4 Kritik Penting Dino Patti Dajjal yang Direspons Sepi Menlu Sugiono
Hampir satu bulan berlalu sejak kritik terbuka disampaikan mantan Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal. Namun Menteri Luar Negeri Sugiono belum memberikan tanggapan langsung. Kekhawatiran Dino soal predikat silent minister pun dinilai masih relevan.
Di tengah ketiadaan respons tersebut, Sugiono mulai menjalankan salah satu saran Dino dengan menggelar Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) pada (14/1). Forum ini merupakan tradisi diplomasi Indonesia untuk menyampaikan arah kebijakan luar negeri kepada publik.
Baca Juga: Ketika Diplomasi Makin Gencar, Ke Mana Perspektif Gender di Tahun Pertama Prabowo?
Dino, yang juga menjabat Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), menilai PPTM menjadi momen pertama Sugiono menjelaskan secara substantif arah politik luar negeri era Presiden Prabowo setelah hampir setahun menjabat.
“Pidato tahunan ini menjawab butir kedua dari empat kritik yang saya sampaikan. Semoga tiga butir lainnya juga dapat direspons dalam praktik diplomasi Indonesia ke depan,” kata Dino.
Namun, dalam forum tersebut, Sugiono tidak menanggapi kritik itu secara langsung. Ia justru berkelakar mengenai perlunya penambahan wakil menteri karena beban kerja Kementerian Luar Negeri yang dinilai masih terlalu besar.
“Saya punya tiga wakil menteri, dan sejujurnya saya merasa masih kurang,” tutur Sugiono di hadapan mantan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Alwi Shihab.
Dalam pidatonya, Sugiono memperkenalkan arah kerja yang ia sebut sebagai “diplomasi ketahanan”. Menurutnya, diplomasi ini bersifat adaptif, bukan reaktif, sebagai pilar politik luar negeri Indonesia di tengah situasi global yang bergejolak.
Dino menyambut baik konsep tersebut dan berharap PPTM menjadi kebiasaan baru agar publik memahami langkah-langkah diplomasi pemerintah. Ia mencatat penekanan Sugiono pada diplomasi ketahanan sebagai strategi menghadapi ketidakpastian global.
Baca Juga: Dunia Diplomasi Masih Berparas Lelaki, Begini Curhat Perempuan Diplomat
Empat Kritik Penting: Kepemimpinan hingga Akar Rumput
Kritik terbuka Dino yang disampaikan pada 21 Desember 2025 lalu mencakup empat poin utama: Kepemimpinan, komunikasi publik, akses dialog, dan kerja sama dengan masyarakat sipil. Kritik ini ramai diperbincangkan di media sosial karena menyoroti minimnya kehadiran Menlu dalam setahun pertama pemerintahan Prabowo.
Kritik pertama menyangkut fokus kepemimpinan Sugiono di Kementerian Luar Negeri. Dino menilai rangkap jabatan Sugiono sebagai Sekretaris Jenderal Partai Gerindra berpotensi mengalihkan perhatian dari tugas diplomasi.
“Idealnya Menlu bisa full time mengurus Kemlu. Minimal 50 persen, kalau bisa 80 persen,” katanya.
Dino menggambarkan Kementerian Luar Negeri sebagai “mobil Ferrari” yang hanya dapat berjalan optimal jika dikemudikan oleh pengemudi yang fokus dan piawai. Ia juga mengaku menerima keluhan dari diplomat dan duta besar yang kesulitan memperoleh arahan strategis dari pusat.
“Kabarnya banyak duta besar sulit menemui Menlu ketika pulang ke tanah air. Akibatnya, banyak peluang di tingkat tinggi tidak ditindaklanjuti,” ujarnya.
Kritik kedua berkaitan dengan komunikasi publik. Dino menekankan bahwa diplomasi harus berangkat dari dukungan masyarakat, sejalan dengan prinsip foreign policy begins at home. Menurutnya, kebijakan luar negeri akan kehilangan legitimasi jika publik tidak mendapat penjelasan dan ruang partisipasi.
Ia menyinggung absennya Sugiono dalam Konferensi Kebijakan Luar Negeri Indonesia yang dihadiri ribuan mahasiswa dan pemuda.
“Di banyak negara, menlu akan membatalkan agenda lain demi hadir di forum kebijakan luar negeri terbesar di negaranya,” kata Dino.
Kritik ketiga menyangkut akses dialog. Dino menilai Sugiono sulit diakses dan tidak responsif terhadap undangan diskusi dari komunitas hubungan internasional.
Baca Juga: Solusi Dua Negara ala Prabowo: Palsu dan Warisan Kolonial
“Surat, telepon, WhatsApp, dan permohonan pertemuan tidak direspons selama berbulan-bulan,” ujarnya.
Menurut Dino, kepercayaan dan dukungan pemangku kepentingan tidak datang secara otomatis. “Prinsip para menlu terdahulu adalah never burn your bridges. Jika suatu saat ada masalah, harus ada pihak yang bersedia membela,” ungkapnya.
Kritik keempat berkaitan dengan kerja sama bersama organisasi masyarakat dan kelompok akar rumput. Dino menilai gotong royong antara pemerintah dan masyarakat sipil merupakan prasyarat keberhasilan diplomasi.
“Jangan sampai di forum internasional bicara pentingnya kerja sama, tetapi di dalam negeri justru sulit diajak bekerja sama,” ujarnya.
Dino menegaskan kritik tersebut disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai peringatan agar kepemimpinan diplomasi Indonesia tidak kehilangan arah.
“Kalau ini tidak dilakukan, Kementerian Luar Negeri akan redup, diplomasi Indonesia akan merosot, dan Menlu Sugiono akan dicatat sejarah dengan nilai merah,” tutupnya.
