Sejarah Perkawanan (Bahaya?) Militerisme dan Film: Dari Propaganda Hingga Perlawanan
Film telah lama jadi medium negara otoritarian untuk mencuci otak rakyat dengan propaganda. Di bawah pemerintahan yang militeristik, para sineas akan jadi musuh, bila tak dianggap perusuh.
Belakangan, perbincangan soal dwifungsi TNI bukan lagi sekadar wacana. Pada 20 Maret 2025, Rancangan Undang-undang yang sebelumnya menuai kontroversi akhirnya disahkan menjadi Undang-undang. Artinya, anggota militer kini dapat menduduki posisi strategis di pemerintahan, menggeser peran sipil dalam berbagai sektor.
Keputusan ini menegaskan kemunduran demokrasi Indonesia, membuka kembali pintu dominasi militer dalam kehidupan politik. Padahal, sejarah telah mengajarkan bahwa militerisme dalam pemerintahan sering kali membawa represi dan pelanggaran hak asasi manusia. Publik yang sebelumnya telah menggelar protes—termasuk aksi menggeruduk rapat tertutup di Hotel Fairmont pada 14-15 Maret—kini menghadapi kenyataan bahwa supremasi sipil semakin tergerus oleh kepentingan militer.
Sejarah global maupun lokal telah lama menunjukkan bagaimana kekuasaan militer yang tak terkendali sering kali berujung pada otoritarianisme. Tidak sedikit film yang telah menggambarkan bahaya ini.
Dari The Official Story (1985) yang mengungkap kebrutalan junta militer Argentina, hingga yang baru saja memenangkan piala Best International Feature Film di Oscar tahun ini, I’m Still Here (2024), yang mencerminkan represi rezim di Brasil—semuanya memperingatkan betapa militerisme dapat menghancurkan kehidupan rakyat biasa.
Baca juga: UU TNI Sah, RIP Reformasi (1998-2025)
Film sebagai Alat Propaganda Militer
Di sisi lain, film juga telah lama dimanfaatkan sebagai alat propaganda. Dari era Nazi hingga Perang Dingin, film digunakan untuk membangun narasi bahwa kekuasaan militer adalah sesuatu yang heroik dan diperlukan demi stabilitas negara. Di Indonesia sendiri, Pengkhianatan G30S/PKI (1984) adalah contoh nyata bagaimana film digunakan untuk mengukuhkan narasi politik tertentu, yang bertahan selama puluhan tahun.
Contoh klasik lainnya dari film sebagai alat propaganda adalah Triumph of the Will (Leni Riefenstahl, 1935), sebuah film yang dibuat untuk memperkuat citra Adolf Hitler sebagai pemimpin visioner. Film ini tidak hanya menampilkan pawai militer yang megah, tetapi juga memanfaatkan teknik sinematografi yang membuat Hitler terlihat seperti sosok yang hampir ilahi.
Di Amerika Serikat, film seperti Top Gun (Tony Scott, 1986) diproduksi dengan dukungan penuh dari Pentagon, menciptakan citra angkatan udara AS yang gagah berani dan menarik minat banyak pemuda untuk bergabung dengan militer. Sementara itu, Uni Soviet menggunakan film seperti The Fall of Berlin (Mikheil Chiaureli, 1950) untuk menampilkan Stalin sebagai penyelamat rakyat.
Di Indonesia, kita tidak bisa melupakan Pengkhianatan G30S/PKI (Arifin C. Noer, 1984), sebuah film yang selama bertahun-tahun diwajibkan ditonton sebagai bagian dari upaya negara dalam membentuk narasi resmi tentang Tragedi 1965.
Baca juga: Surat untuk Gen Z dari Kami Generasi yang Mengalami Langsung Dwifungsi ABRI
Perlawanan Sinema terhadap Rezim Otoriter
Namun, film tidak selalu menjadi alat propaganda militer. Ada banyak karya yang justru menjadi alat perlawanan terhadap otoritarianisme. Apocalypse Now (Francis Ford Coppola, 1979), misalnya, menggambarkan absurditas dan kegilaan perang Vietnam, mempertanyakan kebijakan militer Amerika Serikat yang merusak banyak kehidupan.
Dari Amerika Selatan, The Official Story (Luis Puenzo, 1985) menceritakan dampak kediktatoran militer di Argentina, khususnya bagaimana pemerintah menculik anak-anak dari para aktivis yang dihilangkan paksa. Di Filipina, Respeto (Treb Monteras II, 2017) mengkritik kekerasan negara di bawah pemerintahan Duterte dengan latar budaya hip-hop, sebuah simbol pemberontakan dan suara kaum muda.
Di Indonesia sendiri, ada beberapa film yang menawarkan perspektif berbeda dari narasi militeristik yang dominan. Puisi Tak Terkuburkan (2000) karya Garin Nugroho adalah salah satu contohnya. Film ini menceritakan Tragedi 1965 dari sudut pandang korban, bukan versi resmi negara.
Lewat monolog puitis yang menggugah, film ini mengajak penonton untuk melihat tragedi sejarah bukan sebagai sesuatu yang hitam-putih, tetapi penuh dengan kompleksitas kemanusiaan.
Baca juga: Apa yang Sebenarnya Terjadi di 1965: 5 Buku Panduanmu
Refleksi dari The Year of Living Vicariously
Fenomena penggunaan film sebagai propaganda bukanlah sesuatu yang baru, dan dengan kembalinya dwifungsi TNI, kita perlu lebih waspada terhadap bagaimana media visual digunakan untuk membentuk opini publik. Setelah disahkan menjadi undang-undang, bukan tidak mungkin kita akan melihat kembali film-film yang mengglorifikasi peran militer dalam kehidupan sipil, seperti yang terjadi di masa lalu.
Namun, di era digital seperti sekarang, film independen dan dokumenter juga semakin mudah diakses, memberikan peluang bagi narasi alternatif untuk melawan propaganda negara.
Salah satu film yang dapat menjadi refleksi atas situasi ini adalah The Year of Living Vicariously (Amir Muhammad, 2005), sebuah dokumenter yang menggambarkan transisi demokrasi Indonesia setelah berakhirnya rezim Orde Baru. Film ini menangkap percakapan seputar politik dan sejarah di tengah produksi film Gie (Riri Riza, 2005), sekaligus memperlihatkan bagaimana masyarakat saat itu masih mencari pijakan antara harapan dan ketakutan akan kembalinya otoritarianisme.
Kini, hampir dua dekade setelah dokumenter tersebut dibuat, Indonesia kembali dihadapkan pada kekhawatiran serupa: Bagaimana supremasi sipil yang telah diperjuangkan sejak reformasi dapat kembali tergerus oleh militerisme dalam politik.
Dengan menonton kembali film ini, kita diajak untuk merenungkan perjalanan demokrasi Indonesia dan memahami betapa pentingnya peran masyarakat sipil dalam menjaga transparansi serta akuntabilitas pemerintah. Sejarah telah menunjukkan bahwa film bisa menjadi alat yang sangat kuat—baik untuk membangun mitos tentang kehebatan militer, maupun untuk membongkar kebobrokan kekuasaan otoriter.
Kini, pilihan ada di tangan kita: Menunggu negara membangun narasi yang ingin menyebar propaganda—misalnya dengan membangkitkan PT Produksi Film Negara—atau mulai kritis dan memperjuangkan perlawanan, sebelum bahaya perkawanan militerisme dan film itu, pelan-pelan hadir di hidup kita?
