Makna di Balik ‘Reshuffle’ Mendadak Kabinet Merah Putih
Publik dikejutkan dengan kocok ulang (reshuffle) kabinet mendadak oleh Presiden Prabowo Subianto (8/9) sore. Dari Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi, hingga Kementerian Pemuda dan Olahraga, semua kena rombak.
Melansir siaran YouTube Sekretariat Presiden hari yang sama, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menyampaikan perombakan kabinet merupakan tindak lanjut dari pembentukan kementerian baru, Kementerian Haji dan Umrah. Selain itu, langkah ini juga merupakan hasil evaluasi kinerja di masing-masing kementerian.
Meski begitu, berbagai spekulasi soal pergantian menteri terus beredar di media sosial. Beberapa warga menilai perombakan kabinet ini hanya dilakukan untuk meredam amarah masyarakat sesaat. Di sisi lain, ada juga yang berspekulasi, pergantian menteri dilakukan semata-mata untuk menguntungkan kroni Prabowo.
Baca juga: Bagi-bagi Kue di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Menjawab Tuntutan Rakyat?
Usep Hasan Sadikin, peneliti hukum dan kebijakan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), juga menjadi salah satu warga yang mempertanyakan maksud Prabowo dalam reshuffle itu. Awalnya, Usep mengira tindakan ini merupakan jawaban dari gelombang demonstrasi yang belakangan terus bergulir. Namun, pergantian kabinet ternyata tidak juga menjawab tuntutan yang sesungguhnya diajukan masyarakat.
“Apa ya? Rasanya enggak juga ada penekanan reshuffle ini dilakukan untuk menjawab demonstran gitu. Mungkin memang di beberapa bagian demonstran ada yang kecewa dengan Sri Mulyani–sebagai contoh–karena pajak terus tinggi. Tapi saya rasa masih tidak menjawab tuntutan-tuntutan lainnya juga,” ungkap Usep pada Magdalene.
Sebelumnya, masyarakat Indonesia memang menyampaikan beberapa tuntutan terhadap pemerintah melalui berbagai aksi demonstrasi. Melansir BBC Indonesia, tuntutan ini antara lain pembekuan kenaikan gaji atau tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pembebasan demonstran yang ditangkap, pengembalian TNI ke barak, hingga reformasi partai politik.
Mengacu pada hal tersebut, Usep menjelaskan, langkah Prabowo sangat kabur dan tidak ditujukan untuk penyelesaian masalah yang serius. “Tujuannya apa dan mau mengatasi masalah apa? Itu enggak jelas terlihat dari pergantian menteri kali ini,” tegas Usep.
Baca juga: Minim Perempuan di Kabinet Merah Putih Prabowo, Apa Artinya?
Selain Usep, Annisa Alfath, peneliti Perludem, juga turut mempertanyakan tujuan Prabowo dalam restrukturisasi kabinet kali ini. Pasalnya, pergantian menteri yang dilakukan Presiden juga dinilai jauh dari tujuan reshuffle sesungguhnya.
Annisa bilang, pergantian susunan kabinet sejatinya merupakan tindakan yang dilakukan untuk menjaga akuntabilitas politik pemerintahan. Namun kali ini tujuan itu juga tak nampak dalam tindakan Prabowo.
Ia menambahkan, evaluasi kementerian cukup berjarak dari tuntutan masyarakat dan permasalahan di lapangan. Selain itu, pemilihan pengganti para menteri terdahulu juga tidak dilakukan dengan sistem meritokrasi yang tepat.
“Kalau misalnya kita lihat lagi menteri-menteri yang kemudian diganti ini apakah digantinya dengan orang yang lebih baik atau malah sama saja? Contohnya menteri keuangan, terlepas dari pro dan kontranya, setelah ganti, faktanya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) itu langsung anjlok kan. Jadi itu juga jadi catatan,” terang Annisa.
Baca juga: Lagu Lama dalam Kabinet Baru: Minim Perempuan karena Dendang Patriarki?
Belum Menyentuh Inti Permasalahan
Selain tidak menjawab banyak persoalan, Usep dan Annisa sepakat, pergantian kabinet kali ini juga dinilai jauh dari penyelesaian inti permasalahan. Mereka menilai dengan kewenangan penuh yang dimiliki Prabowo sekarang, pergantian kabinet bukanlah langkah yang semestinya dilakukan.
Bagi Usep, Prabowo seharusnya bisa bergerak lebih jauh untuk menyelesaikan inti persoalan, yakni perencanaan proyek strategis yang memakan banyak dana. Menurutnya, dari situlah semua masalah bermula.
“Seharusnya ya, dengan kewenangan dan keleluasaan Prabowo sekarang, termasuk jadi ketua partai, dan lainnya, dia bisa menyelesaikan semuanya dari inti perkara. Ini semua kan berasal dari obsesi dia soal proyek strategis nasional terutama MBG (makan bergizi gratis). Harusnya itu yang dievaluasi. Kenaikan pajak sampai aksi di Pati itu kan awalnya dari sana, baru kemudian efisiensi, sehingga pajak dan lainnya naik,” jelas Usep.
Di sisi lain, pergantian kabinet ini juga dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang selalu Prabowo gaungkan dalam program-programnya, menurut Annisa. Alih-alih mengganti beberapa menteri secara mendadak, Prabowo seharusnya merampingkan kabinet agar persoalan lain tidak muncul.
“Semestinya, menurut saya, perlu ada perampingan juga di sisi kabinet ya. Karena kalau misalkan Prabowo melakukan efisiensi di mana-mana, saya rasa pergantian kabinet ini justru kontradiktif dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Alih-alih perampingan dia malah mengganti (beberapa menteri) dan menggantinya pun enggak dengan orang-orang yang memang dalam tanda kutip pakar di bidangnya, gitu,” tutup Annisa.
