January 24, 2020
Konferensi Iklim Didominasi Laki-laki, Saatnya Tingkatkan Keterlibatan Perempuan

Pengalaman dan pengetahuan perempuan dapat berkontribusi besar terhadap proses pengambilan kebijakan terkait krisis iklim, tetapi suara mereka masih tidak didengar.

by Maria Tanyag & Jacqui True
Issues // Politics and Society
Lingkungan Hidup_Environment
Share:

Pertemuan tingkat tinggi yang membahas krisis iklim, COP25 di Madrid, Spanyol, telah berakhir bulan Desember lalu. Sama seperti sebelumnya, pertemuan ini gagal mencapai kesepakatan signifikan dalam bentuk aksi nyata. Selain itu, pandangan dan kebutuhan perempuan masih terabaikan. Padahal, salah satu tujuan COP—Conference of Parties (Konferensi Pihak-Pihak)—ini dalam menjalankan Persetujuan Paris adalah “tercapainya aksi iklim yang ambisius dan inklusif gender”. Singkatnya, sudah mengintegrasikan kesadaran gender ke aksi iklim, baik nasional maupun internasional.

Langkah pertama untuk mencapai tujuan adalah kesetaraan gender dalam konferensi iklim internasional seperti COP di Madrid. Kami belum bisa memastikan jumlah perempuan dari 13.000 utusan pemerintah yang terdaftar dalam COP25. Namun, berdasarkan angka kehadiran sebelumnya, kami memperkirakan jumlah peserta perempuan tidak lebih dari seperempat dari total delegasi.

Hal ini tidak hanya terjadi di COP, yang mengacuhkan pengalaman perempuan. Penelitian kami di Kenya, Kamboja, dan Vanuatu, membuktikan bahwa perempuan bekerja kolektif untuk memperkuat komunitas mereka di tengah krisis iklim. Sayangnya, pengetahuan mereka tentang risiko iklim banyak diabaikan para ilmuwan dan pemimpin politik.

Menjembatani kesadaran akan krisis iklim

Di tempat-tempat pekerjaan masih dibedakan berdasarkan gender, perempuan dan laki-laki memiliki pemahaman yang berbeda tentang lingkungan.

Hasil kerja kami di Afrika, Asia, dan Pasifik membuktikan bahwa ilmuwan, kebanyakan laki-laki, kurang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang perempuan miliki terkait dampak-dampak lokal dari krisis iklim. Ditambah lagi, banyak perempuan dengan pengetahuan tersebut juga memiliki keterbatasan untuk mengakses penelitian ilmiah.

Pada umumnya, perempuan dalam penelitian kami tidak memiliki pengetahuan akan variasi kebijakan dan program pemerintah terkait krisis iklim dan upaya penurunan risiko bencana. Tetapi, mereka sadar bahwa perubahan lingkungan benar terjadi.

Contohnya, di Kenya, kami berbicara dengan peternak perempuan (biasanya hidup berpindah bersama dengan hewan ternak mereka). Mereka menyadari adanya hubungan kuat antara kekeringan hebat dan kerentanan fisik mereka. Kekeringan yang semakin parah akan mempengaruhi mereka yang bergantung pada lahan dan hewan ternak. Kematian ternak bisa menimbulkan konflik antara komunitas dan pengungsi karena kekerasan digunakan sebagai pembalasan atas meningkatnya frekuensi pencurian hewan ternak.

Baca Juga: Perempuan Bali Mimpi Terlibat Aktif dalam Gerakan Lingkungan Hidup

Lebih lanjut, di sana juga semakin marak terjadi praktik “mahar pengantin”. Pernikahan dini bagi perempuan muda dan remaja putri kemudian menjadi cara untuk mendapatkan hewan ternak.

Meskipun sudah ada hukum melarang sunat perempuan (female genital mutilation) di Kenya, praktik tersebut masih dilakukan untuk menjamin mahar yang tinggi. Ini akibat mitos bahwa sunat perempuan membuat mereka lebih berharga.

Pengetahuan sehari-hari ini menjadi salah satu hal yang wajib kita ketahui untuk mengidentifikasi seluruh risiko akibat krisis iklim. Meski demikian, mereka mengatakan kepada kami bahwa pengetahuan mereka tidak selalu dipertimbangkan dalam komunitas, apalagi dalam skala nasional.

Mereka juga menyatakan bahwa diskriminasi terhadap perempuan berpengaruh terhadap peran mereka dalam mengambil keputusan, kemiskinan, serta kekerasan berbasis gender. Akibatnya, perempuan dan anak perempuan menjadi tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Ketika perempuan tidak dilibatkan dalam pemerintahan, baik lokal maupun nasional, maka suara mereka tidak didengarkan dalam pertemuan skala regional dan global seperti pertemuan COP.

Menghargai perempuan

Beberapa negara sudah memiliki kebijakan tentang kesetaraan gender dalam respons terhadap krisis iklim. Namun, bukan berarti bahwa perempuan di sana juga sudah mendapatkan kesempatan dan suara yang setara.

Berdasarkan keterangan dari pemimpin komunitas perempuan yang bekerja di dalam dan luar lembaga pemerintahan di Kamboja, Kenya, dan Vietnam, kami menemukan fakta bahwa penyelesaian masalah kesetaraan gender dalam kebijakan krisis iklim banyak dibatasi hanya dalam “kegiatan perempuan”. Inklusi gender banyak dimasukkan dalam program kesejahteraan sosial, namun belum menjadi pertimbangan dalam bidang-bidang seperti energi, meteorologi, serta tanah dan sumber daya alam.

Untuk menyelesaikan masalah kesenjangan ini, kita perlu mempertimbangan secara serius bahwa perempuan juga memiliki keahlian dalam berbagai macam bidang. Hal ini bisa kita mulai dengan mendukung kepemimpinan perempuan di level komunitas dan desa. Isu lain yang krusial adalah akses perempuan akan pendidikan dan karier dalam bidang ilmu pengetahuan terkait krisis iklim. Idealnya, kita bisa berharap akses terbuka tersebut bisa meningkatkan keterlibatan perempuan dalam mengambil keputusan terkait krisis iklim.

Baca Juga: Banjir Bukan Urusan Azab, Tapi Adab Terhadap Alam

Riset kami juga menemukan bahwa program mitigasi krisis iklim merupakan sebuah kesempatan baik untuk mendukung perdamaian, pengembangan komunitas, dan tentunya hak-hak perempuan. Sebagai contoh di Kenya, salah satu anggota jaringan perempuan yang merespons masalah kekeringan dan konflik mengatakan kepada kami, “Kami mendukung satu sama lain. Kami butuh suara kolektif karena akan memberikan kami kekuatan lebih.” Jaringan kerja sama semacam ini membantu perempuan dalam isu-isu spesifik seperti bencana alam yang membuat kaum perempuan rentan terhadap kekerasan dari laki-laki.

Dalam kehidupan sehari-hari, forum-forum semacam ini sangat berharga bagi perempuan, yang tidak memiliki wadah aktivitas politik lain. Di beberapa negara dengan pemerintah otoriter atau yang membatasi dan mendiskriminasi ruang demokrasi, jaringan perempuan untuk merespons krisis iklim merupakan kesempatan langka untuk mencermati pembuatan kebijakan. Secara global, pelaksanaan program-program lingkungan akan lebih efektif ketika ada pertimbangan tentang kesadaran gender. Penelitian kami juga membuktikan bahwa keterlibatan jaringan perempuan mempercepat respons-respons terhadap krisis iklim.

Sebagai contoh, jaringan perempuan Women I Tok Tok Tugeta (Perempuan Berbicara Bersama) di Vanuatu menciptakan jam pengawasan cuaca bagi perempuan yang akan menyediakan peringatan dini bencana. Fakta ini juga membuktikan bahwa basis pengetahuan ilmiah atau solusi teknologi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah lingkungan di area-area khusus, di mana krisis iklim, diskriminasi gender, dan konflik terjadi bersamaan.

Melihat keterlibatan perempuan di COP25, tidak bisa dimungkiri kurangnya keterwakilan perempuan dari negara-negara yang merasakan dampak paling buruk dari krisis iklim. Dengan mendukung keterlibatan perempuan, baik tingkat desa hingga global, perspektif perempuan bisa menghadirkan solusi tepat, berwawasan keberlanjutan, dan efektif untuk menyelesaikan masalah-masalah akibat krisis iklim.

Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.

Maria Tanyag adalah pengajar jurusan Hubungan Internasional di Australian National University. Jacqui True adalah profesor bidang Politik dan Hubungan Internasional, Direktur Monash Gender, Peace and Security Centre di Monash University.