Wacana Gubernur Jakarta Terapkan Tarif Mikrotrans, Akankah Dibarengi Perbaikan Kualitas?
Rencana Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk menerapkan tarif pada moda Mikrotrans—yang sejak awal digratiskan—memicu pro kontra di kalangan warga. Pemerintah menegaskan kebijakan ini masih dikaji. Sementara fokus utamanya adalah memastikan layanan di lapangan lebih tertib, aman, dan dapat diandalkan.
Keluhan soal profesionalitas pengemudi sudah lama mencuat. Retno Dwi Rahayu, 23, menyebut sopir Mikrotrans kerap mengemudi kasar saat jam pulang kerja, meski armada telah dilengkapi CCTV. “Karena mungkin gratis kali ya, pengemudinya jadi seenaknya,” ujarnya. Meski demikian, Retno tetap mengandalkan Mikrotrans karena bisa menekan biaya transportasi bulanannya hingga Rp500.000.
Baca Juga: Making Transjakarta Busway More Women-Friendly
Senada, Rose Hendrika, 27, juga mengaku kenaikan tarif akan memengaruhi pengeluaran hariannya. Ini mengingat jarak kos dan kantor cukup jauh. “Harusnya naiknya jangan langsung drastis lah karena kalau dikalikan pulang pergi lumayan juga,” ungkapnya pada Magdalene.
Pramono menilai persoalan di lapangan tersebut menjadi salah satu alasannya mengevaluasi skema tarif nol. Ia menegaskan pengemudi harus bekerja profesional dan tidak memperlakukan armada seperti kendaraan pribadi.
Di sisi lain, wacana tarif ini juga didorong oleh tekanan fiskal. Subsidi transportasi Jakarta meningkat pesat di tengah pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat, sebagaimana diberitakan AntaraNews. Sementara Mikrotrans Jakarta sejak awal beroperasi sebagai feeder memang sudah disubsidi pemerintah provinsi. Skema ini membuat layanan tetap gratis atau sangat terjangkau bagi penumpang.
Subsidi digunakan untuk menutupi biaya operasional dan memastikan pengemudi tidak tergantung pada setoran harian. Magdalene tak menemukan berapa besaran subsidi yang bisa diakses seperti halnya subsidi tiket TransJakarta yang kini menembus lebih dari Rp9.000 per penumpang.
Baca Juga: Dilema Pelaju Jakarta, Berdamai dengan Jarak dan Transportasi Minim
Penundaan Tarif dan Desakan Perbaikan Pelayanan
Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana, melalui wawancara tertulis pada (6/11), meminta penerapan tarif Mikrotrans ditunda hingga ada jaminan peningkatan layanan. Ia menilai tanpa subsidi berkelanjutan, masyarakat berpenghasilan rendah paling rentan terdampak, dan potensi penurunan minat terhadap transportasi umum menjadi besar.
Mengamini itu, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jakarta Yusa Cahya Permana, dalam wawancara telepon (12/11), menilai ada sisi positif jika tarif diberlakukan. Misalnya, target jarak tempuh yang memicu sopir mengemudi ugal-ugalan bisa dihapus. Namun ia juga mengingatkan buruknya fasilitas pendukung, terutama halte kecil tanpa atap atau kursi dan titik tunggu di pinggir jalan yang rawan bagi penumpang perempuan.
Karena plus minus ini, akademisi Kebijakan Publik Universitas Negeri Surabaya Ardiyansyah menilai pemerintah perlu mencari jalan tengah antara layanan gratis dan berbayar. Skema subsidi silang terstruktur, kata dia, dapat diberlakukan untuk pelajar, lansia, dan orang dengan disabilitas.
Baca Juga: Pemisahan Gender pada Transportasi Umum, Perlukah?
Ia juga menekankan integrasi tiket antarmoda, peningkatan frekuensi armada, keamanan, kenyamanan, hingga informasi real-time sebagai prasyarat sebelum tarif diketok.
Baik YLKI, MTI, maupun akademisi sepakat: Jika tarif Mikrotrans diterapkan, peningkatan layanan harus berjalan paralel. Tanpa itu, kebijakan justru dapat menjadi beban tambahan bagi warga yang selama ini bergantung pada Mikrotrans sebagai moda mobilitas harian.
