‘Reshuffle’ Kabinet Jilid 2: Tambah Wakil Menteri, Bagi-bagi Kue Lagi?
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik dua wakil menteri (wamen) baru dalam reshuffle kabinet yang digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025. Upacara pelantikan berlangsung di Istana Kepresidenan, Jakarta, sekitar pukul 15.00 WIB.
Perombakan kali ini menyentuh dua kementerian penting: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Ini menjadi reshuffle kabinet keempat selama masa pemerintahan Prabowo, setelah sebelumnya dilakukan pada 19 Februari, 8 September, dan 17 September 2025.
Berikut ini daftar dua wakil menteri baru yang resmi dilantik dalam reshuffle kabinet terbaru.
Baca Juga: Makna di Balik ‘Reshuffle’ Mendadak Kabinet Merah Putih
Daftar Wakil Menteri Baru dalam Reshuffle Kabinet Oktober 2025
Dikutip dari Kompas, Reshuffle Kabinet Merah Putih Terbaru: Prabowo Lantik 2 Wakil Menteri Baru, Ini Daftarnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk dua wajah baru dalam jajaran wakil menteri (wamen) lewat reshuffle kabinet yang digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025. Mereka adalah Akhmad Wiyagus, yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), dan Benyamin Paulus Octavianus, yang dipercaya mengisi posisi Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes).
Selain dua wamen tersebut, Prabowo juga melantik beberapa pejabat baru di sejumlah lembaga penting. Di antaranya Dony Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta Mathius Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
Tak hanya itu, Anggito Abimanyu turut dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelumnya, ia sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan dan beberapa kali disebut-sebut akan memimpin Badan Penerimaan Negara di awal masa pemerintahan Prabowo–Gibran. Anggito menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 8 September 2025.
Daftar Lengkap Wakil Menteri Kabinet Merah Putih (Update Oktober 2025)
Masih dari Kompas, berikut pembaruan daftar wakil menteri setelah reshuffle kabinet terbaru:
- Lodewijk Freidrich Paulus – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Otto Hasibuan – Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
- Bambang Eko Suharyanto – Wakil Menteri Sekretaris Negara
- Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara
- Bima Arya Sugiarto – Wakil Menteri Dalam Negeri
- Akhmad Wiyagus – Wakil Menteri Dalam Negeri
- Muhammad Anis Matta, Arrmanatha Christiawan Nasir, dan Arif Havas Oegroseno – Wakil Menteri Luar Negeri
- Doni Hermawan – Wakil Menteri Pertahanan
- R. Muhammad Syafi’i – Wakil Menteri Agama
- Edward Omar Sharif Hiariej – Wakil Menteri Hukum
- Mugiyanto – Wakil Menteri Hak Asasi Manusia
- Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Thomas AM Djiwandono, Suahasil Nazara, dan Anggito Abimanyu – Wakil Menteri Keuangan
- Fajar Riza Ul Haq, Atip Latipulhayat, Fauzan, dan Stella Christie – Wakil Menteri Pendidikan dan Pendidikan Tinggi, Sains, serta Teknologi
- Benyamin Paulus Octavianus – Wakil Menteri Kesehatan
- Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan
- Agus Jabo Priyono – Wakil Menteri Sosial
- Afriansyah Noor – Wakil Menteri Ketenagakerjaan
- Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla – Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia / Wakil Kepala BP2MI
- Faisol Riza – Wakil Menteri Perindustrian
- Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan
- Yuliot – Wakil Menteri ESDM
- Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum
- Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Viva Yoga Mauladi – Wakil Menteri Transmigrasi
- Suntana – Wakil Menteri Perhubungan
- Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital
- Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian
- Rohmat Marzuki – Wakil Menteri Kehutanan
- Didit Herdiawan – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
- Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang / Wakil Kepala BPN
- Febrian Alphyanto Ruddyard – Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Wakil Kepala Bappenas
- Purwadi Arianto – Wakil Menteri PAN-RB
- Kartiko Wirjoatmodjo dan Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri BUMN
- Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / Wakil Kepala BKKBN
- Diaz Faisal Malik Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup / Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
- Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi / Wakil Kepala BKPM
- Farida Farichah – Wakil Menteri Koperasi
- Helvi Yuni – Wakil Menteri UMKM
- Ni Luh Enik Ernawati – Wakil Menteri Pariwisata
- Irene Umar – Wakil Menteri Ekonomi Kreatif / Wakil Kepala BEKRAF
- Veronica Tan – Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Taufik Hidayat – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga
Penambahan dua wakil menteri baru ini menandai semakin padatnya struktur pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Dengan daftar panjang nama pejabat yang kini menghuni Kabinet Merah Putih, publik pun mulai menyoroti arah dan efektivitas dari kebijakan “kabinet besar” ini. Banyak yang mempertanyakan, apakah penambahan kursi wakil menteri benar-benar akan mempercepat kinerja pemerintah, atau justru membuat koordinasi antar lembaga semakin rumit.
Isu soal efisiensi birokrasi dan pemborosan anggaran pun kembali mencuat ke permukaan. Para pengamat politik menilai, di satu sisi langkah ini bisa jadi sinyal ambisi Prabowo untuk memperkuat jalannya pemerintahan di sektor strategis. Namun di sisi lain, struktur kabinet yang semakin gemuk bisa menimbulkan tumpang tindih kewenangan hingga memperlambat pengambilan keputusan.
Pertanyaan utamanya kini adalah: apakah bertambahnya jumlah wakil menteri akan membawa perubahan positif, atau justru menjadi beban baru bagi birokrasi?
Baca Juga: Bagi-bagi Kue di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
Lebih Banyak Wakil Menteri, Lebih Cepat Bekerja atau Lebih Banyak Masalah?
Penambahan jumlah wakil menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menuai beragam pandangan. Dikutip dari Tempo, Wakil Menteri Bertambah, Apa Risiko Kabinet Gemuk Prabowo?, Firman Noor, peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN, menilai langkah ini dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintah yang masih menumpuk. Menurutnya, penambahan posisi seperti Wamendagri dan Wamenkes mencerminkan ambisi pemerintah dalam mempercepat pembenahan di sektor strategis.
“Penambahan wamen itu mencakup hal-hal strategis yang menjadi cita-cita pembenahan, khususnya di bidang dalam negeri dan kesehatan,” ujar Firman.
Namun, Firman juga mengingatkan bahwa semakin banyak struktur baru justru bisa menimbulkan masalah efisiensi. Ia khawatir adanya tumpang tindih antar lembaga dan posisi, yang malah memperlambat kinerja birokrasi.
“Dalam praktiknya nanti, bisa jadi justru tidak efisien dengan adanya badan baru,” tambahnya.
Risiko Efisiensi dan Beban Anggaran
Firman menilai, di tengah tekanan ekonomi saat ini, pemerintah seharusnya fokus memaksimalkan lembaga yang sudah ada alih-alih menambah struktur baru. Ia menyarankan adanya evaluasi rutin untuk meningkatkan efektivitas kerja birokrasi.
“Lembaga yang ada bisa dibuat lebih efektif melalui evaluasi tetap, bukan dengan menambah lembaga baru,” jelasnya.
Selain masalah efisiensi, Firman juga menyoroti potensi beban anggaran negara yang semakin berat. Penambahan jabatan berarti kebutuhan dana tambahan untuk gaji, fasilitas, hingga infrastruktur penunjang.
Baca Juga: Carut Marut Pemerintahan Prabowo: Tanggung Jawab Siapa?
Fokus Presiden yang Terbagi
Firman juga menilai, bertambahnya anggota kabinet bisa membuat Prabowo sulit memberi perhatian penuh kepada seluruh bawahannya. Ia menyebut, Prabowo dikenal lebih nyaman bekerja dengan lingkaran kecil orang-orang kepercayaannya.
“Khawatirnya, perhatian Presiden tidak bisa sepenuhnya merata karena hal-hal strategis lebih dipercayakan pada orang-orang di sekitarnya,” ungkap Firman.
Kondisi ini bisa membuat birokrasi kehilangan inisiatif dan bergerak tanpa arah yang jelas. Akibatnya, jalannya pemerintahan menjadi tidak efektif.
Potensi Tumpang Tindih Kebijakan
Masih dari Tempo, sementara itu, Wasisto Raharjo Jati, peneliti politik BRIN lainnya, menilai penambahan pejabat bisa menjadi bentuk dukungan tambahan bagi para menteri, terutama di sektor yang kompleks seperti dalam negeri dan kesehatan. Ia menilai langkah ini bisa memperkuat koordinasi lintas sektor.
Namun, Wasisto menyoroti munculnya Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yang menurutnya bisa tumpang tindih dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
“Meski komite ini khusus Papua, tetap perlu ada pembagian tugas dan fungsi yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Wasisto juga mengingatkan bahwa semakin gemuk struktur kabinet, semakin besar pula risiko koordinasi kebijakan menjadi lambat.
“Struktur baru akan memperpanjang proses birokrasi, dan tentu berdampak juga pada efisiensi anggaran,” katanya.
Pelantikan kali ini menjadi reshuffle kabinet keempat sejak Prabowo menjabat sebagai presiden, menandai hampir satu tahun pemerintahannya dengan berbagai penyesuaian dan restrukturisasi politik.
