‘Mens Rea’: Fakta Lama dan Kepanikan Moral yang Enggak Perlu
Suatu ketika, klip pertunjukan stand-up comedy special Pandji Pragiwaksono berjudul Mens Rea – bahasa latin untuk ‘niat jahat’ – berseliweran di TikTok. Reaksi pertama saya adalah heran. Bukankah para penonton tidak boleh merekam apapun yang terjadi di panggung? Dari mana klip-klip ini berasal?
Saya baru tahu belakangan, Mens Rea dipublikasi oleh Netflix Indonesia. Walaupun sangat ingin, saya tak langsung menontonnya. Kesibukan membuat saya harus mengundur keinginan tersebut. Tak butuh waktu lama dari waktu penayangan di Netflix (27/12), Mens Rea ramai diperdebatkan netizen.
Ada yang mendukung, beberapa yang lain bilang candaan Pandji melewati batas. Bahkan tak sekadar perdebatan, special show itu dilaporkan oleh kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama (NU) dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Mereka menuntut Pandji atas dugaan penodaan agama dan penghasutan.
Pun demikian, pengurus pusat Muhammadiyah dan NU membantah laporan itu adalah sikap resmi organisasi. Pandji pun sudah membuat video, mengajak para pelapor berkomunikasi.
Ia juga membalas beberapa kritik terhadap salah satu materi stand upnya yang mengatakan Wakil Presiden Gibran Rakabuming terlihat seperti orang mengantuk. Di salah satu unggahan Tompi di Instagram yang mengatakan lelucon tentang fisik terlalu berlebihan misalnya, Pandji menulis di kolom komentar, “Keren Tom, terima kasih koreksinya.”
Semua polemik ini membuat saya semakin penasaran dengan materi yang disampaikan Pandji di Mens Rea. Apakah benar kata-kata yang dilontarkannya selama satu jam lebih dapat dikategorikan ‘berbahaya’, ‘menghasut’, dan ‘menodai agama’?
Semua fakta itu tentu saja dikatakan dengan lelucon, pastinya ada opini dan hiperbolis yang terselip di sana. Masalahnya, Pandji kan stand up comedian. Wajar jika semua itu dibalut dengan act out yang melebih-lebihkan kejadian asli. Kalau aspek itu hilang, Mens Rea akan berisi Pandji membacakan berita, satu per satu. Apa bedanya ia dengan news anchor?
Baca juga: Dikriminalisasi karena ‘Mens Rea’, Apa Kabar Kasus Pandji Pragiwaksono?
Apa saja yang dikatakan Pandji?
Setelah menyaksikan Mens Rea, saya malah mendapatkan kebingungan baru: Kenapa semua hal ini baru diperdebatkan sekarang? Bukankah isu-isu yang dibawa sudah beredar lama di media sosial dan media massa?
Pandji membuka pertunjukannya dengan menyapa penonton dengan sebutan ‘atasan Presiden Republik Indonesia’. Ia menjelaskannya gaya bahasa dan analogi yang sangat mudah. Masih tentang atasan, Pandji menyebut masyarakat menggaji semua pejabat publik dengan pajak yang dibayarkan setiap bulan.
“Kan kita bayar pajak, di slip gaji lu ada tulisan PPh, itu ‘kan dikumpulin ke negara, untuk gaji Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Aparat, cuma kita enggak ngeh, coba kita ganti, tulisannya jadi ‘buat gaji Gibran’, nah kan kita ngamuk kan,” ucapnya.
Saya tertawa keras saat mendengar materi tersebut. Bagaimana tidak? Coba bayangkan berapa banyak WNI yang akan marah jika tulisan di slip gaji semudah itu dimengerti. Namun, di balik tawa, ada pesan mendalam yang saya sadari: Tak banyak WNI yang sadar para pejabat hidup dari potongan gaji yang harus mereka terima setelah banting tulang setengah mati.
Selain Gibran, rasanya tak lengkap jika Pandji enggak membicarakan Presiden Prabowo Subianto. Citra gemoy Prabowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, kata Pandji, adalah sesuatu yang sangat patah, mengingat sosok yang sama pernah menculik aktivis di masa lalu. Kata-katanya pun dikonfirmasi dengan salah satu cuitan Prabowo pada 2014.
Baca juga: Tentang Perempuan, Kekacauan, dan Ruang yang Kita Rebut di Layar
Menggunakan berbagai referensi, salah satunya memoar Presiden ke-tiga BJ Habibie, Pandji mereka ulang kejadian penculikan aktivis dibalut bumbu komedi. Ia bermain peran menjadi Wiranto, Panglima ABRI pada 1998, yang memberikan perintah kepada Prabowo, saat itu Pangkostrad, untuk mengamankan Jakarta.
Pun begitu, Pandji yang sedang bermain peran menjadi Prabowo malah menyalah-artikan perintah tersebut. “Siap, culik aktivis,” ucap Pandji menirukan Prabowo setiap kali Wiranto memberikan perintah untuk mengamankan Jakarta.
Setelah selesai dengan sejarah, Pandji kemudian mengomentari isu-isu terkini, seperti pagar laut di Tangerang dan jatah tambang untuk ormas. Sekali lagi, analogi yang digunakannya terdengar sangat sederhana, tetapi mampu membuat khalayak mengerti dengan mudah.
Saya tertawa keras saat mendengar materi tersebut. Bagaimana tidak? Coba bayangkan berapa banyak WNI yang akan marah jika tulisan di slip gaji semudah itu dimengerti. Namun, di balik tawa, ada pesan mendalam yang saya sadari: Tak banyak WNI yang sadar para pejabat hidup dari potongan gaji yang harus mereka terima setelah banting tulang setengah mati.
Ia mengajak penonton membayangkan, pagi hari ketika sedang berangkat kerja, mereka menemukan tembok besar yang menghalangi jalan. “Istri lu nanya, ‘aku pikir kamu mau kerja’, kata lu, ‘aku pikir juga’… lu enggak bisa cari duit karena kehalang tembok, itulah yang dirasakan sama nelayan di laut Tangerang,” tuturnya.
Sementara, jokes tentang jatah tambang untuk ormas adalah favorit saya. Menurut keyakinan Pandji, ormas agama, yakni NU dan Muhammadiyah, mendapat izin untuk mengelola tambang karena menghasilkan suara dalam pemilihan politik. Ia pun mengutarakan fakta, semua organisasi keagamaan ditawari mengelola tambang, tetapi menolak.
“Ormas Islam, Alhamudillah, rezeki anak soleh, masa ditolak, ini pasti karena aku rajin salat, rezeki anak soleh nih,” pungkas Pandji sembari berupura-pura mengambil kertas dan menandatanganinya.
Baca juga: ‘Broken Strings’: Membaca Kekerasan Lewat Tubuh, Bahasa, dan Waktu
Mens Rea(litas)
Sayangnya, lelucon tentang NU dan Muhammadiyah yang menerima izin pengelolaan tambang dilaporkan ke polisi. Flashdisk berisi video Mens rea jadi barang bukti, entah bagaimana caranya mengunduh sesuatu dari Netflix. Saya bukan pembajak film, jadi saya enggak tahu. Namun poin pentingnya, kenapa Pandji bisa dipolisikan padahal yang dikatakannya fakta semua.
Rakyat memang menggaji pejabat publik melalui PPh. Prabowo mengakui dirinya pernah ‘mengamankan’ aktivis. Majalah Tempo pernah menulis pagar yang menghalangi nelayan di Tangerang mencari uang. Ormas NU dan Muhammadiyah betul menerima izin pengelolaan tambang, saat organisasi agama lain menolak.
Semua fakta itu tentu saja dikatakan dengan lelucon, pastinya ada opini dan hiperbolis yang terselip di sana. Masalahnya, Pandji kan stand up comedian. Wajar jika semua itu dibalut dengan act out yang melebih-lebihkan kejadian asli. Kalau aspek itu hilang, Mens Rea akan berisi Pandji membacakan berita, satu per satu. Apa bedanya ia dengan news anchor?
Saya pun enggak setuju dengan semua yang dibicarakannya, seperti ketika Pandji bilang kalau memilih anggota DPR harus dengan kesadaran penuh agar tidak menyesal. Mohon maaf, dengan kampanye yang hanya mengandalkan baliho, serta politisi yang disetir ketua umum partai, mau dengan kesadaran penuh, sepertinya akan tetap menyesal.
Namun, apakah saya akan melaporkan Pandji ke polisi? Tentu tidak. Saya tinggal tidak setuju dan percaya pada fakta, serta opini yang saya yakini. Lagipula, saya tidak punya skill membajak video dari Netflix dan memasukkannya ke flashdisk. Saya juga percaya komedi butuh act out dan opini agar lucu.
Atau mungkin, saya bukan anak yang sesoleh itu untuk membela ormas keagamaan penerima rezeki berbentuk izin tambang?
