Bagi-bagi Helm dan Bansos ke Ojol ala Polisi, Taktik Basi Poles Citra?
Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menurun tajam pasca-kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan, yang dilindas kendaraan taktis Brigade Mobil (Brimob) (28/8). Insiden itu memicu gelombang protes di berbagai daerah, dengan massa menuntut akuntabilitas aparat penegak hukum.
Markas Brimob di Kwitang dan sejumlah kantor polisi lain menjadi sasaran amuk massa. Media sosial ramai dengan tagar #KeadilanUntukAffan, menggambarkan kemarahan terhadap kepolisian yang dianggap bertindak sewenang-wenang terhadap warga sipil.
Respon aparat justru memperkeruh situasi. Polisi menembakkan gas air mata dan menangkap puluhan demonstran atas perintah langsung Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Aksi represif itu semakin memperkuat citra kepolisian sebagai lembaga yang jauh dari rasa empati publik.
Survei GoodStats pada Juni 2025 menunjukkan 65,5 persen responden menilai polisi tidak bersih dan tidak profesional, sementara 66,2 persen mengaku memiliki pengalaman buruk saat berurusan dengan aparat.
Baca Juga: Bukannya Berbenah, Polisi Keluarkan Aturan Baru soal Penindakan Aksi
Strategi Pemulihan Citra Polisi
Menghadapi situasi krisis ini, Polda Metro Jaya mulai menggencarkan pendekatan non-represif. Langkah-langkah ini dikemas sebagai program sosial untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat, terutama kalangan pengemudi ojek online yang menjadi sorotan pascakasus Affan.
Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri sempat hadir di pemakaman Affan. Saat meninggalkan lokasi, ia diteriaki “Pembunuh!” oleh massa. Dua minggu kemudian, Asep memimpin langsung kegiatan pembagian helm dan beras kepada 300 ojol di Markas Polda Metro Jaya pada (8/9).
Program ini kemudian diinstitusionalisasi dalam kegiatan rutin bertajuk “Jaga Jakarta”, yang digelar setiap Jumat di 13 markas polisi di bawah Polda Metro Jaya. Dalam keterangan resminya, kepolisian menyebut program ini bertujuan meningkatkan keselamatan berkendara dan membantu kebutuhan harian pengemudi ojol.
Pendekatan serupa dilakukan di tingkat polres. Polres Metropolitan Depok menggelar kegiatan “Ngopi Kamtibmas” bersama warga, sementara Batalyon A Pelopor Brimob melaksanakan acara “Ngopi Bareng” setelah membagikan bantuan sosial. Di Kepulauan Seribu, Kapolres AKBP Argadija Putra memimpin kegiatan pengobatan gratis dan pembagian sembako bagi ojol.
Baca Juga: Ironi di 40 Hari Kematian Affan: Polisi Bebas, Ratusan Demonstran Masih Ditahan
Akun media sosial resmi kepolisian, seperti @HumasPMJ, secara masif mempublikasikan kegiatan tersebut dengan narasi harmonis antara polisi dan pengemudi ojol.
Namun di mata publik, kegiatan ini dibaca sebagai upaya pemolesan citra setelah serangkaian tindakan represif. Banyak pihak menilai langkah ini tidak menyentuh akar masalah, yakni rendahnya profesionalitas dan akuntabilitas aparat.
Dalam jurnal tahun 2023 karya Muhammad Rully dkk. dari Universitas Pasundan berjudul “Moralitas Polri dalam Mengembalikan Citra Kepolisian di Tengah Masyarakat”, dijelaskan bahwa pencitraan tidak akan efektif tanpa perubahan perilaku institusional.
“Polisi harus berperan sebagai sahabat dan pelindung masyarakat, berwawasan luas, serta memahami tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan penjaga keamanan,” tulis Rully.
Baca Juga: Ramai-ramai Penangkapan Demonstran: Wajah Penegakan Hukum yang Serampangan dan Anti-Kritik
Reformasi Polisi: Antara Gimik dan Perubahan Nyata
Kritik terhadap kepolisian tidak berhenti pada kasus Affan. Publik menilai reformasi yang dijanjikan Kapolri Listyo Sigit belum menunjukkan hasil konkret.
Melalui Tim Transformasi Reformasi Polri yang dipimpin Komjen Chryshnanda Dwilaksana, kepolisian mengaku tengah berbenah dengan mengembalikan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya. Chryshnanda menyerukan perubahan sikap dan etika moral aparat.
“Karena reformasi ini dilihat masyarakat — ada perubahan atau tidak. Ini bukan gimik, bukan hanya omon-omon saja. Kita harus belajar memahami, melayani, dan rendah hati,” ujarnya dalam Podcast Tempo.
Namun hingga kini, reformasi tersebut belum menghasilkan perubahan yang signifikan. Praktik pungli, kekerasan berlebihan, dan lambannya penanganan laporan masyarakat masih menjadi keluhan utama.
Kritikus menilai, tanpa reformasi struktural dan kultural yang mendalam, semua program sosial seperti “Jaga Jakarta” hanya berfungsi sebagai gimik pencitraan. Masyarakat membutuhkan bukti nyata bahwa polisi hadir sebagai pelindung, bukan ancaman.
Jika tidak, kegiatan pembagian helm dan beras hanya akan meninggalkan kesan seremonial—sebuah upaya memperbaiki wajah lembaga yang kehilangan kepercayaan, tanpa memperbaiki tubuhnya yang sakit.
