May, 23 2019
Menjadi Cina Antara Mei 1998 dan 2019

Ketika luka-luka orang-orang Cina tentang peristiwa 1998 masih membekas, negara tidak pernah menyelesaikannya.

by Nadya Karima Melati, Kolumnis
Issues // Politics and Society
Share:

Gajah bertarung lawan gajah, pelanduk mati di tengah-tengah.

Ibuku tergopoh-gopoh ketika azan subuh berkumandang, meyakinkan seluruh anggota keluarga bahwa kericuhan dalam demonstrasi 22 Mei malam tadi disebabkan komplotan tentara Tiongkok yang menyusup dan membuat keributan. Ada satu korban jiwa yang jatuh disebabkan tembakan dari tentara asing tersebut, katanya.

Barangkali ibuku termakan status Facebook, atau informasi dari grup WhatsApp pengajiannya. Aku, Ayah, dan adik-adik melihat antusiasme Ibu sambal menarik nafas. Kami cuma berharap Ibu tidak ikut pergi dalam demonstrasi tersebut. Sentimen anti-Cina yang Ibu maksud berbeda dengan sentimen terhadap Cina Indonesia walau kita tidak bisa menjamin hal tersebut juga. Kericuhan yang terjadi pada malam hingga subuh 22 Mei 2019 ini mengingatkan luka lama di bulan yang sama 21 tahun yang lalu: Kerusuhan Mei 1998 menjelang turunnya Soeharto dari tampuk kekuasaannya yang otoriter.

“Cina itu pribumi. Kamu tahu di kampung kita, orang-orang Cina datang duluan maka dari itu kita yang pribumi,” ujar ayahku, dalam sebuah percakapan.

Kami sekeluarga datang dari Pulau Bangka di selatan Sumatra. Aku mendapatkan kulit kuning dan mata sipit dari Ayah. Percakapan ini muncul ketika kami mau berangkat kerja bersama-sama ke tengah Jakarta. Di dalam mobilnya, ayahku selalu menyimpan kopiah warna putih, yang tidak hanya digunakan untuk salat (Ayahku mualaf), tapi juga untuk menyembunyikan ke-Cinaan-nya jika diperlukan. Lahir dan besar di Bangka, ayahku masih harus “bermain peran” untuk menunjukkan bahwa ia bagian dari pribumi. Dan ini dilakukan bukan sekali dua kali.

Dua puluh satu tahun yang lalu, keluarga kami sudah pindah ke Cibinong, menjauh dari ibukota. Aku masih berusia 3 tahun, tidak mengerti apa-apa saat Ayah bilang kantornya libur selama sebulan. Beberapa bulan kemudian, ketika kami berkunjung ke Jakarta, aku melihat bangunan-bangunan di wilayah yang kini aku paham adalah Pecinan, ada banyak kaca yang gedung yang pecah. Aku tidak bertanya apakah kantor Ayah selamat. Aku masih terlalu kecil untuk mengerti apa itu kerusuhan. Setelah dewasa, aku berkuliah di jurusan Sejarah dan mulai memahami mengapa pada Mei 98 kaca-kaca perkantoran dipecahkan, mengapa Ayah libur bekerja, apa itu kerusuhan. Aku juga memahami kenapa Ayah sangat takut ketika pertama kali aku mau pergi demonstrasi; Ayah bilang aku perempuan Cina.

Kaca-kaca pecah itu menyimpan kisah perempuan-perempuan Cina yang diperkosa dan dibunuh. Itu menjadi alasan mengapa Ayah sangat khawatir. Dia tidak pernah mau cerita banyak apa yang terjadi tentang dia dan kawan-kawan kantornya ketika 98, tapi yang aku tahu hal tersebut menyakitkan dan membekas cukup lama. Ayahku dan beberapa temannya yang berada jauh dari ibukota sangat beruntung dibandingkan keluarga-keluarga Cina lain yang harus kehilangan rumah dan anak perempuannya.

Pada malam kemarin saat terjadi kerusuhan 22 Mei 2019, aku membayangkan berapa banyak keluarga Cina yang membuka kembali memori menyakitkan tersebut. Mencoba mengungsi, cemas, membawa serta anak-anak perempuannya dengan perasaan waswas. Peristiwa Mei 98 saja belum selesai, kerusuhan dengan sentimen anti-Cina hadir lagi dan lagi-lagi keluarga Cina dan perempuan yang harus menanggung semua rasa khawatir dan tidak aman. Selama bertahun-tahun dan entah sampai kapan.

Membandingkan dua Mei

Sebuah pertanyaan yang muncul untuk membandingkan dua kerusuhan ini adalah: apakah kerusuhan 22 Mei akan seperti Kerusuhan 98? Berbagai analisis muncul dari para pakar politik yang berkata kerusuhan yang terjadi pada 22 Mei tahun ini tidak seperti Mei 98. Pada Mei 98, polisi dan tentara berpihak pada penguasa, Soeharto, yang tidak segan-segan mencabut nyawa siapa pun yang mempertanyakan kekuasaannya. Sebut saja pada masa itu ada peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli), Petrus, pembunuhan jurnalis, penculikan aktivis, dan seterusnya. Sedangkan dalang kerusuhan yang terjadi pada malam kemarin bukanlah negara melainkan oposisi yang tidak menerima kekalahannya pada pemilihan calon presiden yang baru lalu. Sebuah konflik elite yang lagi-lagi memakan korban rakyat biasa. Dalam sebuah kerusuhan, pihak-pihak yang saling bergesek tidak bisa dilihat hitam putih. Tapi jelas, para elite politik bertanggung jawab atas segala kekerasan yang terjadi.

Kerusuhan 98 adalah sebuah rekayasa yang dilakukan oleh penguasa; kami sejarawan menyebutnya the last kick of the dying horse. Berdasarkan temuan fakta, peristiwa 13-15 Mei 98 adalah sebuah kerusuhan yang dirancang khusus, dengan aktor yang memiliki semua sumber daya untuk melakukan hal tersebut, yaitu negara. Konflik horizontal dipelihara untuk mengalihkan konflik vertikal yang lebih dulu terjadi. Merosotnya nilai mata uang rupiah dan jatuhnya semua harga-harga adalah puncak dari sebuah kebijakan ekonomi yang rasialis dan elitis.

Keruntuhan ekonomi pada 98 adalah akumulasi dari kebijakan pembangunan negara yang didasarkan oleh utang-utang dan korupsi oleh elite. Belum lagi kebijakan rasialis yang diadopsi oleh pemerintahan Soeharto. Saya ingat betul, dalam keluarga saya yang Cina,  hanya ada punya satu pilihan berkuliah: kuliah ekonomi.

Ketika kekuasaan Soeharto semakin melemah, krisis ekonomi memantik krisis politik. Kebijakan rasialisme yang ditanam oleh Soeharto menjadi bom waktu yang meledak menjadi tragedi kemanusiaan. Dalam tiga hari yang nahas itu, beberapa pusat perbelanjaan memang sudah diatur dipenuhi drum-drum berisi minyak tanah. Ketika orang-orang kelas bawah mencoba mengambil barang dari mall dan keluar, pintu-pintunya dikunci dan gedung-gedung itu dibakar dari dalam. Gerombolan laki-laki yang tidak dikenal menjarah rumah-rumah warga keturunan Tionghoa dan memerkosa anak perempuan mereka. Beberapa orang yang ingin menolong tidak berdaya karena diancam dipukul dan dibunuh juga. Seperti peristiwa pembantaian massal tahun 1965, kejadian pembunuhan dan pemerkosaan yang berencana oleh negara ini tidak diakui sebagai bagian dari sejarah.

Sejarah mengulang dirinya sendiri; pertama sebagai tragedi dan kedua sebagai komedi. Kita menyaksikan bagaimana pengumuman hasil Pemilihan Umum 2019 berakhir menjadi kericuhan. Sampai tulisan ini saya kirimkan, belum ada kejelasan berapa banyak korban yang berjatuhan. Tapi kita mengetahui bahwa elite di atas masih berkonflik. Kerusuhan hari ini tidak dipicu oleh ekonomi yang jatuh, melainkan ketidakpuasan oposisi menerima kekalahan dan menuduh kelompok yang lain curang.

Elit-elite yang menyatakan dicurangi mengerahkan massanya, orang-orang kelas bawah, untuk marah dan menyerang. Negara tidak memprakarsai pembunuhan dan kerusuhan tetapi sistem memfasilitasi. Oposisi biner yang berulang sejak Pemilu 2014 adalah hasil dari kebijakan ambang batas perolehan suara (presidential threshold) dari Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang menyatakan bahwa pencalonan presiden dan wakil presiden harus memiliki syarat partai pengusung dengan 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah di level nasional. Hal ini menghasilkan kejayaan oligarki sebab hanya partai-partai besar dan koalisinya yang bisa mengajukan pencalonan presiden.

Persyaratan ini sudah ditolak oleh Partai Gerindra sebagai partai oposisi karena menyulitkan calon alternatif, apalagi dari partai-partai baru yang kecil. Kita lihat bagaimana PSI (Partai Solidaritas Indonesia) keok tidak berhasil masuk parlemen sebab suaranya kurang dari 4 persen. Kebijakan ini juga memelihara bipolaritas yang sudah terjadi di politik warisan 2014. Hanya ada dua pilihan dalam memilih presiden berarti oposisi biner. Salah satu kandidat akan menjadi oposisi bagi yang lain dan kita akan memberikan nilai-nilai dari tiap-tiap kandidat. Dalam kasus ini, cara berpikir Partai Setan vs Partai Allah ala Amien Rais memang dipelihara dalam sistem berpikir yang hanya menyediakan dua pilihan yang dibuat saling berhadapan.

Secara global, perang dagang antara Amerika dengan China menghasilkan friksi yang menjadikan negara kita, lagi-lagi sebagai korbannya. Sentimen pekerja Cina dan semua hal yang berhubungan dengan Tiongkok adalah friksi hasil perang antar dua negara adidaya, dengan negara kita yang menghadapi Pemilu 2019 mencari dukungan nasional dan internasional, terjepit di tengah-tengah. Dan yang paling terjepit adalah rakyat sipil keturunan Cina yang selalu jadi menjadi sasaran dari para elite, global dan lokal.

Rekonsiliasi  terbaik adalah mengakui sejarah

Membandingkan kedua Mei, dua-duanya punya latar belakang yang berbeda tetapi korbannya sama, rakyat sipil. Warga Indonesia keturunan Cina selalu menjadi sasaran. Pada 98 karena kebijakan yang rasialis dan pengalihan konflik vertikal menjadi horizontal; pada kerusuhan kemarin sama saja. Isu tentara Cina menyeruak untuk memantik kerusuhan horizontal dan berbasis SARA (suku, agama, ras, antargolongan). Dalam grup-grup WhatsApp Ibu, sebelum internet membeku sementara, masih terus ditekankan bahwa Presiden Joko Widodo adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), dan penyusup adalah tentara Cina. Isu tentang cina dan PKI dikeluarkan sebagai pola yang bisa kita identifikasi dari cara kekuasaan Soeharto untuk memantik konflik horizontal.

Sejarah berulang karena kita tidak pernah belajar darinya. Sebagai bangsa, kita semua berutang pada sejarah; sejarah yang tidak pernah kita selesaikan. Ketika luka-luka orang-orang Cina tentang 98 masih membekas, negara tidak pernah menyelesaikannya.

Komisi Nasional Anti-Kekerasan pada Perempuan (Komnas Perempuan), lembaga independen negara yang berusaha menuntaskan kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, setiap tahun meminta negara untuk mengakui tragedi 98 dan juga menyelesaikannya. Aksi Kamisan yang sudah dilaksanakan sejak 2007 adalah sebuah upaya untuk menggedor pemerintah dan segenap rakyat mengakui apa yang telah dilaluinya.

Semakin kita mengelak, semakin kita menjadi orang bodoh yang terus-terusan mengalami kesalahan yang sama. Luka itu masih basah,  sementara keadilan jauh di depan mata. Tugas utama periode baru pemerintahan Jokowi adalah rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi yang paling mungkin ditempuh adalah mengakui semua kejahatan kemanusiaan yang pernah negara lakukan, supaya kita bisa benar-benar belajar dari sejarah dan tidak mengulanginya lagi di lain hari.

Baca bagaimana citra keluarga harmonis Jokowi adalah warisan Orde Baru.

Ilustrasi oleh Adhitya Pattisahusiwa

Nadya Karima Melati adalah penulis dan peneliti sejarah dari Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia.