Aktivis Dorong Kota Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas

Aksesibilitas dan mobilitas merupakan isu klasik dalam pembangunan sebuah kota. Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat adalah trotoar jalan yang seharusnya bisa diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.
 
Di Indonesia, kota-kota pada umumnya masih belum memiliki aksesibilitas yang memadai bagi seluruh masyarakat, salah satunya masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini merupakan pembahasan salah satu diskusi panel Urban Social Forum ke-5 yang berlangsung di Bandung akhir pekan lalu.
 
Abi Marutama, aktivis Gerakan Peduli Disabilitas dan Lepra Indonesia, menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar teman-teman penyandang disabilitas atau difabel dapat berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, salah satunya adalah teknologi  yang mendukung aktivitas mereka. Akan tetapi teknologi alat bantu ini tidak akan berfungsi dengan baik jika infrastruktur di sekitarnya masih tidak mendukung, ujarnya.
 
“Contohnya, kami memberikan alat bantu kursi roda yang sudah memenuhi standar yang sesuai dengan jenis disabilitas orang tersebut. Namun hal ini tidak akan berfungsi apabila gedung yang diakses tidak memiliki bidang miring atau tidak memiliki lift,” ujarnya dalam diskusi yang berjudul “No One Left Behind: Bringing Disability-Inclusive Cities into the Mainstream”.
 
Akan tetapi hal ini masih sulit direalisasikan, kata Abi, karena para desainer kota seperti arsitek, perancang tata kota dan urbanpreneur (pengusaha yang beraspirasi memecahkan masalah perkotaan dengan berkolaborasi dan berinovasi dengan komunitas) masih berpikir bahwa mereka harus membuatkan sebuah desain khusus untuk para penyandang disabilitas. Padahal seharusnya desainer lebih memikirkan bagaimana desain mereka dapat digunakan oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, atau yang disebut dengan desain universal, tambah Abi.
 
Kesalahan lainnya yang ditemukan adalah penyandang disabilitas baru dilibatkan dalam pembangunan sebuah infrastruktur bangunan atau prasarana umum ketika prosesnya sudah selesai, ujarnya.
 
“Seharusnya para desainer melibatkan para penyandang disabilitas dengan saling bekerja sama dan berdiskusi saat perencanaan pembangunan tersebut,“ tutur Abi, yang juga seorang tunanetra.
 
Saat teknologi dan infrastruktur sudah memadai, hal ini pun harus ditunjang dengan pemahaman masyarakat tentang kota inklusif itu sendiri. Gerakan dalam masyarakat sedikit demi sedikit mulai terlihat, salah satunya dari aktivitas yang dilakukan oleh komunitas TUNE MAP. TUNE MAP merupakan komunitas yang berdomisili di Bandung dan fokus pada advokasi  mobilitas masyarakat disabilitas dalam mengakses trotoar.
 
Baru-baru ini TUNE MAP mengadakan acara Map My Day dengan mengajak beberapa relawan untuk  memetakan rute yang aman bagi tunanetra ketika mereka menggunakan trotoar dengan menggunakan aplikasi TUNE MAP.
 
Pravitasari dan Gita Novieka dari TUNE MAP, menjelaskan hadirnya aplikasi ini membuat semua pihak dapat saling bekerja sama untuk menciptakan kota yang inklusif bagi masyarakat penyandang disabilitas
 
Para relawan dapat melaporkan trotoar-trotoar dan guiding block atau jalur pemandu (blok kuning di trotoar untuk para tunanetra) yang rusak atau terhalangi oleh pot atau benda lain, melalui aplikasi TUNE MAP. Tidak hanya dapat melaporkan blok yang rusak, relawan juga dapat melaporkan apakah di jalur tersebut sudah tersedia guiding block  atau belum.
 
Infrastruktur yang memadai tercipta dari kontribusi banyak pihak, dan yang paling ditekankan dalam diskusi ini adalah bagaimana mengubah cara pandang masyarakat mengenai isu disabilitas.
 
“Kita dapat membantu mereka (penyandang disabilitas) untuk berkontribusi dalam masyarakat dengan cara menciptakan desain yang dapat digunakan oleh semua orang tanpa terkecuali sehingga orang-orang tersebut dapat berkontribusi dalam masyarakat,“ ujar Abi.
 
Baca juga artikel Elma tentang menjadi pendengar yang baik bagi teman yang ingin bunuh diri.