3 Pimpinan BI Diborong Keponakan Prabowo, Bank Indonesia Rasa Balai Keluarga?
Tiga organisasi masyarakat sipil menolak usulan pemerintah yang mencalonkan Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Ketiga lembaga tersebut ialah Indonesia Corruption Watch (ICW), Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA).
Ketiganya menilai pencalonan Thomas berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, melemahkan independensi Bank Indonesia, serta melanggar prinsip tata kelola yang baik, dan melanggar aturan yang ada.
Peneliti bidang Hukum, Demokrasi dan HAM Seknas FITRA Siska Barimbing mengatakan hubungan kekerabatan antara Thomas dan Presiden Prabowo patut dipertanyakan dari sisi kepatutan dan etika jabatan publik.
Baca Juga: Muliakan Pemulung, Manjakan Koruptor? Kartu Merah ICW untuk Prabowo
“Thomas Djiwandono sebagai keponakan kandung dari Presiden Prabowo membuat pengusulan ini sarat kepentingan politik. Jika ia terpilih menjadi Gubernur BI, potensi konflik kepentingan sangat besar dan dapat mengganggu independensi Bank Indonesia,” katanya pada Magdalene (23/1).
Siska menjelaskan Bank Indonesia memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan nasional. Karena itu rekam jejak dan pengalam menjadi syarat utama bagi calon pimpinan bank sentral tersebut.
Ia menilai pengalaman Thoman di sektor fiskal masih terbatas karena baru memiliki pengalaman sebagai Wakil Menteri Keuangan selama kurang dari dua tahun. Selain itu. Kinerjanya dinilai belum menunjukan hasil signifikan, salah satunya terlihat dari target rasio pajak yang justru mengalami penurunan.
Menurut Siska, pasar juga merespons negatif usulan tersebut. Nilai tukar rupiah tercatat melemah hingga menyentuh 16.986 per dollar AS (23/1).
“Indonesia tidak kekurangan figur yang berpengalaman, profesional, dan berintegritas di bidang moneter. Presiden seharusnya membatalkan pencalonan ini demi menjaga independensi BI dan menegakan prinsip meritokrasi, bukan kedekatan politik,” katanya.
Pada (23/1), Thomas bersama dua calon lain sedang menjalani proses uji kelayakan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dilansir dari Detik, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan tidak ada intervensi politik dari Presiden Prabowo dengan usulan nama keponakannya sebagai Gubernur BI.
“Bahwa pengusulan Tommy Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI itu adalah pilihan dari Gubernur BI sendiri,” kata Dasco.
Baca Juga: #RaporMerahPemerintah: Setahun Prabowo-Gibran, Semua Nilai Remedial
Tukar Guling
Namun, pandangan berbeda disampaikan Direktur INDEF Eko Listiyanto. Ia menegaskan jabatan di Deputi Dewan Gubernur BI menuntut netralitas penuh dari afiliasi politik.
“Secara hukum Thomas bisa saja dicalonkan jika keluar dari partai politik. Namun kesan tukar gulingnya kuat banget, antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, dan itu mempengaruhi persepsi pasar terhadap independensi BI itu sendiri,” katanya kepada Magdalene (23/1).
Eko menambahkan pencalonan tersebut tidak akan menjadi persoalan jika bebas dari tekanan politik dan konflik kepentingan. Namun ia mengingatkan proses pengangkatan Deputi Gubernur BI tetap bersifat politik karena melibatkan presiden dan persetujuan DPR.
“Meski independen dalam pengambilan kebijakan moneter, proses pengusulannya tetap berada dalam ranah kekuasaan eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
Sementara itu, Peneliti ICW Yassar Aulia, menilai pencalonan Thomas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang menegaskan BI sebagai lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah maupun pihak lain.
“Independen itu berarti bebas dari bentuk intimidasi, ancaman, dan pemaksaan, maupun bujuk rayu yang dapat mempengaruhi kebijakan. Jika ada hubungan keluarga langsung dengan presiden, independensi itu sulit dijamin,” katanya pada Magdalene (23/1).
Ia menilai relasi kekeluargaan merupakan salah satu bentuk konflik kepentingan yang paling nyata dan berbahaya dalam pengambilan kebijakan publik. Terutama adanya keterikatan keluarga dari dua pihak ini.
Yassar mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilainya sarat konflik kepentingan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan praktik rangkap jabatan wakil menteri, yang pada akhirnya lebih menguntungkan kelompok tertentu.
Baca Juga: #RaporMerahPemerintah: Jual Kecap Prabowo di Isu Lingkungan
“Kalau ditanya dampak konkretnya seperti apa, tidak perlu jauh-jauh, kita bisa melihat bagaimana jalannya proyek MBG selama setahun belakangan ini, yang memang kami juga temukan banyak bercokol pihak-pihak yang dekat dengan Prabowo,” katanya.
Ia memperkirakan pola serupa dapat terulang jika Thomas menduduki jabatan strategis di Bank Indonesia.
Baik ICW, INDEF, dan Fitra menegaskan stabilitas nilai rupiah dan kredibilitas kebijakan moneter sangat bergantung pada kepercayaan pasar terhadap independensi Bank Indonesia.
Karena itu, ketiganya menilai posisi di Deputi Dewan Gubernur BI seharusnya diisi oleh figur yang memiliki rekam jejak kuat, integritas tinggi, dan bebas dari konflik kepentingan politik maupun keluarga.
