‘Mrs Chatterjee Vs Norway’, Penculikan Anak yang Disponsori Negara
Film Bollywood Mrs. Chatterjee vs. Norway mengupas skandal “penculikan anak” para imigran di Norwegia atas dasar kesejahteraan anak.
Perempuan dengan sari kuning itu sudah berlari sekuat tenaga. Namun, mobil SUV hitam yang dikendarai petugas layanan kesejahteraan Norwegia Velfred tetap melaju. Dari dalam mobil, bayinya yang berusia lima bulan menangis. Ia tak mau berpisah dari sang ibu. Pengambilan paksa anak itu harus dilakukan, kata petugas, sebab perempuan ini tak layak jadi ibu.
Potongan adegan itu muncul membuka film terbaru Netflix Mrs. Chatterjee vs. Norway. Film besutan Ashima Chibber itu menggandeng aktor kenamaan India Rani Mukerji. Ia berperan sebagai Debika Chatterjee, imigran India di Norwegia yang punya dua anak. Bersama dengan suami Aniruddha Chatterjee (Anirban Bhattacharya), Debika harus memperjuangkan agar hak asuh anak kandungnya kembali dengan berbagai cara.
Sebenarnya, sebelum diculik, dua petugas sosial dari Velfred datang secara berkala selama sepuluh minggu ke kediaman Debika. Kedua petugas ini secara ketat mengawasi dan mencatat gaya parenting Debika kepada anak-anaknya.
Catatan-catatan inilah yang kemudian dijadikan senjata bagi Velfred untuk menculik kedua anak Debika. Mereka berdalih, selama sepuluh minggu observasi, Debika enggak layak jadi ibu dan rumah mereka bukan lingkungan ideal untuk membesarkan anak.
Baca Juga: Review ‘Women Talking’: Ketika Suara Korban Kekerasan Seksual Didengarkan
Diambil dari Kisah Nyata
Sejak dirilis pada 12 Mei lalu, Mrs. Chatterjee vs. Norway sukses membius para penontonnya. Di Indonesia misalnya, film ini masih betah duduk di posisi enam di kategori Top 10 Movies in Indonesia. Kepopuleran Mrs. Chatterjee vs. Norway di kalangan para penonton bukan tanpa alasan. Selain karena memang punya porsi drama menguras emosi yang cukup banyak, popularitas film ini mengangkat kisah yang terinspirasi dari pengalaman nyata perempuan imigran India Sagarika Chakraborty.
Dilansir dari The Indian Express, tepat dua belas tahun yang lalu, putra Sagarika yang berusia dua tahun dan putrinya yang berusia lima bulan, diculik oleh lembaga kesejahteraan anak Norwegia, Barnevernet. Lembaga ini melontarkan berbagai macam tuduhan terhadap Sagarika.
Sagarika dituduh tidak memberikan tempat tidur sendiri pada anak-anaknya (klaim kuat yang mengindikasikan adanya kekerasan emosional). Ia selalu menyuapi anaknya secara paksa dengan tangan (force feeding). Ia juga dituduh melakukan kekerasan terhadap suaminya karena lelaki itu enggak berbuat banyak saat para pekerja sosial mengancam akan mengambil anak mereka.
Sagarika menilai tuduhan Barnevernet tidak berdasar bahkan diskriminatif. Tuduhan tidak memberikan anaknya tempat tidur dan force feeding yang dilontarkan Barnevernet misalnya jelas-jelas rasis. Dalam masyarakat India, anak-anak yang masih bayi hingga balita sering kali masih tidur dengan orang tuanya. Ini adalah bagian budaya yang dipercaya akan mendekatkan anak-anak secara spiritual dan emosional dengan orang tua mereka.
Selain itu makan dengan tangan di budaya India merupakan bentuk penghormatan pada dewa. Ini karena dalam masyarakat India kuno, makanan pertama-tama dipersembahkan pada dewa lalu baru boleh dimakan oleh manusia.
Tuduhan yang berbuntut drama panjang perjuangan merebut hak asuh itu membuat Sagarika remuk. Bertahun-tahun ia harus dipisahkan dari anak-anaknya yang masih kecil, dan terpaksa berjuang seorang diri karena ditipu dan diceraikan suami.
Baca Juga: Membedah Bahaya Grooming Lewat Film ‘Palm Trees and Power Lines’
Kasus Sagarika bukan satu-satunya. Pemerintah Norwegia memang punya skandal besar terkait “penculikan paksa” atas dalih kepentingan kesejahteraan anak. Skandal yang sayangnya tak banyak diketahui masyarakat dunia.
Melansir tulisan Sagarika di The Times of India, banyak anak yang dipisahkan dari orang tuanya, berasal dari keluarga imigran. Brinda Karat, politikus India bilang, 37 persen dari 9.900 anak yang diculik paksa dari orang tua dan ditempatkan di panti asuhan di Norwegia pada akhir 202, berasal dari keluarga imigran. Tidak sedikit pula dari mereka terdiri dari anak-anak yang masih membutuhkan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif.
Penculikan paksa ini sempat menuai protes dari masyarakat. BBC News dalam laporannya di 2016 mencatat, 170 profesional terkemuka Norwegia termasuk pengacara, psikolog, aktivis, pekerja sosial sempat terlibat aksi protes. Mereka melakukan demonstrasi dan menuliskan surat pada Menteri Perlindungan Anak yang mengatakan Barnevernet adalah lembaga disfungsional. Sebagai lembaga negara, kata mereka, Barnevernet banyak melontarkan tuduhan serius yang sebenarnya didasarkan bias rasial, etnisitas, atau agama.
Dengan berbekal pengetahuan dan budaya pengasuhan ala Norwegia, Barnevernet menyeleksi para orang tua dari keluarga imigran. Mereka yang menetapkan layak atau tidaknya mereka sebagai orang tua lewat satu standar saja. Ini terlihat dari alasan yang paling umum ditemui dalam kasus penculikan paksa anak-anak keluarga imigran ternyata hanya berdasarkan “kurangnya keterampilan mengasuh anak”.
Sayang, aksi protes ini tak cukup membuat skandal penculikan paksa jadi sorotan dunia. Di sinilah Mrs. Chatterjee vs. Norway punya peran penting dalam memberikan pencerahan pada para penontonnya. Duta Besar Norwegia untuk India Hans Jacob Frydenlund bahkan sampai angkat suara. Dia mengatakan film ini cuma menyebarkan fitnah saja karena jauh dari realitas.
Ia lalu berusaha melakukan pembelaan terhadap pemerintah Norwegia. “Norwegia adalah masyarakat yang demokratis dan multikultural dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak Norwegia berlaku untuk semua anak di Norwegia, tanpa memandang latar belakang etnis atau kewarganegaraan mereka,” kata Frydenlund dikutip dari First Post, media India berbasis di Mumbai.
Respons keras dari Duta Besar Norwegia lalu dibalas oleh Sagarika sendiri. Dalam tulisannya yang sama Sagarika mengatakan pernyataan Frydenlund hanya bohong belaka. Tak hanya itu, Sagarika bahkan sampai saat ini belum menerima permintaan maaf dari pemerintah Norwegia atas belum atas rasisme yang dilakukan oleh para pekerja sosial mereka.
“Pemerintah Norwegia terus menyebarkan kebohongan terhadap saya. Mereka menghancurkan hidup saya, reputasi saya, dan membuat anak-anak saya trauma. Mereka mendukung suami saya ketika ia berlaku kejam terhadap saya,” tulisnya.
Baca juga: ‘The Woman King’: Angkat Kekerasan Seksual, tapi juga Kaburkan Sejarah
Diskriminasi Gender dan KDRT yang Jadi Sorotan Tambahan
Di luar film musikalnya, India cukup terkenal dengan film-filmnya yang berani. Banyak sineasnya memproduksi film sebagai medium untuk melontarkan gugatan pada masyarakat. Mulai dari diskriminasi berdasarkan kasta sosial hingga hingga kekerasan berbasis gender.
Swades (2006), Serious Men (2020), Toilet Ek Prem Katha (2017), Pink (2016), Article 15 (2019) adalah beberapa di antaranya. Film-film ini begitu kental dengan isu-isu sosial. Mulai dari diskriminasi berdasarkan kasta sosial hingga diskriminasi dan kekerasan berbasis gender.
Mrs. Chatterjee vs. Norway pun juga kurang lebih sama. Selain mengangkat skandal besar pemerintah Norwegia, film besutan sutradara perempuan ini berusaha menyorot isu diskriminasi gender yang masih banyak dialami oleh perempuan di keluarga tradisional India.
Melalui Debika, diskriminasi gender terlihat dalam pembagian peran domestik dan publik. Debika sebagai ibu rumah tangga purna waktu harus memikul beban domestik dan pengasuhan seorang diri. Suami Debika seperti banyak para laki-laki di keluarga tradisional India enggan turun tangan dalam peran domestik.
Ia membiarkan Debika kewalahan sendiri. Bekerja 24 jam tanpa waktu istirahat atau tidur yang cukup. Secara fisik tentunya pekerjaannya ini membuat Debika lelah secara fisik dan mental. Ini membuat Debika berulang kali menegur Aniruddha. Sayang, tegurannya hanya lewat bak angin lalu.
Kerja, kerja, kerja. Hanya itu yang ada dipikiran Aniruddha. Ia bahkan sampai tak punya waktu cukup untuk anak-anaknya. Ini membuatnya jadi sosok semu bagai hantu karena tidak pernah terikat secara emosional dengan anak-anaknya.
Diskriminasi gender yang dialami Debika kemudian semakin ketara saat sang ibu mertua diperkenalkan kepada penonton. Ibu mertua Debika digambarkan Ashima sebagai perempuan yang patriarkis. Bukannya memahami kondisi Debika yang kewalahan mengemban peran jadi ibu rumah tangga, si ibu mertua justru hobi julid.
Dia bahkan menganggap tidak becus jadi ibu. Buat dia, sudah seharusnya mengurus anak dan melakukan kerja domestik jadi tanggung jawab perempuan bahkan kodrat mereka. Jadi tidak sepatutnya Debika meminta Aniruddha untuk urun tangan. Semua sudah punya peran masing-masing.
Tak kalah pentingnya, untuk menjadikan Mrs. Chatterjee vs. Norway sebagai film sarat isu sosial Ashima juga menambahkan isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam bangunan narasinya. Seperti Sagarika yang merupakan korban KDRT, Debika juga digambarkan mengalami KDRT oleh suaminya sendiri.
Debika tidak hanya mengalami kekerasan emosional tetapi juga kekerasan fisik. Tangan Debika pernah patah karena dihajar suaminya. Kejadian yang membuat teman kantor Aniruddha melaporkan kasus KDRT ke pihak berwenang dan jadi pemicu pekerja sosial datang ke rumah mereka melakukan observasi.
Bukannya merasa bersalah terhadap tindakannya, Aniruddha layaknya banyak pelaku justru melakukan gaslighting. Ia menyalahkan Debika. Kalau saja Debika tidak curhat teman kantornya tidak akan melapor dan berakhir pada kedua anak-anaknya diambil paksa. Kalau saja Debika becus melakukan pekerjaannya sebagai ibu, semua ini tidak terjadi katanya. Pada akhirnya, sebagai film Bollywood yang banyak menonjolkan aspek drama menguras emosi, Mrs. Chatterjee vs. Norway tetap bisa jadi tontonan cukup bergizi bagi para penontonnya. Film ini tak hanya memberikan pemahaman secara sederhana tentang praktik diskriminatif negara-negara maju terhadap para imigran, tetapi juga memberikan sorotan yang cukup pada isu penting terkait diskriminasi gender dan KDRT tanpa perlu dibumbui jargon-jargon khas aktivis.
