‘Care Economy’: Saat Merawat Diakui Sebagai Kerja Nyata
Pemerintah tengah merancang insentif khusus bagi para ibu rumah tangga yang selama ini menjalankan kerja-kerja perawatan tanpa bayaran. Langkah ini diambil untuk mengangkat nilai dari pekerjaan merawat yang kerap dianggap “bukan pekerjaan sungguhan”, ke dalam sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Fokusnya adalah meringankan beban para ibu rumah tangga, terutama mereka yang tidak punya penghasilan tetap tapi setiap harinya menjalankan tugas merawat anak, lansia, orang sakit, atau penyandang disabilitas di rumah.
Care Economy: Saat Merawat Diakui sebagai Kontribusi Nyata
Konsep yang sedang didorong ini dikenal sebagai care economy, yakni ekonomi yang menghitung nilai dari aktivitas perawatan, termasuk merawat orang tua, anak, dan kelompok rentan lainnya. Dikutip dari Tirto, BKKBN Sarankan Care Economy sebagai Insentif Ibu Rumah Tangga, Deputi Pengendalian Kependudukan BKKBN, Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menegaskan bahwa pekerjaan informal seperti ini seharusnya punya nilai yang jelas, karena meskipun tidak dibayar, pekerjaan tersebut nyata dan vital.
Menurutnya, dukungan dari negara bisa hadir dalam berbagai bentuk, tidak selalu uang tunai. Misalnya, bisa berupa fasilitas pendukung atau sistem yang memastikan perawatan juga dihitung sebagai kontribusi penting. Negara-negara Skandinavia sudah lebih dulu melangkah dengan sistem yang menilai kerja-kerja perawatan dan memberikan timbal balik ketika warga tersebut memasuki usia lanjut.
Baca Juga: Bisnis ‘Daycare’ Menjamur, Perempuan Masih Sulit Akses ‘Daycare’ yang Layak?
Membuka Ruang Produktif untuk Perempuan
Selain insentif, pemerintah juga mulai menyiapkan program-program yang memungkinkan perempuan tetap produktif tanpa harus mengorbankan peran perawatan di rumah. Salah satunya adalah rencana pembangunan daycare atau Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di tempat kerja, agar para ibu bisa tetap bekerja tanpa meninggalkan kewajiban pengasuhan.
Menuju Ekonomi yang Lebih Setara
Langkah besar diambil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama ILO dengan meresmikan Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan. Dikutip dari Kemenpppa, Kemen PPPA dan ILO Luncurkan Pokja Ekonomi Perawatan, Perkuat Sistem Ekonomi Perawatan di Indonesia, inisiatif ini jadi penanda komitmen serius pemerintah buat mendorong transformasi ekonomi perawatan, sebuah sistem yang menghargai kerja-kerja pengasuhan dan perawatan, terutama yang selama ini dibebankan ke perempuan.
Menteri PPPA, Arifah Fauzi, menegaskan pentingnya mengakui peran vital kerja perawatan, entah itu untuk anak, lansia, atau penyandang disabilitas, yang selama ini kerap tak dihitung secara ekonomi. Peluncuran Pokja ini diharapkan bisa membuka jalan bagi kolaborasi lintas sektor, dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga sektor swasta.
Baca Juga: Ibu Rumah Tangga: Pekerjaan yang Selalu WFH
Care Economy = Ekonomi yang Lebih Adil untuk Perempuan
Pokja Ekonomi Perawatan hadir sebagai ruang strategis untuk menyusun kebijakan yang bisa memperkuat sistem care economy di Indonesia. Fokus utamanya adalah mengangkat nilai ekonomi dari kerja perawatan, menciptakan ruang kerja yang aman bagi perempuan, dan mendukung pertumbuhan industri perawatan yang inklusif.
Menurut Menteri Arifah, kebijakan ini bisa memperluas partisipasi perempuan di dunia kerja, membagi beban kerja perawatan lebih adil antara perempuan dan laki-laki, sekaligus jadi mesin pertumbuhan ekonomi lewat industri perawatan yang sedang berkembang.
Target Ambisius: 70 Persen TPAK Perempuan di 2045
Masih dari Kemenpppa, Indonesia punya target besar: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan naik jadi 70% pada 2045. Saat ini, angkanya masih di kisaran 56,42%. Untuk mencapainya, dibutuhkan peningkatan sekitar 1% tiap tahun, alias menarik minimal 750 ribu perempuan per tahun ke dunia kerja, dan menjaga agar mereka enggak berhenti di tengah jalan.
Peran Strategis ILO dan Sinergi Lintas Sektor
Simrin Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste, menegaskan bahwa ekonomi perawatan harus masuk ke prioritas utama pembangunan nasional. Menurutnya, penting banget bagi negara untuk serius membangun infrastruktur perawatan, mulai dari kebijakan sampai pendanaan, dan tentunya menggandeng sektor swasta dalam prosesnya.
Baca Juga: Ketakutan Berhenti Bekerja dan Jadi Ibu Rumah Tangga
Peta Jalan Care Economy: 7 Isu Strategis Hingga 2045
Bersama Bappenas dan ILO, Kemen PPPA udah menyusun Care Economy Roadmap yang mencakup tujuh fokus utama, seperti layanan pengasuhan anak, perawatan lansia, perlindungan maternitas, hingga jaminan sosial bagi para pekerja perawatan. Peta jalan ini jadi panduan jangka panjang buat mengintegrasikan care economy ke dalam lima tahap Rencana Pembangunan Nasional (RPJMN) sampai 2045.
Dari Forum Internasional hingga Diskusi Nasional
Pemerintah juga aktif membawa isu care economy ke berbagai forum global—dari G20, ASEAN, APEC, sampai forum internasional lainnya. Peluncuran Pokja ini pun diwarnai sesi talkshow dan FGD lintas kementerian, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Semuanya sepakat bahwa kerja-kerja perawatan adalah fondasi penting yang harus diakui, dilindungi, dan dihargai secara ekonomi.
