Serba-Serbi Respons ‘Absurd’ DPR: ‘Demonstran Brengsek’ hingga ‘Takut Enggak Bisa Pulang’
Dalam seminggu terakhir, gelombang demonstrasi menjalar di Jakarta. Pada (25/8), lebih dari 1.000 demonstran memadati depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta Pusat. Mengutip Magdalene, massa aksi menuntut penarikan tunjangan rumah anggota DPR senilai Rp50 juta per bulan yang baru-baru ini diberikan sebagai kompensasi rumah jabatan.
Hari ini (28/8), puluhan ribu buruh, mahasiswa, dan beragam elemen masyarakat menjalankan aksi di depan Gedung DPR. Dinukil dari Magdalene, aksi tersebut menuntut adanya perbaikan kesejahteraan buruh dan sejumlah isu sosial lainnya.
Besarnya gelombang aksi dalam sepekan terakhir pun membuat para wakil rakyat ikut angkat bicara. Mereka merespons dengan cara yang beragam, ada yang mengaku akan mendengar aspirasi, sampai mendukung massa aksi di bawah umur ditangkap polisi. Berikut Magdalene rangkumkan serba-serbi respons anggota DPR RI.
Baca juga: Di Tengah Aksi Buruh dan Mahasiswa, DPR Justru Ramai-ramai WFH
Puan Maharani: DPR Pastikan Tampung Tuntutan Tolak Kenaikan Tunjangan
Mengutip Detik, Ketua DPR RI Puan Maharani merespons aksi demonstrasi yang digelar pada (25/8) di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menegaskan DPR selalu membuka ruang untuk menerima aspirasi masyarakat.
“Ya kami akan tetap menampung semua aspirasi, masukan dari masyarakat dan kami minta masukan dari semua masyarakat untuk membantu memperbaiki kinerja dari DPR untuk bisa sama-sama kita perbaiki dalam membangun bangsa dan negara,” kata Puan usai menerima bintang kehormatan di Istana Kepresidenan, Jakarta, (25/8).
Ia menekankan pentingnya menghormati penyampaian aspirasi dari berbagai kalangan.
“Ya mari kita sama-sama saling hormat menghormati dalam menyampaikan aspirasi. Kami juga di DPR akan menampung semua aspirasi dan tentu saja semua aspirasi itu akan kita sama-sama bicarakan untuk kita sama-sama perbaiki,” ujarnya.
Baca juga: Masihkah DPR Mewakili Kita?
Dave Laksono: Takut Enggak Bisa Pulang, Rapat Dipercepat
Dilansir dari Magdalene, Komisi I DPR RI menuntaskan rapat dengar pendapat umum mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran dengan cepat.
Dalam siaran langsung melalui kanal YouTube TVR Parlemen (25/8), Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono, tampak mempercepat jalannya rapat. Ia beralasan langkah tersebut diambil karena situasi di luar gedung DPR kurang kondusif. Menurut Dave, ramainya aksi masyarakat berpotensi menyulitkan mereka saat pulang.
“Nah, ini mengingat situasi terus bergulir di luar, kami mengkhawatirkan, kalau terlalu lama, sulit gitu untuk keluar dari gedung parlemen.”
Dampaknya, sejumlah perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), serta Koordinator Komite Nasional Pengendalian Tembakau harus menyampaikan aspirasinya secara tertulis. Hal tersebut disampaikan Dave saat menutup rapat.
“Jadi bilamana ada pendalaman atau pertanyaan, tolong disampaikan tertulis aja ya supaya para narasumber ini bisa menjawab,” tambahnya.
Baca juga: Dari Nasi Padang sampai Ubi Hangat, Perempuan Topang Massa Aksi DPR
Ahmad Sahroni: Dukung Polisi Tangkap Pendemo di Bawah Umur
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni, mendukung langkah Polda Metro Jaya menangkap massa aksi yang diklaim anarkis Senin lalu. Ia menyebut praktik premanisme enggak boleh ada di Indonesia.
“Premanisme di republik ini enggak boleh ada, sekalipun di bawah umur, penjarakan. Jangan semau-maunya di republik ini,” kata Sahroni saat dikutip dari Kompas.com, (26/8).
Politikus Partai Nasdem itu menambahkan, sekali pun pelajar, tindakan yang disebut dia anarkis itu tidak bisa dibiarkan.
“Saya dukung Polda Metro menangkap mereka-mereka yang anarkis, sekali pun di bawah umur,” ujar Sahroni. “Itu bayangin, di bawah umur aja begitu brengseknya bersikap. Ini enggak bisa dibiarkan,” tambahnya.
Sebelumnya, sekitar 370 massa aksi ditangkap saat demo Senin lalu. Melansir Tirto, LBH Jakarta menyebut 200 di antaranya adalah anak-anak.
(Masih) Ahmad Sahroni: Rakyat Demo, DPR WFH
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengungkapkan pegawai DPR diimbau bekerja dari rumah (work from home/WFH), (28/8).
Imbauan itu disampaikan sehubungan dengan aksi buruh yang dipusatkan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.
“Oh iya, diimbau memang iya,” ujar Sahroni kepada Kompas.com, Kamis.
Ia menjelaskan, langkah tersebut diambil agar tidak ada pegawai DPR yang mengalami kesulitan saat hendak pulang, seperti pada demonstrasi Senin lalu.
“Karena kan kita enggak mau gini, ada hal-hal mungkin orang sudah masuk, susah keluar kayak kemarin. Pulang ribet, ke mana-mana susah. Makanya diimbau untuk WFH,” imbuhnya.
Sebelumnya, menukil Magdalene, merespons demonstrasi, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menerbitkan surat edaran yang memberi opsi bekerja dari rumah bagi pegawai tanpa penugasan langsung di Gedung DPR.
Dalam edaran tersebut dijelaskan, hanya 25 persen pegawai yang diwajibkan hadir di kantor, sementara sisanya, 75 persen, diperbolehkan melaksanakan tugas dari lokasi lain.
Ketentuan ini sejalan dengan laman TVR Parlemen yang tidak menampilkan agenda sidang maupun rapat pada hari itu. Biasanya, laman tersebut rutin memperbarui jadwal sekaligus menayangkan siaran langsung kegiatan di DPR.
