6 Catatan Pelantikan Prabowo: Janji Manis, Kementerian HAM, hingga Bobby Kucing

Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI pada Sidang Paripurna MPR, (20/10). Pelantikan ini mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Setelah Sidang Paripurna dibuka oleh Ketua MPR Ahmad Muzani pukul 10.00 WIB, dilanjutkan dengan lagu “Mengheningkan Cipta”, keduanya mulai mengucapkan sumpah jabatan sesuai Pasal 9 UUD Tahun 1945.

 

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa,” kata Prabowo yang hari itu mengenakan baju adat Betawi dengan wakilnya.

Sementara Gibran bersumpah, “Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa.”

Berbeda dengan Gibran yang langsung menang di Pemilihan Presiden (Pilpres) dan menjadi Wapres termuda sepanjang sejarah di Indonesia, Prabowo harus melewati tiga kegagalan sebelum melenggang jadi Presiden RI ke-8. Kegagalan pertama terjadi pada Pilpres 2009, di mana ia menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) Megawati Soekarno Putri. Pilpres 2014 menjadi Calon Presiden (Capres) didampingi Hatta Rajasa. Lalu Pilpres 2019 menjadi Capres berpasangan dengan Sandiaga Uno. Dua Pilpres terakhir, Prabowo dikalahkan oleh Joko Widodo.

Baca juga: Skenario Terburuk Jika Prabowo Menang Jadi Presiden RI

Magdalene telah merangkum enam catatan penting seputar pelantikan keduanya. Berikut daftarnya:

Dihadiri Anies Baswedan hingga Titik Soeharto

Pelantikan Prabowo-Gibran dihadiri sejumlah tamu yang relatif tak asing, dari dalam maupun luar negeri. Salah satu di antaranya adalah mantan istri yang juga anak mendiang Soeharto, Titik Soeharto. Selain itu ada pula rival Prabowo di Pilpres 2024, Anies Rasyid Baswedan yang tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 08.24 WIB.

Pelantikan itu juga dihadiri Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Lalu Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK); mantan Presiden SBY; mantan Wapres Boediono dan Tri Sutrisno; keluarga Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yakni sang istri Sinta Nuriyah, dan anaknya, Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid alias Yenny Wahid.

Jokowi dan keluarga besar, dari Kaesang Pangarep hingga Bobby Nasution juga tampak hadir dalam pelantikan tersebut. Menariknya, saat kamera menyorot anak dan menantu Jokowi, suara tepuk tangan berubah jadi sorakan “Huuuu” berjemaah.

Sementara dari luar negeri, pelantikan ini dimeriahkan oleh sekurang-kurangnya 28 pemimpin dan utusan negara, catat Suara. Sebut saja Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao, Wakil Presiden China Han Zheng, Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan Australia Richard Marles, hingga Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong.

Baca juga: 5 Hal yang Perlu Dikritisi dari Rencana Prabowo Impor Sapi

Pengamanan Ketat dari TNI hingga Ormas Berbaret Merah

Dilansir dari Tempo, Markas Besar TNI dan Mabes Polri mengerahkan total 115 ribu personel yang terdiri atas 100 ribu prajurit TNI dan 15 ribu polisi untuk mengamankan acara pelantikan tersebut. Dari jumlah pasukan tersebut, TNI membentuk 10 satuan tugas yang tergabung dalam Komando Gabungan Terpadu Pengamanan (Kogabpadpam) VVIP khusus untuk pengamanan presiden, wakil presiden, dan tamu negara, sedangkan Polri membentuk delapan satgas untuk acara pelantikan.

Pasukan ini juga dilengkapi dengan berbagai kendaraan taktis, seperti Panser Anoa, 4 pesawat tempur F16, hingga 10 kapal perang. Ada juga ambulans dan dua helikopter yang siaga selama pelantikan berlangsung.

Menariknya, tak cuma diamankan oleh aparat resmi, ada personil organisasi masyarakat Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, yang diperkirakan mencapai 25 ribu orang. Mengenakan pakaian loreng dan baret merah, mereka mengawal pengamanan panggung rakyat di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. GRIB yang dikomandoi Hercules Rosario Marshal itu sejak mula memang mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Baca Juga: Pemilu 2024: Semua Capres Gagap Bicara Krisis Iklim

Kucing Bobby Kertanegara

Kita familier dengan kucing Presiden Prabowo, Bobby. Kucing berwarna hitam putih itu sebelumnya digunakan tim kampanye Prabowo untuk memoles citranya di Pilpres 2024, menjadi pemimpin lebih humanis, enggak temperamen keras. Meski anggapan itu ditepis oleh tim Prabowo, Bobby yang belakangan berganti nama Instagram jadi Bobby Kertanegara, juga dipertahankan sebagai pemoles citra.

Dalam video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden tampak Bobby diboyong ke Istana Merdeka, usai pelantikan Prabowo. Ia duduk di stroller coklat miliknya bertuliskan “Bobby Kertanegara”, dikelilingi tamu dan tokoh yang turut hadir di sana.

Kabinet Merah Putih Prabowo

Kabinet Prabowo relatif paling gemuk jika dibandingkan dengan Presiden lain sebelumnya. Dalam Kabinet Merah Putih, Prabowo menempatkan 48 menteri dan lima pejabat setingkat menteri di dalamnya. Sebanyak 33 tokoh merupakan wajah lama yang malang melintang di kabinet Jokowi. Sisanya merupakan wajah baru. Jika dilihat dari komposisinya pun, mayoritas merupakan politisi dari parpol yang telah mendukungnya di Pilpres 2024.

VOA Indonesia menulis, Prabowo dan Gibran melakukan sejumlah pemecahan terhadap kementerian yang sudah ada, seperti yang terjadi pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dipecah menjadi dua kementerian. Pun, Kementerian Hukum dan HAM, yang dipecah menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Selain itu, Prabowo juga membentuk sejumlah kementerian baru. Ada juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipecah jadi tiga: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi; dan Kementerian Kebudayaan.

Ironisnya, dari puluhan menteri yang ditunjuk, jumlah perempuan hanya ada lima orang. Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid; Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Rini Widyantini ; Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana; dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.

Baca juga: Setelah Kemenangan Prabowo, Apa yang Bisa Kita Lakukan?

Kementerian HAM untuk Kasus Pelanggaran HAM?

Nama Prabowo hampir selalu dikaitkan dengan jejak berdarahnya dalam berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Air. Meski begitu, tak benar-benar ada janji yang tersurat bahwa Prabowo bakal menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Dalam pidatonya pun, ia hanya akan menjamin warga negara bebas dari diskriminasi.

Pernyataan ini sempat dikritik Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia dalam keterangan tertulisnya, (20/10). Kata dia, jika memang serius berkomitmen, Prabowo bisa mencabut atau merevisi peraturan bermasalah yang digunakan untuk memberangus HAM, termasuk hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai.

Usman pun meminta Prabowo segera mengambil langkah untuk memastikan penuntasan kasus berbagai ancaman, serangan, intimidasi dan pelecehan terhadap pembela HAM, aktivis, serta jurnalis dan kantor media. Belum lagi deretan pelanggaran HAM berat masa lalu.

Dalam praktiknya, Prabowo memecah salah satu kementerian dan membentuk Kementerian HAM. Menurut Menteri HAM yang juga bekas Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai, kementerian ini dibentuk sebagai tanggung jawab negara dalam menghormati dan melindungi HAM. Kementerian ini juga disebutnya berkaitan dengan kewajiban negara memenuhi kebutuhan HAM setiap warga negara.

“Jadi dalam lima tahun ke depan Prabowo akan menjalankan pembangunan yang berbasis HAM,” kata Pigai kepada BBC Indonesia.

“Tidak semua negara di dunia ini punya Kementerian HAM. Indonesia akan menjadi satu di antara sedikit negara yang punya terobosan jauh seperti ini,” ujar Pigai.

Tentang bagaimana sepak terjang kementerian ini, kita lihat saja nanti.

Baca juga: Tujuh Isu Krusial yang Membayangi Kemenangan Prabowo-Gibran

6 Janji dalam Pidato Prabowo yang Harus Kita Kawal

Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI, Prabowo menjanjikan sejumlah hal yang penerapannya perlu kita kawal.

1. Janji Memberantas Korupsi

Menurut Prabowo, salah satu yang kurang dari pengusutan kasus-kasus rasuah di Indonesia adalah nihilnya figur pemimpin yang memberi contoh. “Ing ngarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala,” ujar Ketua Umum Gerindra itu.

Karena itulah ia berkomitmen untuk melakukan perbaikan sistem, penegakan hukum yang tegas, dan melengkapinya dengan digitalisasi. Pernyataan ini sejalan dengan janji yang sebelumnya juga ia gaungkan dalam penutupan Rapimnas Gerindra di Indonesia Arena, Jakarta, (31/8) silam. Kata dia, korupsi adalah hambatan utama kebangkitan bangsa, sehingga harus diselesaikan dalam waktu singkat.

“Tak ada kompromi dengan korupsi. “Kalau pun dia [koruptor] lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk nyari mereka di Antartika,” kata Prabowo saat itu, dilansir dari Kumparan.

Jika menilik pada salah satu dari 17 program prioritas Prabowo, pemberantasan korupsi memang jadi agenda. Caranya dengan memulihkan keuangan negara, menghilangkan keuntungan atau memiskinkan koruptor, juga menaikkan gaji pejabat yang rawan melakukan korupsi.

Masalahnya, yang jadi kejanggalan, jika korupsi memang digarisbawahi sebagai janji utama, kenapa ia masih menggandeng menteri yang punya rapor merah rasuah? Dari pantauan Magdalene, beberapa menteri Prabowo pernah terjerat kasus korupsi. Di antaranya Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang namanya disangkutkan dengan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Lalu Zukifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, yang pernah dikaitkan dengan korupsi impor gula yang rugikan negara triliunan rupiah.

2. Janji Hilangkan Kemiskinan

Dalam 17 program prioritas Prabowo, terselip janji untuk membarantas kemiskinan ekstrem hingga nol persen di dua tahun pertama ia menjabat. Tak cuma itu, pemerintah terpilih juga menargetkan angka kemiskinan turun di bawah 6 persen di akhir jabatan, yakni 2029.

Janji ini kembali ia ulang saat berpidato pertama kali kemarin. “Semua kita percaya dan yakin kita punya kekuatan menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Ini sasaran berat bahkan banyak yang mengatakan ini sesuatu yang tidak mungkin. Pemimpin yang berani dan baik akan terpanggil untuk menghadapi yang tidak mungkin dan mencari jalan agar yang tidak mungkin kita atasi. Bangsa yang berani adalah bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin,” tuturnya.

Namun, tak ada penjelasan lebih detail dalam program kerjanya tentang cara menurunkan kemiskinan. Yang santer kita dengar, solusi yang terus ia dengungkan untuk atasi kemiskinan bukan dengan mencari akar masalahnya, tapi memberi susu dan makan siang gratis untuk anak. Dalam pidato kepresidenan pun, ia sekadar berjanji bakal memastikan subsidi buat masyarakat miskin lewat skema penyaluran langsung.

“Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung keluarga-keluarga yang membutuhkan. Dengan teknologi digital kita akan mampu sampai subsidi itu sampai ke setiap keluarga yang membutuhkan. Tidak boleh aliran-aliran bantuan itu tidak sampai ke mereka yang butuh itu,” tutur Prabowo lagi.

3. Swasembada Pangan

Dalam pidatonya, Prabowo berjanji akan membuat Indonesia tak lagi bergantung dengan impor dan jadi lumbung pangan dunia. Salah satunya lewat program andalan food estate.

“Saya sudah mempelajari dengan pakar yang membatu saya. Saya yakin paling lambat empat sampai lima tahun kita mencapai swasembada pangan,” kata dia.

Komitmen program swasembada pangan juga tergambar dalam 18 poin misi konkretnya. Misalnya, reformasi agrari, revitalisasi hutan rusak menjadi lahan pertanian, menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, hingga meningkatkan produkivitas pertanian.

Masalahnya, kegagalan Prabowo dalam proyek food estate yang digadang-gadang jadi bagian mimpi swasembada justru jadi anomali. Law Justice mencatat, proyek ini sudah terbukti selalu gagal dan menghasilkan ekses lain termasuk kerusakan lingkungan. Sebut saja proyek cetak sawah 1 juta hektare di Merauke yang saat itu dipimpin Prabowo per Juli 2024. Ironisnya, lahan yang diharap merupakan bagian kawasan hutan lindung dan hutan produksi setempat. Lokasi proyek ini juga berada di kawasan hutan adat dengan nilai konservasi tinggi.

Jauh sebelum itu pada 2020, dikutip dari sumber yang sama, pemerintah juga gagal dalam proyek food estate komoditas padi di Kalimantan Tengah seluas 30.000 hektar. Pada 2021, proyek food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dengan menanam gandum dan singkong seluas 31.000 hektar juga gagal total. Bahkan memicu konflik dengan masyarakat lokal.

4. Swasembada Energi

Dalam pidatonya, Prabowo berkomitmen agar Indonesia bisa mencapai swasembada energi. “Dalam keadaan ketegangan dalam keadaan kemungkinan terjadi perang di mana-mana, kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Kalau terjadi hal yang tidak diinginkan sulit kita mendapat sumber energi dari negara lain. Oleh karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi,” serunya.

Dikutip dari CNN Indonesia, swasembada energi ini bakal dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya alam (SDA) domestik. Misalnya, mencampur hasil alam itu dengan bahan bakar minyak (BBM), seperti B30 dan B45. Lalu, ia juga menyinggung sejumlah sumber energi alternatif seperti kelapa sawit yang bisa menghasilkan solar dan bensin, juga singkong, tebu, sagu, jagung.

“Kita juga punya energi bawah tanah, geothermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi,” janjinya.

5. Hilirisasi
Satu lagi yang menuai kontroversi adalah janji Prabowo melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dijalankan Jokowi. Dikutip dari sumber yang sama, hilirisasi menurut dia bakal memberikan daya tambah untuk komoditas unggulan di dalam negeri.

“Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Seluruh komoditas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” ucap Prabowo.

Padahal hilirisasi ini justru banyak dikritik karena berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan di Indonesia.

6. Dukungan Palestina

Prabowo juga menyatakan dukungannya terhadap Palestina merdeka di pidato kenegaraan. “Kita ingin menjadi sahabat semua negara tapi kita punya prinsip prinsip. Kita adalah prinsip antipenjajahan karena kita pernah mengalami penjajahan. Kita antipenindasan karena kita pernah ditindas. Kita antirasialisme. Kita antiapartheid karena kita pernah mengalami apartheid waktu kita dijajah. Kita bahkan digolongkan lebih rendah dari anjing.”

“Karena itu kita punya prinsip kita harus solider. Kita harus membela rakyat-rakyat yang tertindas di dunia ini. Karena itu kita mendukung kemerdekaan rakyat Palestina,” ungkap dia.