June 04, 2020
'All-Male Panel' alias 'Manel': Mempertanyakan Inklusi di Ruang Diskusi

Marah pada panel yang semua anggotanya laki-laki itu wajar, tapi jangan berhenti di situ.

by Santi Kusumaningrum dan Ryan Febrianto
Issues // Politics and Society
Share:

Dengan maraknya diskusi daring di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini, kita yang beruntung memiliki akses terhadap internet dan gawai mempunyai kesempatan lebih luas untuk belajar dan berbagi ide. Tidak sedikit diskusi yang diselenggarakan melibatkan pakar dan pejabat penting. Di sisi lain, selalu ada kekhawatiran bahwa ruang-ruang diskusi yang muncul justru menimbulkan eksklusivitas tersendiri. Mereka yang dianggap “pakar” bisa jadi tidak merepresentasi ragam pengalaman, keahlian, serta kepentingan kelompok masyarakat tertentu. All-male panel atau “manel” salah satunya, yaitu panel dengan narasumber diskusi yang keseluruhannya laki-laki.

Kami memantau beberapa akun individu maupun komunitas yang mendokumentasikan berbagai poster kegiatan manel ini dan mengumumkannya secara rutin di media sosial. Pesan yang sering digulirkan bahwa panel berisi laki-laki semua ini malas, salah, dan berpotensi menenggelamkan kepentingan perempuan.

Komentar publik terus berkembang, termasuk ke soal ketimpangan beban di rumah yang dipertajam dengan isolasi membuat perempuan lebih tidak punya waktu dibandingkan laki-laki dalam mengiyakan lalu menyiapkan materi untuk tampil di acara-acara publik seperti ini. Atau lebih gamblang lagi, kalau panelnya memang panel pejabat, manel menguatkan fakta bahwa masih sedikit perempuan yang ahli dan menduduki posisi pengambil keputusan strategis.

Kami pun turut geram. Namun, kami tidak mau terjebak pada keluhan “kenapa tidak ada perempuannya?” semata. Sebagai orang-orang yang bekerja di isu anak dan kelompok rentan, kami harus siap kalau suatu hari nanti kami dituding kurang menampilkan anak-anak dan kelompok rentan dalam keberagamannya di panel-panel diskusi kami. Di saat yang sama, kami pun sering prihatin kalau yang bicara soal anak akhirnya hanya perempuan. Betapa berbahayanya kalau kita jadi bagian yang ikut melestarikan norma “urusan anak ya diurus perempuan.”

Buat kami, ini salah satu contoh teka-teki yang menarik (selain penting) untuk dibahas. Dalam rangka memproses sikap dan pikiran kami sendiri, kami memiliki catatan reflektif terhadap bagaimana ruang diskusi publik dapat lebih inklusif, sekaligus merespons dilema yang sering muncul dalam perdebatan mengenai keterwakilan laki-laki atau kelompok sosial dominan dalam ruang diskusi publik.

Baca juga: Konferensi Iklim Didominasi Laki-laki, Saatnya Tingkatkan Keterlibatan Perempuan

Memikirkan keterwakilan

Sebagai contoh ekstrem, kami berandai-andai tentang adanya sebuah panel yang membahas tentang kehamilan remaja. Semua panel laki-laki terdiri dari seorang dokter kandungan, seorang aktivis kesehatan reproduksi remaja, dan seorang remaja pegiat hak-hak anak. Semuanya kredibel secara kualifikasi dan reputasi.

Kami mengambil contoh ini karena topik bahasannya hanya dialami secara biologis oleh perempuan. Apakah memberikan panggung hanya kepada laki-laki ini bisa jadi dalam upaya menjembatani bahkan menghancurkan stereotip dan sekat-sekat gender? Dengan kata lain, penyelenggara sedang mengajak kita berpikir kritis dan mengajak semua gender membicarakan masalah biologis perempuan tanpa stigma. Bahkan kalaupun ini motivasinya, apakah manel bisa dibenarkan? Mungkin bisa. Mungkin tidak.

Lalu kami terus berpikir. Bagaimana kalau situasinya terbalik. Panel semuanya perempuan. Kalau begitu, apakah kita tengah terjebak perangkap berbahaya "no uterus, no opinion” (kalau tidak punya rahim, jangan berpendapat)?

Isu keterwakilan memang penting dan menarik, yang pasti bukan sesuatu yang gamblang. Keterwakilan berbasis pengalaman sering dipertanyakan dari segi belum ada jaminan bahwa kalau kita mengalami kesulitan hidup tertentu, kita akan punya kepekaan untuk mewakili kepentingan orang-orang dengan kesulitan hidup yang sama. Benar, tanpa mengalami langsung pun, manusia punya kemampuan mengembangkan empati. Kerja-kerja advokasi, misalnya, juga digerakkan oleh mereka yang berempati pada kesulitan hidup orang lain, sehingga ingin memperjuangkan perubahan untuk mereka. Kepekaan memang tidak harus tumbuh dari mengalami sendiri, tetapi ini tidak menegasi pentingnya memberi ruang yang aman untuk orang-orang menyuarakan pengalaman mereka.

Keterwakilan juga rentan dipertanyakan oleh argumen keahlian. Dengan kata lain, serahkan pada ahlinya, bukan pada yang mengalaminya. Betul bahwa beberapa keahlian diperoleh melalui ilmu pengetahuan dan kemampuan yang terasah dalam memproses ilmu tersebut. Orang yang dianggap ahli lalu mendapat legitimasi untuk berbicara tentang sebuah topik.

Baca juga: 6 Hambatan Bagi Perempuan Wirausaha di Indonesia

Secara prinsip, ilmu memang bersifat dapat dipelajari dan diterapkan secara sistematis dan seragam. Keahlian, dengan demikian, tidak terlalu membutuhkan pengalaman langsung, untuk bisa diterapkan. Meskipun tidak pernah atau tidak bisa mengalami sesuatu sendiri, seseorang tetap bisa punya keahlian atas sesuatu tersebut. Contohnya, ahli kemoterapi tidak harus pernah menderita kanker dulu, pengacara pidana tidak harus pernah dipenjara dulu, dokter kandungan tidak harus pernah atau bisa mengandung dulu, ahli perlindungan anak tidak perlu harus sudah atau akan punya anak. Keahlian memang tidak semata lahir dari pengalaman langsung, tetapi keterampilan hidup lahir dari pengalaman, dan sekali lagi, memberi ruang yang patut bagi pengalaman untuk membagi cara pandangnya menjadi penting.

Sampai di sini, kami lalu berpikir lagi. Baik, mungkin manel ada tetapi secara jujur mereka semua punya keahlian yang relevan yang bisa mewakili kepentingan topik tersebut. Tapi, adilkah?

Memikirkan ke(tidak)adilan

Sekarang, mari kita pikirkan dari sisi keadilan. Kita tahu bahwa akses dan kesempatan meraih keahlian tertentu tidak netral gender dan condong ke laki-laki. Beragam studi dan laporan resmi pemerintah menunjukkan masih rendahnya partisipasi perempuan di sektor kerja. Perempuan masih dianggap minoritas dalam bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika (STEM), baik di Indonesia maupun dunia. Selain itu, proporsi perempuan yang menempati jabatan publik pun masih rendah. Hal ini dilanggengkan di antaranya melalui norma gender yang kaku, pilihan sosial yang terbatas untuk perempuan, hingga ragam diskriminasi yang dialami perempuan.

Ketika suatu panel tidak representatif dengan dalih minimnya jumlah perempuan yang dianggap ahli dalam bidang tersebut, kita patut mempertanyakan kekuatan argumen tersebut. Bagaimana pun, fakta bahwa jumlah ahli yang perempuan sedikit ada dalam konteks ketidakadilan. Sejauh mana sistem telah adil pada perempuan sehingga punya kesempatan diposisikan sebagai ahli? Apakah ada kemungkinan bias gender di dalam penyelenggaraan diskusi tersebut? Mengubah situasi ini memang tidak cukup lewat diskusi publik yang representatif. Namun kita bisa menjadi bagian dari perubahan sedikit demi sedikit mulai dari tidak menyerah pada “kemalasan” mencari perempuan ahli yang mungkin lebih sedikit jumlahnya.

Kita bisa menjadi bagian dari perubahan sedikit demi sedikit mulai dari tidak menyerah pada “kemalasan” mencari perempuan ahli yang mungkin lebih sedikit jumlahnya.

Langkah awal mendorong panel diskusi yang seimbang gender juga tidak serta-merta mengatasi ragam bentuk ketidakadilan yang dialami oleh kelompok dengan karakteristik sosial lain yang saling terhubung. Selain identitas gender, keterhubungan (interseksionalitas) latar sosial lain seperti kelas sosial, usia, seksualitas, status disabilitas, etnis, dan lainnya juga melatarbelakangi berbagai bentuk ketidakadilan.

Selain itu, mendorong panel diskusi seimbang gender dan identitas sosial menimbulkan tanggung jawab di pihak penyelenggara untuk siap menyediakan ruang yang aman dan beretika untuk semua. Siapkah kita, misalnya, mengundang anak perempuan dari kelompok marginal bicara, tanpa kita khawatir bahwa ilmunya dangkal, sehingga pendapatnya harus diintervensi, dikerdilkan, dibuatkan, bahkan disensor?  

Sampai di sini, kami kembali yakin bahwa keterwakilan itu penting. Tetapi, kami tidak ingin representasi menjadi tokenism. Semangat mendorong ruang yang inklusif tidak seharusnya berhenti pada afirmasi.

Keterwakilan yang tidak tokenistic

Memastikan keterwakilan memang tidak secara langsung sama dengan berpikir dan bertindak adil. Lalu, bagaimana cara memastikan kita bisa menjamin keterwakilan yang adil.

Kami sepakat bahwa kegiatan diskusi, baik daring maupun non-daring, adalah proses produksi ilmu pengetahuan. Kami juga sepakat bawah kalau ia terus-menerus didominasi oleh kelompok tertentu, ilmu pengetahuan terancam abai pada atau bahkan menghapus realitas sosial yang menjadi konteks penting bagi dan tentang kelompok lain. Kami ingin menantangnya mulai dari diri sendiri. Berikut adalah empat hal yang akan selalu kami terapkan.

Pertama, kami berjanji untuk selalu membuat panel publik hanya bila dapat memajukan percakapan, wacana, atau debat tentang sebuah topik. Kita bisa lebih mudah membuat webinar atau diskusi virtual lainnya sekarang. Kesempatannya ada, dan peminatnya banyak. Tetapi, yang paling penting akan kami perhatikan adalah tujuan mengadakan acara tersebut. Apakah kami sedang berupaya meningkatkan kualitas diskusi suatu permasalahan? Misalnya, dalam topik tentang kehamilan remaja, apakah yang akan dibahas hanya pengalaman biologisnya atau berbagai aspek lain, karena kehamilan remaja juga melibatkan banyak pengalaman sosial dan aspek norma sosial?

Baca juga: Riset: Dominasi Politisi Pria Merugikan Politisi Perempuan

Kedua, berdasarkan tujuan acara, kami akan memastikan panelis punya tujuan yang sama dan mewakili suara yang penting. Kami akan memeriksa keterwakilan panelis dengan mempertanyakan ke diri kami sendiri, kalau gender tertentu tidak ada, apakah kualitas percakapan akan berkurang? Misalnya, dalam topik tentang kehamilan remaja yang bukan sekadar pengalaman biologis, apakah tanpa panelis perempuan, kualitas diskusi akan berkurang? Apakah kami bisa memajukan percakapan tentang kesehatan reproduksi komprehensif bagi remaja tanpa panelis perempuan?

Ketiga, jika soal keterwakilan tidak berpengaruh pada pertimbangan satu dan dua, maka kami akan meninjau kembali kerangka acuan kegiatan kami. Kami akan menggali lagi, apakah ada yang perlu diubah, apakah acara ini perlu diadakan, dan bagaimana kontribusinya untuk memajukan percakapan atau memperkaya debat. Kami juga akan memeriksa kembali desain acaranya. Apa tujuannya? Jika hanya untuk memberikan fakta ilmiah tentang kehamilan, OK, siapa pun yang memiliki pengetahuan yang relevan dapat melakukannya. Tetapi apakah kami ingin juga membahas kehamilan di luar peristiwa biologis belaka? Bagaimana hal itu memengaruhi kehidupan dan perilaku anak perempuan? Apa risikonya untuk mereka? Bagaimana mengatasinya? Kemudian, kami akan menanyakan lagi, apakah panel yang kami siapkan sudah cukup representatif?

Yang terakhir, kami akan selalu mengulas jalannya diskusi dengan tim penyelenggara seusai acara berlangsung. Kami akan membahas kelebihan dan kekurangan diskusi yang dilakukan, dan dari situ menggunakan pembelajarannya agar bisa mengatasi keterbatasan yang ada dan menciptakan ruang yang lebih inklusif lagi di diskusi berikutnya. Sebisa mungkin, keterbatasan itu bahkan sudah kami akui sebelum diskusi berlangsung dan kami ungkapkan secara jujur di awal acara pada publik yang datang. Bukan untuk beralasan, tetapi justru untuk jujur dan akuntabel terhadap komitmen kami untuk memperjuangkan keadilan sosial secara lebih bertanggung jawab.

Santi Kusumaningrum adalah Direktur Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Lewat PUSKAPA, Santi dan timnya mendorong kerja perlindungan anak dan kelompok rentan yang berbasis bukti bukan emosi, dan berdasarkan kerja kolaboratif bukan sendiri-sendiri. Ryan Febrianto adalah peneliti di Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA). Ryan memiliki ketertarikan terhadap isu subjektivitas kaum muda, gender dan inklusi, serta budaya populer.