Dapur di Tengah Krisis Iklim: Kerja Perempuan yang Luput dari Anggaran
Banjir dan longsor yang terus terjadi belakangan, sering dibaca sebagai bencana ekologis. Namun di balik itu, ada satu hal yang jarang dicatat: Perempuanlah yang pertama kali menanggung beban terberat.
Persis di titik inilah jarak antara kebijakan iklim dan kehidupan sehari-hari terlihat paling jelas. Cara negara dan lembaga pembangunan mengukur “aksi iklim” hampir selalu bergerak dari atas, baik angka, proyek, dan target.
Karena itu, setiap awal tahun, ketika capaian dihitung dan prioritas ditata ulang, yang paling mudah masuk laporan adalah hal-hal besar, macam proyek karbon, infrastruktur, teknologi. Ada dashboard capaian, indikator kinerja utama (KPI), foto sebelum–sesudah. Sementara kerja yang menjaga hidup sehari-hari, seperti menyiasati musim, mengatur pangan, menanam, menyimpan, memastikan dapur tetap menyala tak dihitung sebagai “aksi iklim”. Padahal justru di sanalah banyak keluarga bertahan, terutama lewat kerja perempuan.
Aksi iklim inilah yang paling terasa pada hari-hari pertama krisis, khususnya ketika pasar tutup dan bantuan belum mendarat. Dan karena luput diperhatikan, ia hampir selalu ikut luput dari anggaran.
Di desa-desa di Sumatera Utara, saya sering melihat polybag dan botol-botol bekas menempel rapi di dinding rumah. Halaman sempit pun dipaksa menjadi ruang hidup yang produktif. Seorang ibu berkata, “Kalau musim makin aneh, kami menanam apa saja yang bisa.”
Orang lain mungkin menyebutnya tren berkebun. Namun saya tidak. Bagi saya ini adaptasi yang rumah tangga mengamankan pangan dengan tangan sendiri. Di situ perempuan membaca peta krisis, mulai dari musim kacau, harga melonjak, sampai kerja bertambah. Namun kerja ini masih kerap dianggap “urusan dapur” lantaran terlalu kecil untuk disebut aksi iklim, terlalu domestik untuk disebut politik.
Baca juga: ‘Natural Disaster’ is a Power Move
Iklim, Kerja Perempuan, dan Ketimpangan Tak Terlihat
Krisis iklim terlalu sering dibahas dengan bahasa besar. Padahal di tingkat akar rumput, ia datang sebagai hal-hal yang sangat sehari-hari. Hujan tak tentu, kemarau panjang, musim tanam bergeser, harga pangan mahal, air bersih sulit, penyakit makin sulit diprediksi.
Saat air naik atau sumur kering, pertanyaan “besok masak apa” jatuh ke perempuan, bukan ke rapat koordinasi. Saat beras mahal, perempuan yang mengutak-atik menu. Seperti ditulis Nancy Fraser (2016), hidup bergantung pada kerja perawatan, tetapi kerja itu disisihkan dari ukuran dan pembiayaan.
Maka ketika perempuan menanam, menyimpan benih, mengatur dapur darurat, atau mendata bantuan, kerja mereka tetap diperlakukan sebagai urusan domestik—seolah bukan tanggung jawab negara.
Karena itu, cara kita menilai “aksi iklim” harus diubah: jangan hanya memuja yang besar dan mudah dipamerkan. Kerja perempuan di halaman rumah adalah penyangga pertama saat sistem goyah. Ia harus masuk hitungan dan masuk anggaran.
Baca juga: Tubuh Perempuan, Tubuh Bumi, dan Banjir Bandang Indonesia
Pekarangan, Rumah Bibit, dan Politik Bertahan Hidup
Dalam diskusi iklim, kita harus bertanya: Siapa menguasai tanah, air, dan apa yang bisa tumbuh di kampung dan halaman rumah. Ketika satu jenis tanaman, seperti monokultur sawit, menguasai ruang hidup, kita perlu bertanya: Siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung risikonya?
Di banyak desa, ekspansi sawit menyempitkan ruang pangan. Maka perempuan menanam di pot dan botol bekas. Bukan karena estetika urban farming, tetapi karena ruang hidupnya dipereteli. Di titik itu, pekarangan menjadi ruang adaptasi: “kebijakan pangan” versi rumah tangga. Ini kerja politik, karena ia mengatur hidup.
Dalam pendampingan HAPSARI—organisasi perempuan akar rumput di Sumatera Utara—kami melihat pekarangan tak cukup jika berdiri sendiri. Maka dibangunlah simpul. Di antaranya, kader perempuan, ruang belajar, dan mekanisme berbagi benih, pangan, dan informasi melalui Rumah Bibit.
Di tengah krisis iklim, yang datang lebih dulu sering bukan bencana besar, melainkan musim yang kacau, panen terganggu, banjir lokal, dan akses pangan yang tersendat. Rumah Bibit menjadi ruang collective care sekaligus dapur ketahanan di hari-hari awal. Itu membantu pendataan dan distribusi. Namun kerja semacam ini sering dipuji sebagai inisiatif lokal, lalu dibiarkan tetap tak dihitung dan tak didanai.
Banyak kebijakan dan pendanaan iklim masih memuja yang besar dan terlihat. Indikator keberhasilan jarang mengukur daya pulih rumah tangga. Akibatnya, kerja yang paling dekat dengan krisis justru paling mudah dikesampingkan.
Baca juga: Libur Sekolah dan Kritik Tak Hentikan MBG, Orang Tua: Harusnya Bantu Banjir Sumatera Saja
Karena itulah, saya punya pesan penting pada negara:
Pertama, akui adaptasi iklim ada di dapur dan halaman rumah, dan itu aksi iklim.
Kedua, danai simpul-simpul kolektif seperti Rumah Bibit sebagai infrastruktur adaptasi.
Ketiga, kunci keberlanjutan lewat kebijakan dan anggaran yang mengikat.
Krisis iklim datang tanpa permisi. Ia mengetuk dapur, meja makan, dan tubuh. Ketahanan iklim pada akhirnya adalah soal siapa yang memimpin cara kita bertahan, dan apakah negara bersedia menaruh uang, kebijakan, dan tanggung jawab di sana.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
