January 7, 2026
Issues Opini Politics & Society

Setelah ‘Drone’ Mendarat: Tahun Baru, Duka yang Tetap Tinggal

Tahun Baru 2026 dirayakan lebih sunyi sebagai bentuk empati. Tapi apakah solidaritas sungguh hadir?

  • January 5, 2026
  • 5 min read
  • 316 Views
Setelah ‘Drone’ Mendarat: Tahun Baru, Duka yang Tetap Tinggal

Awal tahun ini, langit Jakarta tidak terlalu membahana. Tidak ada dentuman kembang api. Tidak ada warna-warni pecah di udara. Sebagai gantinya, puluhan drone menari dengan rapi dan membentuk tulisan, lambang, serta simbol-simbol yang disebut sebagai “pesan solidaritas”.

Saya melihatnya dari layar ponsel. Seorang anak muda di kampung saya menonton potongannya dan spontan berkomentar, “Keren kali… pakai drone!” Saya ikut tertawa. Lalu saya sadar, yang tampak keren memang drone-nya. Soal solidaritas? Itu urusan caption.

Tahun baru tanpa kembang api ternyata bukan sekadar keputusan teknis. Ia adalah peta sosial untuk menunjukkan bagaimana duka bisa dikemas jadi pertunjukan, dan bagaimana empati bisa hadir saat bisa direkam dan dibagikan. Jakarta tetap berhasil mencuri perhatian. Lihat, kami peduli—dengan cara futuristik, presisi, dan estetis. Tapi apakah yang disentuh benar-benar hati warga, atau hanya layar ponsel yang sibuk merekam?

Baca juga: Banjir di Sumatera Utara: Ketika ‘Apa Kabar?’ Datang Terlambat

Sunyi yang dipilih, sunyi yang diwariskan

Di Sumatera Utara, wajah tahun baru berbeda. Tidak ada konser atau pesta. Festival Akhir Tahun yang semula direncanakan di Medan dibatalkan. Anggaran sekitar Rp1 miliar (detikSumut 16 Desember) tidak jadi digunakan. Pemerintah Kota menyebut ini bentuk empati kepada warga yang masih bergulat dengan banjir. Sebagai gantinya, digelar doa bersama lintas agama di rumah dinas gubernur dengan tema menjaga suasana kondusif, aman, serta persatuan dan kesatuan, seperti diberitakan IDN Times.

Sebagian orang menyebut ini bentuk penghormatan. Sebagian mungkin merasa lega karena tidak harus berpesta ketika rumah belum pulih. Saya tidak mengecilkan makna doa. Di banyak rumah yang terendam, doa bukan simbol. Ia adalah cara bertahan, saat tubuh lelah, uang menipis, dan bantuan tak kunjung datang.

Tapi kita juga tahu, di negeri ini, doa sering diminta untuk menambal lubang yang seharusnya diisi negara. Doa menjadi selimut sementara atas kegagapan sistemik: ketika perlindungan tidak hadir dan pemulihan berjalan lambat.

Di Banda Aceh, suasananya lebih normatif. Pemerintah setempat menegaskan larangan terhadap segala bentuk perayaan tahun baru: tanpa petasan, tanpa terompet, tanpa keramaian. Alasannya adalah syariat Islam dan nilai adat. Warga diminta mengganti hura-hura dengan ibadah dan muhasabah.

Di sini, tahun baru tanpa kembang api bukan semata bentuk solidaritas, tapi bahasa nilai. Sunyi bukan hanya karena luka, tapi juga karena keyakinan. Diatur bukan untuk merespons bencana, tapi untuk menjaga norma.

Sementara itu, di kampung saya, suasana pergantian tahun berlangsung biasa-biasa saja. Tidak ada larangan resmi, tidak ada pengajian massal, tidak ada drone. Yang ada hanyalah kesunyian yang sangat akrab—sunyi yang tidak perlu diumumkan.

Di sini, tidak berpesta bukan keputusan moral, tapi pilihan ekonomi. Uang lebih baik dipakai untuk makan daripada membeli petasan. Bahkan ketika ada orang tua yang ingin memanjakan anaknya dengan kembang api kecil, selalu ada suara yang mengingatkan, “Halah, mending beli beras.”

Ditambah lagi, sepanjang Desember 2025 sampai awal Januari 2026, langit seperti enggan berkompromi. Hujan terus turun, angin membawa dingin, jalanan becek, langit murung. Cuaca di kampung saya bukan sekadar latar, tapi penentu nasib: apakah orang bisa bekerja, apakah pasar buka, apakah panen aman.

Maka, malam tahun baru di kampung saya tidak berbicara tentang solidaritas nasional, doa bersama, atau larangan agama. Ia hanyalah malam biasa yang ditandai kalender. Tapi justru di situlah sunyi yang paling jujur tinggal: tanpa kamera, tanpa koreografi, tanpa narasi besar—hanya jeda kecil dalam hidup yang terus dijalani.

Baca juga: 72 Hours of Social Media Silence: How Officials’ Online Inaction Undermined Disaster Management in Sumatra

Solidaritas yang dipamerkan, duka yang ditunda

Saya senang ketika orang menahan diri untuk menghormati duka. Tapi saya juga khawatir, apakah duka itu hanya dijadikan tema sementara? Apakah setelah tanggal berganti, semua kembali seperti biasa: bencana bergeser dari berita, empati pindah dari linimasa, dan panggung dibongkar tanpa bekas?

Ditambah lagi, sepanjang Desember 2025 sampai awal Januari 2026 seperti punya warna sendiri: hujan, mendung panjang, angin yang membuat orang memilih cepat pulang—langit pun sedang malas bersinar. Di kampung, cuaca bukan latar suasana, cuaca adalah keputusan. Ia menentukan apakah orang bisa bekerja, apakah jalan bisa dilewati, apakah dagangan laku, apakah sawah aman. Maka malam tahun baru di kampung saya bukan “aksi solidaritas”, bukan “muhasabah nasional”, bukan “panggung empati”. Ia sekadar malam biasa yang ditandai dalam kalender.

Solidaritas yang paling sulit bukan yang ditampilkan di atas langit malam, tapi yang terus dikerjakan setelah keramaian usai. Bukan yang bisa direkam dan dibagikan, melainkan yang berwujud layanan pemulihan, bantuan yang konsisten, dan kebijakan yang membenahi sistem dari akar.

Aktivis feminis Sara Ahmed menyebut ini sebagai affective economies: bagaimana emosi seperti empati dan duka beredar di ruang publik, menempel pada simbol, lalu membentuk rasa “kita”. Tapi jika tidak diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, semua hanya jadi pengalaman emosional yang berumur pendek.

Tahun sudah berganti. Tapi saya berharap yang ikut berubah bukan hanya angka di kalender. Saya berharap yang padam bukan hanya kembang api, tapi juga kebiasaan kita yang paling berbahaya: mengira empati selesai saat acara usai, drone mendarat, doa dibubarkan, dan larangan diumumkan.

Karena jika solidaritas hanya berhenti di panggung, maka yang tetap tinggal adalah mereka yang kehilangan. Yang mencuci lumpur dari lantai rumah. Yang mengeringkan kasur pinjaman. Yang menghitung kerugian tanpa kepastian. Yang masih menunggu negara yang sering datang paling belakangan.

About Author

Laili Zailani

Lely adalah fasilitator pemberdayaan perempuan, pendiri HAPSARI dan Rumah Kata. Fellow Ashoka Indonesia (2000), serta penulis yang percaya bahwa cerita adalah alat perubahan.