Aktivis Alfarisi Meninggal di Rutan Madaeng, Kontras: Negara Harus Usut Tuntas
Kepala Rumah Tahanan (Rutan) Medaeng Surabaya Tristiantoro, mengklaim meninggalnya tahanan politik Alfarisi bin Rikosen disebabkan oleh riwayat kejang dan sakit sejak ditahan di kepolisian. “Keluarganya juga membenarkan penyakit tersebut,” kata Tristiantoro kepada Tempo (4/1).
Namun, klaim tersebut dibantah pihak keluarga Alfarisi. Dilansir dari Tempo, kakak Alfarisi, Khosiah, menyebut adiknya tidak pernah memiliki riwayat kejang seperti yang dituduhkan. Menurutnya, sejak kecil Alfarisi tinggal bersama. “Adik saya nggak punya riwayat kejang. Saya tahu kondisinya,” ujarnya.
Pada 30 Desember, Alfarisi ditemukan dalam kondisi kejang pada 5.30 saat akan dibangunkan salat subuh. Dokter poliklinik Rutan yang memeriksa setengah jam setelahnya, menyatakan Alfarisi sudah meninggal.
Semasa hidup, Alfarisi juga mengeluhkan perlakuan kekerasan fisik yang dialaminya saat masih ditahan di Polrestabes Surabaya. Kepada Khosiah, saat beberapa kali menjenguk, Alfarisi menunjukan penyiksaan fisik itu. “Merah bekas tonjokan terlihat di dada kanan,” katanya kepada Tempo.
Alfarisi ditahan Polrestabes Surabaya sejak 9 September 2025. Ia dituduh terlibat atas kepemilikan senjata api, amunisi, atau bahan peledak berkaitan dengan aksi Agustus 2025. Per Senin (5/1) perkara Alfarisi seharusnya memasuki tahapan putusan pengadilan. Namun kematian Alfarisi di dalam tahanan oleh banyak pihak dinilai janggal dan jadi sorotan publik.
Salah satunya dari Aliansi Mantan Tahanan Narapidana Politik Indonesia dan Papua, menjadi salah satu pihak yang mendesak negara untuk mengusut tuntas kematian Alfarisi. Dalam pernyataanya, aliansi menyebut selama masa penahanan Alfarisi mengalami penurunan berat badan.
“Kondisi ini menunjukkan adanya tekanan psikologis yang berat dialaminya,” tulis Aliansi.
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Surabaya (Kontras Surabaya), juga menilai penurunan berat badan tersebut sebagai pelanggaran terhadap standar minimum perlakuan terhadap narapidana yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Situasi ini secara nyata bertentangan dengan standar PBB, yang mewajibkan negara untuk memenuhi hak atas kesehatan fisik dan mental bagi setiap tahanan,” ungkap rilis itu. “Kuat dugaan tidak terpenuhinya standar minimum kondisi penahanan dan layanan kesehatan di dalam rutan.”
Pendamping bantuan hukum Alfarisi, Fatkhul Khoir menilai kematian seseorang terjadi di dalam tahanan negara merupakan indikator serius kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawabnya.
Fatkhul menekankan, negara untuk membentuk tim investigasi atas kematian Alfarisi di dalam Rutan Medaeng dan Institusi Kepolisian. Tim investigasi dibutuhkan untuk menjadi evaluasi atas kondisi penahanan di Rutan Medaeng.
“Negara wajib melakukan penyelidikan yang cepat, independen, imparsial, dan transparan,” katanya. “Agar mengungkap sebab-sebab kematian serta memastikan adanya pertanggungjawaban.”
