Ribuan Massa Demo di DPR Tuntut Penarikan Tunjangan Anggota DPR
Lebih dari 1.000 massa dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan dan memenuhi depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Pusat, (25/8). Mereka menuntut penarikan tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp50 juta per bulan yang baru-baru ini diberikan pemerintah sebagai kompensasi rumah jabatan.
Sejak pagi, massa yang terdiri dari mahasiswa, pelajar, pekerja, pedagang, hingga pengemudi ojek online mulai berdatangan. Aksi berlangsung di depan gerbang utama DPR dengan suasana yang ramai meski tidak terpusat dan terorganisasi. Sejumlah peserta juga menyiarkan jalannya demo melalui siaran langsung di media sosial, menarik ribuan penonton yang ikut mengomentari jalannya aksi.
Farid Ahmad, streamer TikTok yang hadir langsung di lokasi, mengatakan tunjangan DPR yang baru diberlakukan sama sekali tidak masuk akal di tengah kondisi rakyat yang serba sulit.
“Hari ini rakyat sudah muak, diam ditekan, kalau kritik juga ditekan penguasa. Seperti rakyat Pati yang melawan, kita juga harus melawan pejabat yang memiskinkan rakyat,” ujarnya kepada Magdalene.
Selain menolak tunjangan DPR, massa juga menuntut perbaikan institusi pemberantasan korupsi dan meminta aparat kepolisian yang bertindak arogan saat aksi ditindak tegas. Suasana sempat memanas ketika Wakapolres Jakarta Pusat Budi Prasetya terlibat gesekan dengan sejumlah pengunjuk rasa. Hingga siang hari, polisi mengamankan dua orang, yakni seorang pelajar dan satu peserta aksi yang diduga membawa petasan.
Kontroversi tunjangan DPR sebelumnya mencuat setelah Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan, tunjangan Rp50 juta per anggota dewan bukan kenaikan gaji, melainkan kompensasi karena anggota DPR sudah tidak lagi mendapatkan rumah dinas. Namun, kebijakan ini memicu kritik luas dari masyarakat yang menilai langkah tersebut tidak masuk akal di tengah kondisi ekonomi rakyat yang kian tertekan.
Aksi di depan DPR hari ini memperlihatkan kemarahan publik yang semakin meluas, dari jalanan hingga ruang digital, terhadap kebijakan dan praktik politik yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat.
