Indonesia bisa memilih membuka kekejaman yang terjadi pada 1965-66 agar bangsa tidak mengalaminya kembali, atau membantah keterlibatan militer di dalamnya.

Disahkannya UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintah melihat perlindungan lingkungan sebagai proses lama yang menyulitkan pengusaha dan bisnis semata.

Budaya kolektif yang feodal dan kurangnya pemahaman akan konstitusi dan hak membuat perkawinan antara suku, ras, dan agama yang berbeda masih terkendala.

Aliansi buruh unjuk rasa untuk menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja, yang dianggap mengancam hak pekerja.

Menko Muhadjir mengaburkan kegagalan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dengan simplifikasi “kamu miskin karena jodohmu miskin”.

Budaya pemerkosaan dan budaya imunitas masih mengakar dalam cara pandang masyarakat, termasuk di kalangan aktivis.

Masyarakat adat Sunda Wiwitan masih menghadapi diskriminasi dan intoleransi sistematis dalam menjalankan keyakinannya.

Untuk Indonesia yang bukan negara Islam dan masyarakatnya plural, kategori teologis tidak semestinya digunakan dalam kehidupan berbangsa.

Aktivis seharusnya walk the talk tapi nyatanya banyak yang melakukan kekerasan.

Pertanyaan ‘kamu orang mana’ jadi pelik ketika wajah tak jelas menunjukkan identitas kesukuan.