Belajar dari ‘Bayar Bayar Bayar’: Dibungkam Tidak Tumbang, Disuruh Bubar Makin Menjalar
Lagu 'Bayar Bayar Bayar' dari Band Sukatani mendadak jadi 'anthem' demo #IndonesiaGelap di berbagai kota. Pembungkaman yang dilakukan kepolisian justru membuat lagu itu viral.
Semua berawal dari postingan @sukatani.band (20/2), yang berisi video permintaan maaf kepada Kapolri dan Institusi Polri lantaran lagu berjudul Bayar Bayar Bayar viral. Lagu itu berisi kritik kepada oknum kepolisian, yang keberatan dan menariknya dari berbagai platform.
Banyak pihak berpendapat, duo electro-punk asal Purbalingga ini mengalami dugaan intimidasi, termasuk pemecatan salah satu personel dari profesinya sebagai guru. Mengutip Tempo, Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengonfirmasi pihaknya sudah berkomunikasi dengan Syifa Al Lutfi alias Alectroguy, personil Sukatani, terkait pendampingan bantuan hukum, (22/2).
Video permintaan maaf ini memancing kemarahan publik terhadap kepolisian, institusi yang sudah terkenal membuat banyak warga jadi punya trust issue itu. Masyarakat marah karena pihak kepolisian lebih sibuk membungkam kebebasan berekspresi, ketimbang malu dengan kritik dari lirik lagu tersebut.
Niat hati ingin membungkam lagu Sukatani, lagu Bayar Bayar Bayar justru makin viral dan terus diputar. Bahkan, lagunya jadi menjangkau pendengar lebih besar, yang sebelumnya tak pernah tahu band asal Purbalingga ini.
Momen yang berbarengan dengan rangkaian aksi #IndonesiaGelap, semakin menjadikan lagu ini jadi simbol kemarahan dan kemuakan kolektif masyarakat. Diputar berkali-kali di depan polisi. Salah satu poin tuntutan aksi pun menolak revisi UU Polri, yang berpotensi menguatkan impunitas aparat.
Baca Juga: #KamiBersamaSukatani dan Ketakutan Negara pada Karya Seni
Idenya Bagus, tapi Besok Coba Lagi
Menyusul huru-hara yang terjadi, lewat pernyataan resmi kepada Kompas TV, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengajak Sukatani jadi Duta Polri untuk membantu mengoreksi kinerja institusi dan mencegah perilaku oknum yang menyimpang (23/2).
Ajakan ini seolah mengalihkan fokus dari akar masalah yaitu pungli. Alih-alih berbenah dan mendengar kritik warga, upaya menjadikan duta justru malah membebankan pengawasan pada publik tanpa adanya reformasi sistem, pengawasan ketat, dan penegakan hukum tegas.
