Pencatatan Sipil Belum Merata, Akses Bagi Kelompok Rentan Terbatas
Berbagai kendala dalam pencatatan sipil di Indonesia membuat akses kelompok rentan terhadap kesempatan menerima bantuan atau hak sipil lainnya terbatas.
“Bunga”, perempuan 20 tahun yang berdomisili di sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan, sudah enam tahun menikah ketika ia baru menyadari pentingnya memiliki buku nikah. Hal tersebut adalah penanda bahwa perkawinan yang dilakukan Bunga diakui oleh negara.
Perkawinan Bunga tidak tercatat oleh negara lantaran ia dinikahkan saat masih berusia 14 tahun. Menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Bunga pada saat itu belum diperbolehkan menikah. Karenannya, Bunga dan sang suami menikah di bawah tangan dan tidak dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
Tanpa buku nikah, Bunga tidak memiliki Kartu Keluarga (KK), dan suaminya saat ini menghilang. Orang tua Bunga yang miskin juga tidak memiliki KK. Tanpa buku nikah dan KK, anak Bunga yang berusia 2 tahun, “Rara” belum juga memiliki akta kelahiran.
Akibatnya, baik Bunga dan Rara belum bisa mengakses layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diberikan gratis oleh pemerintah. Mereka juga tidak bisa mengakses bantuan sosial apa pun selama pandemi karena belum tercatat.
Keluarga Bunga adalah satu dari empat rumah tangga dengan anak di bawah usia lima tahun di Indonesia yang harus menderita karena belum tercatat dan keberadaannya belum diakui secara hukum oleh pemerintah.
Baca juga: Nasib Anak Luar Nikah Pekerja Migran dengan WNA
Bisa jadi masalahnya bertumpu pada rendahnya kesadaran masyarakat untuk memiliki dokumen kependudukan.
Namun penelitian kami dari Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (PUSKAPA) menunjukkan adanya masalah lain yang lebih sistematis. Hal ini berkaitan dengan sistem administrasi kependudukan pemerintah yang tidak bisa dijangkau oleh orang miskin dan komunitas rentan, seperti orang dengan disabilitas.
Masalah Kesenjangan Ekonomi dalam Pencatatan Sipil
Analisis PUSKAPA terhadap data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2019 menyebutkan bahwa 14 persen anak usia di bawah 18 tahun belum memiliki akta kelahiran. Jumlah proporsinya naik hingga 25 persen untuk anak-anak berusia di bawah 5 tahun dan 45 persen untuk anak-anak di bawah 1 tahun.
Temuan lainnya menunjukkan, jumlah anak di bawah 18 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran dari keluarga kaya hanya berkisar 5 persen, sedangkan untuk kelompok umur yang sama dari keluarga miskin, jumlahnya mencapainya 23 persen. Angka tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan ekonomi menjadi satu masalah dalam sistem pencatatan kependudukan pemerintah.
Selain itu, kami juga menemukan bahwa angka kepemilikan akta kelahiran berbeda antara wilayah kota dan desa. Proporsi anak yang tidak memiliki akta kelahiran lebih tinggi di wilayah pedesaan (18 persen) dibandingkan perkotaan (10 persen).
Dalam data terakhir, sekitar 54 persen anak di Papua ditemukan tidak memiliki akta kelahiran, sementara proporsi anak di Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta yang punya akta kelahiran mencapai 98 persen.
Tidak adanya biaya transportasi atau jarak jauh untuk mencapai kantor pencatatan sipil terdekat menjadi salah satu kendala yang dihadapi keluarga miskin. Penelitian PUSKAPA tahun 2016 menunjukkan beberapa penduduk Langkat, Sumatra Utara, harus menempuh perjalanan sampai tiga jam sekali jalan untuk mencapai kantor Disdukcapil untuk mengurus akta kelahiran.
Meskipun pemerintah sudah berupaya untuk menyederhanakan dan mendekatkan layanan pencatatan sipil ke penduduk, pelaksanaannya tetap tidak mudah karena belum optimalnya kapasitas, infrastruktur, dan fasilitas pendukung. Misalnya, masih ditemukan masalah kurangnya blangko KTP elektronik dan ketiadaan komputer atau alat cetak di lokasi layanan kependudukan dan pencatatan sipil.
Tidak Peka terhadap Kelompok Disabilitas
Tidak hanya penduduk miskin, penduduk rentan lainnya juga terancam tidak tercatat. Studi PUSKAPA bersama kemitraan antara Indonesia dan Australia untuk program-program yang mendukung nilai-nilai keadilan (AIPJ) tahun 2014 mengungkapkan, anak-anak dengan orang tua atau pengasuh tanpa disabilitas fisik memiliki kemungkinan 5 kali lebih besar memiliki akta kelahiran dibanding yang orangtua atau pengasuhnya punya disabilitas.
Lokasi pengurusan yang tidak ramah pada penyandang disabilitas serta proses pengurusan yang rumit menjadi hambatan bagi orang dengan disabilitas untuk mengurus dokumen kependudukan.
Pada tahun 2016, PUSKAPA bersama Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan KOMPAK) melakukan studi serupa di wilayah berbeda juga menemukan bahwa kemungkinan kepemilikan akta kelahiran lebih besar seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan terakhir pendaftar.
Baca juga: Kelompok Rentan, Minoritas Masih Sulit Dapatkan Identitas Hukum
Mereka yang berpendidikan tinggi diasumsikan memiliki kesadaran yang yang lebih tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan untuk memastikan anak mereka bersekolah.
Dampaknya terhadap Hak Sipil Masyarakat
Saat ini, ada sekitar 17 layanan publik yang mengharuskan adanya dokumen identitas hukum sebelum penduduk bisa mengaksesnya. Selain sekolah, asuransi kesehatan, layanan peradilan, layanan perbankan, transportasi, air bersih, dan listrik juga mengharuskan pendaftar untuk menunjukkan dokumen-dokumen tersebut.
Studi kami tahun 2016 menunjukkan bagaimana ketiadaan satu dokumen mempengaruhi absennya dokumen identitas hukum yang lain, sama seperti yang dialami Bunga.
Tidak hanya dalam situasi biasa, pencatatan sipil juga menjadi acuan mutlak penerima bantuan saat dan paska-bencana. Penyaluran bantuan tunai pemerintah untuk membantu korban gempa Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat dan Sigi, Sulawesi Tengah, beberapa waktu yang lalu terhambat karena tidak semua penduduk memiliki Nomor Induk Kependudukan yang diterbitkan bersamaan dengan KK dan Akta Kelahiran.
Pembenahan sistem administrasi kependudukan, termasuk di dalamnya pencatatan sipil dan pengelolaan data penduduk adalah pondasi penting dalam mendukung terlaksananya berbagai program pemerintah secara adil dan tepat.
Belum tercatatnya penduduk dalam sistem bisa membuat program mengalokasikan anggaran dan merencanakan layanan dengan kurang tepat. Ketiadaan dokumen identitas hukum bisa membuat penduduk sulit membuktikan siapa mereka dan apa yang berhak mereka dapatkan.
Sampai pemerintah menjamin pencatatan setiap penduduknya, Bunga dan penduduk rentan lainnya belum terlindungi hak-haknya secara menyeluruh.
Artikel ini pertama kali diterbitkan oleh The Conversation, sumber berita dan analisis yang independen dari akademisi dan komunitas peneliti yang disalurkan langsung pada masyarakat.
