Apa itu Tapera yang Bikin Rakyat Resah?

Beberapa waktu kita media sosial kita diwarnai kritik tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Beragam meme juga muncul dengan memplesetkan akronim Tapera jadi Tabungan Penderitaan Rakyat, Tambahan Penderitaan Rakyat, Tagihan Peras Rakyat, Tabungan Pemakaman Rakyat, dan lainnya. Kritik ini semakin kencang seiring kabar tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan pada 2020 dan 2021. Di sana disebutkan, sebanyak 124.960 peserta Tapera belum menerima pengembalian sebesarRp567,45 miliar dan peserta pensiun ganda sebanyak 40.266 orang sebesar Rp130,25 miliar, lapor Liputan6 

Tapera sendiri adalah program yang dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat, khususnya pekerja, dalam memiliki rumah yang layak huni. Tapera bertujuan untuk menyediakan solusi perumahan melalui mekanisme tabungan yang dikelola secara kolektif. 

 

Tujuan utamanya adalah memastikan setiap pekerja memiliki akses ke perumahan yang layak dan terjangkau. Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, revisi aturan Tapera yang baru-baru ini dikeluarkan oleh pemerintah menuai kontroversi di Indonesia.  

Berikut fakta Tapera yang telah dirangkum redaksi Magdalene. 

Baca Juga: Harga Makin Mahal, Perlukah Kita Membeli Rumah? 

Sejarah Tapera di Indonesia 

Dikutip dari Intisari, Ramai-ramai Tapera, Inilah Sejarah Kebijakan Perumahan Rakyat di Indonesia, Sudah Ada Sejak Zaman Belanda, pembentukan Tapera tidak terjadi dalam semalam. Tapera merupakan hasil dari kebutuhan mendesak untuk menyediakan solusi perumahan yang terjangkau bagi masyarakat Indonesia. Selama bertahun-tahun, isu perumahan menjadi masalah yang kompleks di Indonesia, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan harga rumah yang semakin tinggi, banyak orang kesulitan memiliki rumah yang layak. 

Awalnya, pemerintah telah mencoba berbagai program untuk mengatasi masalah perumahan, namun hasilnya belum maksimal. Maka, lahirlah ide untuk menciptakan program tabungan yang terstruktur dan terorganisasi, di mana dana pekerja bisa dikumpulkan untuk kemudian digunakan sebagai pembiayaan perumahan. Gagasan ini mendapat banyak dukungan dari berbagai pihak, termasuk para ekonom dan pemerhati masalah perumahan, karena dianggap sebagai solusi jangka panjang yang berkelanjutan. 

Undang-undang Tapera 

Dikutip dari Tapera, Tingkatkan Efektivitas Penyelengaraan TAPERA, Pemerintah Tetapkan PP No.21 Tahun 2024, langkah konkret untuk merealisasikan ide ini dimulai dengan penyusunan undang-undang. Pemerintah Indonesia kemudian menetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. UU ini menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan Tapera dan mengatur berbagai aspek penting, mulai dari mekanisme pengumpulan dana hingga pengelolaannya. 

Undang-Undang Tapera mengatur, setiap pekerja wajib menjadi peserta dan memberikan kontribusi dalam bentuk iuran yang dipotong dari gaji bulanan. Dana yang terkumpul kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), sebuah badan yang dibentuk khusus untuk tujuan ini. BP Tapera bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang terkumpul digunakan secara efektif dan tepat sasaran. 

Selain itu, undang-undang ini juga menetapkan berbagai persyaratan dan mekanisme bagi peserta untuk mendapatkan manfaat dari Tapera. Misalnya, pekerja yang sudah menjadi peserta selama jangka waktu tertentu dan memenuhi syarat lainnya berhak untuk mengajukan pembiayaan perumahan dengan skema yang telah ditentukan. 

Pelaksanaannya juga diawasi oleh berbagai lembaga terkait untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Dengan demikian, pemerintah berharap bahwa Tapera dapat menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah perumahan di Indonesia dan membantu lebih banyak orang untuk memiliki rumah yang layak huni. 

Kontroversi Tapera 

Seperti halnya program pemerintah lainnya, Tapera tidak terlepas dari pro dan kontra. Dikutip di Tempo, Jusuf Kalla hingga Himperra Dukung Tapera di Tengah Ramainya Kritik, Ini Alasannya, ada banyak pihak yang mendukung program ini karena dianggap dapat menjadi solusi atas masalah perumahan yang semakin mendesak di Indonesia. Mereka berpendapat bahwa dengan adanya Tapera, pekerja memiliki kesempatan untuk memiliki rumah dengan skema yang lebih terjangkau dan jangka waktu yang lebih panjang. Selain itu, adanya tabungan kolektif ini juga diharapkan dapat mendorong stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. 

Namun, di sisi lain, lapor RRI dalam Kontroversi Tapera Terjadi di Kikalangan Masyarakat, beberapa pihak merasa program ini hanya akan menambah beban bagi pekerja dan perusahaan. Iuran yang dipotong dari gaji bulanan dianggap mengurangi daya beli pekerja, sementara pemberi kerja harus menghadapi peningkatan biaya operasional. Selain itu, skeptisisme terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola dana Tapera dengan transparan dan efektif juga menjadi alasan utama dari penentangan ini. 

Baca Juga: Rumah Milik Orang Kaya yang Lain Ngontrak, Masih Worth It Kah Beli Rumah? 

Banjir Kritik 

Kalangan pengusaha memberikan sejumlah kritik terhadap implementasi Tapera. Dikutip Tempo, Kisruh Tapera: Antara Janji Pemerintah, Keberatan Pengusaha dan Penolakan Pekerja, salah satu kritik utama adalah tambahan beban biaya yang harus mereka tanggung untuk membayar iuran Tapera bagi para pekerjanya. Dalam kondisi ekonomi yang tidak menentu, banyak pengusaha merasa bahwa beban ini dapat mempengaruhi kelangsungan bisnis mereka. Mereka juga mengkhawatirkan efektivitas pengelolaan dana oleh BP Tapera, mengingat pengalaman sebelumnya dengan program pemerintah yang serupa namun kurang berhasil. 

Kritik dari Pekerja 

Pekerja, terutama dari sektor informal dan yang berpenghasilan rendah, sering kali merasa terbebani dengan adanya potongan gaji untuk iuran Tapera. Mereka berpendapat bahwa pendapatan mereka yang sudah terbatas menjadi semakin berkurang. Selain itu, ada kekhawatiran tentang kapan dan bagaimana mereka bisa merasakan manfaat dari iuran yang mereka bayarkan. Pekerja juga sering kali merasa kurang mendapatkan informasi yang jelas dan transparan mengenai mekanisme dan manfaat Tapera. 

Kritik dari Pakar Ekonomi 

Pakar ekonomi menyoroti beberapa aspek yang perlu diperbaiki dari Tapera. Mereka mengkritik tentang kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko penyalahgunaan dana yang dapat merugikan peserta. Selain itu, beberapa pakar juga mengkritik desain program yang dianggap belum sepenuhnya matang dan membutuhkan perbaikan dalam implementasinya. Mereka menyarankan agar pemerintah lebih banyak melakukan studi banding dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak sebelum menjalankan program ini secara penuh. 

Baca Juga: 5 Tips Sewa Rumah atau Beli Rumah Buat Freelancers 

Perbandingan dengan Program Serupa di Negara Lain 

Kutip dari Kumparan, Begini Perbandingan Skema Tapera Indonesia dengan Negara Lain, Apa Bedanya, berikut ini perbandingan Tapera dengan program serupa di negara Malaysia dan Singapura. 

Program Perumahan di Malaysia 

Malaysia memiliki program serupa dengan Tapera yang dikenal sebagai Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PR1MA). Dikutip dari Property Guru, 8 Important Things You Should Know About PR1MA In Malaysia!, program ini diluncurkan pada tahun 2012 dengan tujuan yang mirip dengan Tapera, yaitu menyediakan perumahan terjangkau bagi rakyatnya. Meskipun memiliki kesamaan dalam tujuan, ada beberapa perbedaan signifikan antara Tapera dan PR1MA. 

Salah satu perbedaan utama adalah dalam hal pendanaan. PR1MA mendapatkan pendanaan dari anggaran pemerintah dan juga dari hasil penjualan aset-aset pemerintah. Sementara itu, Tapera bergantung pada iuran bulanan dari peserta untuk mendapatkan dana yang kemudian dikelola oleh BP Tapera. 

Selain itu, PR1MA juga menawarkan lebih banyak pilihan properti kepada pesertanya. Program ini tidak hanya menyediakan rumah subsidi, tetapi juga rumah mewah dengan harga yang terjangkau. Di sisi lain, Tapera fokus pada pembiayaan perumahan dengan skema tabungan kolektif, sehingga pilihan properti yang ditawarkan mungkin lebih terbatas. 

Program Perumahan di Singapura 

Di Singapura, Housing and Development Board (HDB) menjadi contoh sukses dari program perumahan yang dikelola pemerintah. HDB menyediakan perumahan bersubsidi yang berkualitas bagi warga Singapura sejak tahun 1960-an. Program ini telah berhasil menyediakan perumahan untuk sebagian besar penduduk Singapura dengan tingkat kepemilikan rumah yang sangat tinggi. 

Salah satu keunggulan HDB adalah dalam hal infrastruktur dan kualitas perumahan yang ditawarkan. HDB membangun berbagai jenis properti mulai dari flat sederhana hingga apartemen mewah dengan fasilitas lengkap. Selain itu, HDB juga memiliki program khusus untuk memberikan subsidi kepada warga dengan pendapatan rendah atau menengah. 

Meskipun memiliki keberhasilan yang mencolok, ada juga beberapa kritik terhadap HDB. Beberapa orang menganggap bahwa harga properti di Singapura masih terlalu tinggi, meskipun sudah disubsidi oleh HDB. Selain itu, terdapat juga masalah ketergantungan terhadap pemerintah dalam hal kepemilikan rumah, yang dapat menyebabkan ketergantungan ekonomi yang berlebihan.