-layang pada kasus pemerkosaan ustaz terhadap belasan santriwati di daerah Depok, Jawa Barat.

Di mata saya, rasa-rasanya kekerasan seksual dalam lembaga keagamaan bagai nangka busuk yang ditutup-tutupi sedemikian rupa. Lembaga agama sengaja menutupi untuk menjaga nama baik institusi.

Baca juga: 5 Cara Atasi Bias Gender di Pondok Pesantren

Refleksi dari Seorang Kristen

Teman-teman Kristen sendiri pasti sudah tidak awam lagi dengan istilah konseling pastoral alias penggembalaan. Penggembalaan sudah sering dijadikan sebagai jalan untuk menyelesaikan kekerasan seksual, padahal belum tentu yang digembalakan itu bisa sadar dengan kesalahan yang telah ia perbuat.

Sebaliknya yang terjadi, kekerasan seksual yang diselesaikan dengan menempuh jalan penggembalaan kerap–pada akhirnya–ditutupi demi nama baik keluarga pelaku. Tak pernah ada kasus yang selesai. Korban dibiarkan diam hingga kasus menguap begitu saja. Tidak ada itikad untuk menyelesaikan sampai korban mendapatkan pemulihan atau jika perlu menempuh jalur hukum.

Lalu, bagaimana jika pelakunya adalah pejabat atau pemuka agama? Ya, sama saja. Bahkan, pejabat atau pendeta yang kedapatan melakukan kekerasan seksual kerap hanya mendapatkan sanksi tidak bisa naik untuk berkhotbah di mimbar sambil “digembalakan” agar kembali ke jalan yang benar.

Jika memang banyak gereja kerap menempuh jalan seperti ini untuk menyelesaikan kasus-kasus kejahatan seksual di lingkungan gereja, lalu untuk apa UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) disahkan? 

Dalam gelar wicara yang diadakan komunitas Let’s Talk About Sex and Sexualities (LETSS Talk) pada (17/12), Pdt. Sylvana Maria Ranti-Apituley, narasumber dan salah satu komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, kurang dari sepuluh persen gereja-gereja di Indonesia memiliki mekanisme penanganan kekerasan seksual yang memadai dari hulu ke hilir. Yang dimaksud memadai adalah mitigasi dari khotbah-khotbah, ajakan-ajakan untuk membaca Alkitab dengan mata baru yang naik daun sejak 1990-an, sampai kepemilikan atas rumah aman.

Dalam satu sesi tanya jawab, salah seorang penanya bilang, di salah satu daerah kecil di Nusa Tenggara Timur, masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan gereja dan aparat penegak hukum dalam menangani kekerasan seksual. Masyarakat di daerah kecil itu memutuskan untuk menaruh korban kekerasan seksual di rumah seorang preman karena pelaku kekerasan seksual dinilai takut dengan preman.

Dari kasus ini, kita tahu, masih ada teks-teks Alkitab yang tidak ditafsir dengan bijak tetapi justru membawa ketakutan (texts of terror) kepada para korban.

Baca juga: Kita Bicara Sumpah Selibat, Tolong Jangan Merasa Jadi Korban

Kini, jika kasus kekerasan seksual hanya ditangani dengan khotbah-khotbah, konseling pastoral, pelatihan paralegal perempuan, seminar-seminar anti kekerasan seksual, dan penyusunan modul pencegahan kekerasan seksual, saya rasa kita tak akan punya kemajuan. 

Gereja harus progresif memilah dan memilih sosok yang layak berproses sebagai calon pendeta di gerejanya, tidak melindungi suku atau almamater sekolah teologi mana. Ada damai sejahtera yang harus diusahakan demi tercapainya masyarakat yang manusianya adil dan beradab. 

Caranya? Bisa saja dengan mewawancarai dan mengorek rekam jejak si calon pendeta tentang kasus kekerasan seksual. Lalu, membuat surat pernyataan bahwa si calon pendeta ini bebas dari kekerasan seksual. Ini mengingat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) begitu mudah dibuat dan tidak menjamin luhurnya budi pekerti seseorang.

Lebih jauh lagi, mungkin menaruh produk hukum dengan tempat sejalan dengan tata gereja juga bisa mulai dipikirkan.

Semua ini, menurut saya, merupakan jalan lain untuk memaknai Natal–yang sebentar lagi datang–dan agar tidak ada lagi pelaku kekerasan yang menyaru dalam jubah mulia seorang hamba Tuhan.

Amin.

Ilustrasi oleh: Karina Tungari 


Avatar
About Author

Christian Paskah Pardamean Situmorang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *