Ini yang Mau Aku Bilang pada Diriku Versi 19 Tahun yang Mendambakan Nikah Muda
Saat remaja, aku bercita-cita untuk menikah di usia 20-an. Bahkan cita-cita ini sudah aku simpan rapat sejak masih duduk di bangku Sekolah Dasar. Bagaimana tidak, rata-rata teman perempuan di circle-ku kala itu, menganggap menikah di rentang usia tersebut sebagai sebuah life goal.
Alasan kemunculan cita-cita jamak ini karena media, terutama TV terus mengulang narasi yang sama. Bahwa perempuan yang berhasil dan “cantik” adalah yang berhasil memenangkan hati laki-laki lalu menikah dengannya. Sinetron seperti Heart (2007) dan Candy (2007) memproduksi fantasi tersebut.
Baca juga: Janji di Balik Nikah Siri: Cinta, Celah Hukum, dan Perempuan yang Selalu Merugi
Namun, seiring bertambahnya usia dan memasuki bangku kuliah, gambaran di TV itu perlahan runtuh. Aku mulai menyadari apa yang ditampilkan layar kaca hanyalah konstruksi budaya, bukan peta hidup yang harus diikuti. Nilai diri aku tidak ditentukan oleh seberapa cepat aku “dipilih” oleh laki-laki. Ada banyak hal yang bisa menjadi sumber kebanggaan perempuan, dan pernikahan bukan satu-satunya.
Di usia 26 tahun, aku sempat berpikir kesadaran ini sudah cukup luas. Dengan akses informasi yang semakin terbuka, mestinya perempuan hari ini memiliki lebih banyak definisi tentang makna berhasil dan bahagia.
Namun pikiran itu goyah ketika aku melihat unggahan perempuan berusia 19 tahun yang secara terbuka mengglorifikasi pernikahan sebagai ukuran nilai hidup perempuan.
Mari kita sebut dia A.
Dalam berbagai videonya, A bercerita telah menikah dengan laki-laki yang usianya sekitar sepuluh tahun lebih tua. Ia menyebut pernikahan sebagai simbol kedewasaan dan keberanian. Lebih dari itu, ia secara eksplisit membandingkan dirinya dengan perempuan seusianya yang masih kuliah, yang ia sebut masih “main-main” dan belum benar-benar menjalani hidup.
Narasi ini bukan sekadar cerita personal. Ia adalah reproduksi lama dari hierarki nilai: bahwa perempuan yang menikah lebih “dewasa”, lebih “bernilai”, dan lebih “berhasil” daripada mereka yang tidak.
Baca juga: ‘Sudah Nikah Belum?’ dan Seribu Satu Cara Tubuh Perempuan Diinterogasi
Ada Patriarki dalam Kepala Remaja Perempuan
Aku sendiri menikah di usia 25 tahun. Pernikahan itu terjadi karena aku bertemu seseorang yang membuat hidupku lebih baik, bukan karena tekanan usia atau tuntutan status. Kami berdua sudah menjadi individu utuh sebelum menikah, dan justru memilih membangun kehidupan bersama karena ingin, bukan karena harus.
Namun melihat A, aku teringat pada apa yang ditulis Ester Lianawati dalam Akhir Pejantanan Dunia (2022). Dalam masyarakat patriarkal, status perkawinan kerap dijadikan ukuran kesuksesan perempuan. Perempuan yang menikah dianggap lebih bermoral, lebih lengkap, dan lebih “jadi”.
Lebih berbahaya lagi, logika ini sering diinternalisasi oleh perempuan sendiri. Inilah yang disebut internalized patriarchy. Ini saat di mana perempuan tanpa sadar mengadopsi standar patriarki untuk menilai dirinya dan perempuan lain.
Dari narasi A terlihat, ia mengukur kedewasaan dan keutuhan hidupnya dari relasinya dengan laki-laki. Secara implisit, ia mengatakan sebelum menikah, hidup perempuan adalah hidup yang belum serius alias utuh.
Hal ini sejalan dengan riset Internalized Misogyny: The Patriarchy Inside Our Heads (2024), yang menjelaskan bagaimana perempuan dapat menyerap dan mereproduksi nilai misoginis terhadap dirinya sendiri dan perempuan lain. Dalam konteks A, pernikahan dijadikan alat untuk mengklaim keunggulan moral dibanding perempuan lain yang memilih jalan hidup berbeda.
Baca juga: Menyoal ‘Tepuk Sakinah’ dan Modal Nikah yang Lebih dari Sekadar Jargon
Lantas, Apa Menikah Pilihan Salah?
Tentu tidak.
Namun penting untuk jujur bahwa rumah tangga bukan institusi netral. Gerda Lerner dalam The Creation of Patriarchy (1986) mencatat pernikahan sejak awal dibentuk untuk mengatur keturunan dan kepemilikan, sering kali dengan menjadikan perempuan sebagai “aset”.
Kate Millett dalam Sexual Politics (1970) bahkan menyebut pernikahan sebagai arena politik patriarki, di mana relasi intim kerap menjadi tempat beroperasinya dominasi, yang dibungkus dengan bahasa cinta dan romantisme.
Meski begitu, seperti yang ditulis Simone de Beauvoir dalam The Second Sex (1949), relasi apa pun, termasuk pernikahan, dapat menjadi sah dan adil selama tidak menghapus kebebasan salah satu pihak. Perempuan tetap harus dipandang sebagai subjek yang otonom, bukan sekadar istri atau ibu.
Judith Butler pun mengingatkan dalam Gender Trouble (1990). Kata dia, peran seperti istri dan ibu adalah performatif bukan identitas esensial. Menjadi istri bukanlah definisi total dari menjadi perempuan.
Karena itu, keutuhan hidup perempuan tidak bisa enggak boleh diukur dari status pernikahan.
Buatku, menikah jelas hak. Namun, hak itu tidak otomatis menjadikannya pencapaian, apalagi standar moral untuk menilai perempuan lain. Sebab, ketika pernikahan diglorifikasi sebagai ukuran nilai hidup, yang terjadi bukan sekadar romantisasi cinta melainkan penghapusan kompleksitas, relasi kuasa, dan kemungkinan hidup perempuan yang jauh lebih luas dari sekadar menjadi “istri seseorang”.
Di situlah glorifikasi nikah muda menjadi berbahaya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
