Pembekuan Dana USAID ke RI: Kronologi, Dampak, hingga Strategi Bertahan
Saya ngobrol dengan pegiat NGO yang bergantung pada dana USAID. Program masyarakat terhenti, stafnya terancam dirumahkan.
Ribuan massa berunjuk rasa di depan Gedung Capitol, Washington, Amerika Serikat (AS). Melansir The Washington Times, aksi ini dilancarkan usai Trump memberhentikan seluruh bantuan dana yang dikelola United States Agency for International Development (USAID). Buntutnya, ribuan pekerja yang lembaganya didanai USAID harus mengemasi barang mereka karena berhenti bekerja. Misi kemanusiaan yang telah dibangun selama enam dekade pun kandas begitu saja.
USAID didirikan pada 1961 oleh Presiden John F. Kennedy. Disadur dari laman resminya, pendirian lembaga ini ditujukan sebagai pusat badan bantuan yang bertanggung jawab mengelola donor ke negara-negara lain, khususnya bantuan yang berkaitan dengan pembangunan sosial dan ekonomi. Dari CNN, setidaknya, terdapat ratusan miliar dolar dana yang digelontorkan USAID setiap tahun. Yang tertinggi, pada 2023 lalu, USAID mencairkan donor sebesar US$72 miliar atau sekitar Rp1.134 triliun kepada Ukraina.
Baca juga: 10 Alasan Kemenangan Trump Tak Bisa Goyahkan Aksi Iklim Dunia
Sebagai salah satu negara penerima bantuan, ratusan juta dolar juga digelontorkan saban tahun oleh USAID ke Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Good Stats, pada 2024 lalu, USAID memberikan bantuan dana sebesar US$153,5 juta kepada Indonesia. Angka ini meningkat dibanding dana bantuan 2023, sebesar US$151,6 juta.
Dana bantuan yang diterima Indonesia disalurkan pada beberapa penggunaan seperti bantuan pembangunan, sampai bantuan bencana. Secara rinci, pada 2024, dari total US$153,3 juta yang diberikan USAID pada Indonesia, mayoritas digunakan untuk bantuan pembangunan (development assistance), kemudian disusul dengan bantuan dukungan ekonomi, dan bencana internasional.
Untuk menelusuri dampak langsung yang ditimbulkan dari penghentian ini, Magdalene berbincang dengan “Ali”, salah satu kepala proyek kemanusiaan yang didanai USAID. Dalam sesi tersebut, Ali menjabarkan bagaimana hilangnya dana bantuan nyatanya enggak cuma berdampak pada program, tapi juga masyarakat Indonesia secara langsung.
Baca juga: Jokowisme, Trumpisme, dan Dinasti Politik: Nafsu Kekuasaan yang Kikis Demokrasi
Kronologi Pembekuan Dana
Ali menjelaskan bagaimana penghentian program ini bermula. Sebelum USAID Indonesia mengeluarkan seruan pemberhentian resmi, aksi Trump ini diawali dengan unggahan artikel di laman resmi Gedung Putih, (20/1) terkait evaluasi program pada pemerintahan sebelumnya.
Setelah ditelusuri, Ali menemukan evaluasi ini berkaitan dengan program dukungan luar negeri AS khususnya yang berkaitan dengan Diversity Equality Inclusion Accessibility (DEIA). Singkatnya, artikel tersebut menjelaskan semua aktivitas yang berkaitan dengan DEIA, baik kontrak, hibah, maupun kerja sama, harus dihentikan segera.
Tidak hanya menjelaskan pemberhentian dukungan program DEIA, artikel bertajuk “President Trump’s America First Priorities” itu juga menjelaskan, Trump hanya mengakui dua jenis gender saja, yakni laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam semangat “mengembalikan Amerika”, pemerintahan akan memproteksi perempuan dari paham-paham radikal.
Meskipun tidak berkaitan langsung dengan DEIA, program yang dinahkodai oleh Ali tetap kena imbas. Beberapa hari berselang, tepatnya pada (24/1), ada imbauan bahwa seluruh mitra terkait harus membuat surat pernyataan terkait pemberhentian program.
“Nah, dari klausul terkait pemberhentian segera program yang berkaitan dengan DEIA, kami diimbau untuk setop kegiatan. Kemudian setiap mitra harus bikin surat pernyataan bahwa kegiatan terkait DEIA telah dihentikan,” kata Ali.
Baca juga: Review ‘The Family’: Organisasi Keagamaan di Balik Pemerintahan Amerika Serikat
Semua Kena Dampak
Setelah menerima surat imbauan pemberhentian, program yang Ali kepalai pun dibekukan setidaknya sampai (19/4). Selanjutnya, setelah periode ini berakhir, Ali perlu memutuskan langkah apa yang akan ia ambil sesuai dengan opsi yang diberikan oleh USAID ke masing-masing pelaksana program. Opsi ini antara lain, dilanjutkan, dilanjutkan dengan modifikasi, atau diberhentikan secara keseluruhan.
Namun, meski terlihat masih punya harapan, periode pembekuan nyatanya cukup memberatkan bagi Ali dan anggota tim yang sudah terlanjur terekrut. Pasalnya, selama periode ini berlangsung, proses penggajian juga terhenti lantaran uang yang seharusnya ditujukan untuk operasional juga disetop alirannya.
“Untuk pemenuhan hal-hal itu (administrasi dan operasional) pun sulit. Karena sekarang, USAID sendiri sudah dibekukan sebagai institusi,” kata Ali.
Pasca-berhenti berkegiatan, Ali mengatakan dampak ini juga dirasakan oleh masyarakat desa penerima manfaat. Pasalnya program yang direncanakan akan dijalankan lima tahun ini bertujuan mengoptimalisasi fungsi layanan kesehatan di beberapa daerah di Indonesia. Program yang sudah berjalan sebagian ini pun harus terhenti begitu saja.
“Sejauh ini proyeknya sudah berjalan dua per tiga lah progresnya, dan sekarang berhenti. Padahal ibu-ibu, kader-kader kesehatan ini sudah melakukan pelatihan,” jelas Ali.
Sampai hari ini, Ali masih memutar otak agar dapat memberikan keputusan terbaik bagi program dan timnya. Meskipun sudah ada koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Ali mengaku masih perlu berstrategi agar nasib program dan pekerjanya mendapatkan keputusan yang terbaik.
“Itu tadi ya, ini harus segera diputuskan. Sebagai kepala proyek, bagaimana kita menyampaikan ke puluhan orang ke bawah soal keberlanjutan program. Sementara ini, saya masih membuka harapan bahwa kita punya kesempatan,” pungkas Ali.
