Muliakan Pemulung, Manjakan Koruptor? Kartu Merah ICW untuk Prabowo
Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya lebih memuliakan pemulung dan tukang becak dibandingkan koruptor saat meresmikan program Sekolah Rakyat secara serentak di seluruh provinsi dari Kalimantan Selatan, (12/1).
Di hadapan para siswa, Prabowo menyebut pekerja kecil yang mencari nafkah secara halal layak mendapat penghormatan tertinggi.
“Saya lebih hormat dengan tukang becak yang kerja dengan keringat daripada mereka yang pintar-pintar mencuri uang rakyat. Jangan pernah malu. Mereka mulia, mereka bekerja untuk masa depanmu,” ungkapnya.
Pernyataan itu segera menyebar di media sosial dan menuai pujian dari sebagian warganet. Namun, kelompok masyarakat sipil melihatnya dengan lebih skeptis, terutama karena tidak diikuti perubahan kebijakan antikorupsi yang nyata.
Baca Juga: Toleransi Tinggi pada Korupsi, Penyebab Duit Rakyat Dicuri Melulu?
Retorika Moral vs Praktik Kekuasaan
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pidato Prabowo lebih menyerupai simbol moral ketimbang arah kebijakan yang sungguh-sungguh melindungi kepentingan publik. Peneliti ICW Yassar Aulia menyebut sejumlah langkah politik Prabowo justru memperlihatkan toleransi terhadap koruptor.
Ia menyoroti wacana pemaafan bagi pelaku korupsi yang mengembalikan uang hasil kejahatan, toleransi terhadap pemiskinan sebagai pengganti hukuman, serta pembebasan sejumlah terdakwa kasus korupsi.
“Dalam setahun rezim Prabowo–Gibran, agenda Reformasi 1998 untuk memberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme seperti dibuat tidak relevan,” kata Yassar kepada Magdalene, (13/1).
Menurutnya, penggunaan kewenangan politik melalui abolisi, amnesti, dan rehabilitasi membuat kekuasaan eksekutif semakin dominan dalam menentukan siapa yang diproses dan siapa yang dilepaskan.
“Presiden seperti ingin menjadi pusat penentu salah dan benar. Ini bukan lagi soal pengadilan, tapi politisasi,” ujarnya.
ICW juga mengingatkan janji pemerintah untuk tidak mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan belum tercermin dalam praktik. Situasi ini membuka ruang lobi dan transaksi politik di balik layar.
Baca Juga: #MerdekainThisEconomy: Korupsi itu Patriarkal, Pancasila itu Emansipatoris
“Restu presiden bisa menjadi jalan pintas bagi koruptor untuk lolos dari jeratan hukum,” kata Yassar.
Menurut ICW, jika Prabowo sungguh memuliakan pemulung dan tukang becak, seharusnya ia memperkuat sistem hukum dengan merevisi Undang-Undang KPK dan memulihkan independensi lembaga penegak hukum.
“Bukan justru menimbang perkara di belakang layar dan membebaskan terdakwa korupsi,” ujarnya.
Yassar menilai pola kekuasaan yang semakin terpusat mengingatkan pada praktik pemerintahan yang tertutup dan sentralistik. Ia menyebut banyak rekomendasi masyarakat sipil diabaikan.
“Kalau Prabowo benar memuliakan rakyat kecil, buktikan dengan mendengar suara publik dan memperkuat hukum, bukan memberi ruang nyaman bagi koruptor,” pungkas Yassar.
