Fakta Penting 17+8 yang Harus Kamu Tahu: Pencetus hingga Isi Tuntutan
Seminggu sejak demonstrasi menolak kenaikan anggaran DPR bergulir pada (25/8), gelombang protes belum juga surut. Dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Makassar, hingga Medan, massa terus turun ke jalan. Masalahnya, deretan protes ini tak lepas dari represi aparat. Hingga (3/9), tercatat sepuluh orang meninggal dunia, termasuk Affan, seorang pengemudi ojek daring yang meninggal dilindas kendaraan rantis Brigade Mobil (Brimob).
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendokumentasikan, sedikitnya 3.337 orang ditangkap aparat di berbagai daerah, dan 1.042 di antaranya harus mendapat perawatan di rumah sakit. Bentuk represi tak berhenti pada penangkapan, tapi juga tembakan gas air mata ke dalam kampus hingga pengerahan militer untuk patroli.
YLBHI menilai pola ini sebagai upaya sistematis menakut-nakuti warga. “Pemerintah Prabowo sedang menyebarkan ketakutan terhadap warga negaranya sendiri,” tulis YLBHI dalam siaran pers yang diterima Magdalene, (3/9).
Penangkapan sejumlah aktivis mempertegas situasi itu. Delpedro dari Lokataru ditetapkan sebagai tersangka, Khariq Anhar dari Aliansi Mahasiswa Penggugat ditangkap di Jakarta, dan Syahdan, aktivis Gejayan Memanggil ditangkap oleh Kepolisian Daerah Bali.
Ketiganya terbilang vokal terhadap kekerasan aparat sejak awal gelombang demonstrasi, dan kini menghadapi kriminalisasi. Dari rentetan peristiwa inilah muncul kesadaran bahwa protes di jalanan harus dibarengi dengan rumusan politik yang lebih terstruktur.
Baca Juga : Mahasiswa Amikom Tewas, Diduga Akibat Brutalitas Aparat
Dari Jalanan ke 17+8 Tuntutan Rakyat
Jawaban atas situasi itu datang dalam bentuk dokumen yang dikenal sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat. Menurut laporan Tempo, perumusan formal 17+8 dilakukan secara kolaboratif oleh jaringan mahasiswa, NGO, serikat buruh, dan aktivis.
Di antara tokoh publik yang terlibat ada Jerome Polin, Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Fathia Izzati, dan Abigail Limuria. Dokumen ini juga diantisipasi sebagai konsolidasi aspirasi lebih dari 211 organisasi masyarakat sipil, termasuk YLBHI dan PSHK. Sejak tuntutan ini diunggah oleh influencer seperti Jerome Polin, bertambah viral dalam hitungan jam.
Isi 17 tuntutan jangka pendek terutama diarahkan pada pemerintah, DPR, kepolisian, dan TNI. Kepada Presiden Prabowo, publik mendesak penarikan TNI dari pengamanan sipil, penghentian kriminalisasi demonstran, dan pembentukan tim investigasi independen atas jatuhnya korban, termasuk Affan dan Umar Amarudin.
Kepada DPR, masyarakat menuntut penghentian kenaikan tunjangan, transparansi anggaran, serta pemeriksaan anggota yang bermasalah. Partai politik pun didesak untuk menunjukkan keberpihakan nyata pada rakyat, termasuk membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
Tuntutan keras juga diarahkan pada kepolisian, mulai dari pembebasan seluruh demonstran, penghentian praktik represif, hingga pemrosesan hukum terhadap aparat yang melanggar HAM. Sementara itu, TNI diminta kembali ke barak, menegakkan disiplin internal, serta berkomitmen tidak memasuki ruang sipil di tengah krisis demokrasi.
Dari sisi ekonomi, pemerintah dituntut menjamin upah layak bagi buruh, guru, tenaga kesehatan, hingga mitra ojol, mencegah PHK massal, serta membuka dialog serius dengan serikat pekerja.
Baca Juga : Kita Adalah Affan: Potret Buram Kekerasan Negara dan Ekonomi yang Menjerat
Delapan tuntutan jangka panjang, yang diberi tenggat waktu hingga Agustus 2026, bergerak pada level struktural. Poin-poinnya mencakup audit independen DPR, pengetatan prasyarat anggota parlemen, dan penghapusan privilese yang dianggap berlebihan.
Reformasi partai politik didorong lewat kewajiban transparansi keuangan, sementara sistem perpajakan diminta ditata ulang agar lebih adil. Di bidang hukum, publik menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset Koruptor serta penguatan independensi KPK.
Reformasi kepolisian dan militer juga menjadi agenda penting: revisi UU Kepolisian untuk menjamin desentralisasi fungsi, pencabutan mandat TNI dari proyek sipil, serta pembenahan sistem agar aparat lebih profesional dan humanis.
Selain itu, penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan lembaga pengawas independen, serta evaluasi kebijakan ekonomi yang dianggap membebani rakyat—termasuk UU Cipta Kerja dan proyek strategis nasional—masuk ke dalam delapan agenda panjang ini.
Baca Juga : #WargaBantuWarga: Solidaritas yang Tumbuh di Tengah Represi dan Tuduhan Makar
Respons DPR
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan kepada Beritasatu, seluruh fraksi akan membahas tuntutan ini dalam rapat evaluasi pada (4/9).
“Dalam tuntutan 17+8, kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR,” jelas Dasco kepada media usai menerima perwakilan mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan.
Jika masyarakat ingin ikut mengawal tuntutan, bisa cek di laman ini.
