5 Fakta Penting Soal Penangkapan Nicolás Maduro
Pada Jumat lalu (2/1) atas perintah langsung Presiden Donald Trump, Amerika Serikat meluncurkan “Operasi Absolute Resolve,” sebuah serangan udara kilat yang menandai invasi militer paling agresif AS di Amerika Latin dalam beberapa dekade terakhir. Operasi ini mengutip dari Al Jazeera dimulai pukul 11.46 waktu setempat, melibatkan 150 pesawat militer yang lepas landas secara bersamaan dari 20 landasan pacu berbeda di seluruh wilayah komando selatan AS.
Target utamanya jelas: melumpuhkan sistem pertahanan udara Venezuela dan memutus rantai komando rezim Nicolás Maduro. Ledakan besar dilaporkan mengguncang Caracas, menghancurkan infrastruktur militer strategis, dan menciptakan kekacauan di jantung ibukota Venezuela tersebut.
Puncak dari invasi militer ini terjadi pada Sabtu dini hari (3/1), sekitar pukul 02.00 waktu setempat, ketika unit pasukan khusus AS yang menggunakan helikopter mendarat di kompleks kepresidenan Maduro. Dalam operasi tersebut, Nicolás Maduro beserta istrinya, Cilia Flores, ditahan di bawah todongan senjata. Tanpa proses ekstradisi maupun koordinasi dengan badan internasional, keduanya diterbangkan langsung menuju wilayah Amerika Serikat.
Pesawat militer yang membawa Maduro mendarat di New York’s Stewart Air National Guard Base sekitar pukul 16.30 sore di hari yang sama. Kini, pemimpin yang telah berkuasa sejak 2013 dijadwalkan hadir dalam sidang lanjutan pada Maret mendatang dengan dakwaan mulai dari perdagangan narkoba hingga pelanggaran senjata dalam apa yang disebut Washington sebagai rezim “narko-teroris.”
Menanggapi penculikan Maduro, Mahkamah Agung Venezuela secara resmi menunjuk Delcy Rodriguez sebagai presiden sementara guna menjamin keberlanjutan roda pemerintahan serta pertahanan nasional yang komprehensif. Di tengah ketidakpastian politik ini, Magdalene menyusun lima poin krusial untuk membantu pembaca memahami konteks penangkapan tersebut beserta dampak signifikan yang mungkin dirasakan Indonesia di masa depan.
Baca Juga: Munafiknya Pemimpin Dunia: Akui Palestina tapi Tetap Danai Militer Israel
Perang Melawan Narkotika atau Penjajahan atas Nama Minyak?
AS secara resmi mendakwa Maduro menjalankan jaringan narko-terorisme, namun sejumlah pakar melihat narasi ini hanyalah tabir untuk agenda yang lebih pragmatis, yakni penguasaan cadangan minyak mentah terbesar di dunia atau sekitar sekitar 303 miliar barel.
BBC melaporkan bahwa Donald Trump secara terbuka menyatakan keinginannya melihat perusahaan-perusahaan AS masuk ke Venezuela untuk “memperbaiki” infrastruktur minyak yang hancur dan menghasilkan keuntungan besar bagi Washington.
“Minyak ini akan dijual dengan harga pasar, dan uang tersebut akan dikendalikan oleh saya, sebagai Presiden Amerika Serikat, untuk memastikan uang tersebut digunakan untuk kepentingan rakyat Venezuela dan Amerika Serikat!,” kata Trump dalam posting media sosial pada 6 Januari.
Kepentingan ini begitu mendesak bagi AS. Karena walaupun AS memiliki kapasitas pengolahan minyak terbesar, mereka masih membutuhkan akses stabil ke cadangan strategis untuk menjaga dominasi ekonominya.
Strategi “penempelan label” narko-teroris bukanlah hal baru dalam buku saku politik luar negeri Trump. Sebelumnya pada Oktober 2025, Trump melabeli Presiden Kolombia Gustavo Petro sebagai pemimpin narkoba ilegal dan memotong bantuan AS ke Kolombia. Media seperti The New York Times dan Associated Press melaporkan bahwa klaim tersebut tidak didukung bukti konkret, mirip dengan pola yang digunakan untuk mendelegitimasi Maduro sebelum operasi militer dilakukan.
Di Venezuela, Maduro telah lama menjadi batu sandungan bagi kepentingan korporasi minyak Amerika. Ia menolak konsisten menolak tuntutan AS untuk memprivatisasi sektor energi, yang mengakibatkan pembatasan akses bagi perusahaan minyak raksasa AS seperti Chevron dan ExxonMobil terhadap cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Dengan menyingkirkan Maduro melalui dakwaan kriminal, AS mencoba melegitimasi intervensi militer sebagai tindakan penegakan hukum global.
Pelanggaran Berat Hukum Internasional
Serangan militer dan penculikan terhadap Nicolás Maduro merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip kedaulatan negara. Penangkapan paksa di tanah Venezuela tanpa mandat internasional ini dikategorikan oleh pakar hukum sebagai tindakan yang tidak berdasar secara legal.
Ziyad Motala, profesor hukum di Howard University School of Law, dalam opininya di Al Jazeera secara tajam menyebut peristiwa ini sebagai power kidnapping the law (kekuasaan yang menculik hukum). Ia menegaskan bahwa intervensi ini bukanlah penegakan hukum lintas batas, melainkan “vandalisme internasional” di mana kekuatan militer mentah telah mengesampingkan prinsip hukum universal.
Lebih lanjut, pakar hukum internasional Justina Uriburu dan Julian Arato, menjelaskan bahwa serangan terhadap target-target di Caracas tanpa adanya ancaman langsung terhadap wilayah AS melanggar doktrin jus ad bellum (hak untuk berperang). Dalam EJIL:Talk!, mereka menekankan bahwa tindakan ini meruntuhkan norma kedaulatan yang menjadi fondasi perdamaian dunia pasca-Perang Dunia II.
Motala menambahkan bahwa penangkapan Maduro adalah penghancuran preseden hukum. Jika kekuatan besar bebas menculik pemimpin negara yang dianggap tidak kooperatif tanpa sanksi internasional, maka konsep imunitas kepala negara dan integritas teritorial bangsa-bangsa akan menjadi tidak bermakna.
Penggunaan kekuatan militer murni untuk melakukan pergantian rezim lewat penculikan menandai titik terendah baru dalam tata hukum global, di mana aturan kini tampak hanya mengikat mereka yang lemah.
Baca Juga: Di Balik Rencana “Damai” Trump di Gaza: Dikritik Akademisi Cuma Menguntungkan Israel
Reaksi Dunia yang Terbelah
Penangkapan Maduro menuai berbagai respons dari para pemimpin dunia. Rusia, Tiongkok, dan mayoritas negara Amerika Latin mengecam keras serangan tersebut sebagai tindakan barbar dan ilegal. Presiden Brazil Lula da Silva melalui akun X menyebut Trump telah melampaui batas yang tidak bisa diterima dan hal ini jadi langkah pertama menuju dunia yang dipenuhi kekerasan, kekacauan, dan ketidakstabilan.
Sementara Presiden Kolombia Gustavo Petro menganggapnya sebagai serangan terhadap kedaulatan Amerika Latin. Kecaman serupa datang dari Presiden Kuba Diaz-Canel yang melabelinya sebagai “serangan kriminal” dan Presiden Chile Gabriel Boric yang mendesak solusi damai, sedangkan Uruguay secara tegas menyatakan penolakan terhadap segala bentuk intervensi militer karena dianggap hanya akan memicu kekacauan dan ketidakstabilan global.
Saat negara Amerika Latin banyak mengecam tindakan Trump, di sisi lain para pemimpin Eropa justru menunjukkan sikap lebih halus. Presiden Prancis Emmanuel Macron misalnya menyatakan di platform X bahwa transisi kekuasaan di Venezuela harus dilakukan secara damai dan menghormati keinginan rakyat, sembari memberikan dukungan implisit kepada Edmundo González untuk memimpin transisi.
Di Jerman, Kanselir Friedrich Merz menyebut legalitas operasi AS tersebut sebagai sesuatu yang “kompleks,” namun ia lebih menekankan pentingnya stabilitas politik agar Venezuela tidak jatuh ke dalam anarkisme. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer menolak untuk mengutuk serangan tersebut secara langsung. Dalam wawancaranya di BBC, ia mengklaim sebagai “pendukung seumur hidup hukum internasional,” namun di saat yang sama ia secara terbuka menyatakan di X bahwa Inggris menganggap Maduro sebagai “presiden tidak sah” dan “tidak menangisi berakhirnya rezimnya.”
Sikap ambigu ini juga terlihat dari Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, yang menyatakan melalui akun X resminya bahwa Uni Eropa berdiri bersama rakyat Venezuela dan mendukung transisi damai yang menghormati Piagam PBB, sembari mengoordinasikan dukungan penuh bagi warga Uni Eropa yang berada di sana.
Buku Saku Imperialisme Amerika
Intervensi terhadap Venezuela merupakan manifestasi modern dari Doktrin Monroe. Dicetuskan oleh Presiden James Monroe pada 1823, doktrin yang bakal jadi dasar kebijakan luar negeri AS hingga kini menekankan pemisahan tegas antara sistem politik Dunia Lama (Eropa) dan Dunia Baru (Amerika). Dalam doktrin ini, AS secara sepihak menetapkan belahan bumi Barat sebagai zona pengaruh eksklusif Washington dan melarang intervensi kekuatan asing di wilayah tersebut.
Doktrin Monroe telah digunakan untuk menjustifikasi puluhan intervensi militer dan penggulingan rezim di negara-negara seperti Kuba, Guatemala, Chili, hingga Nikaragua demi menjaga hegemoni AS di kawasan tersebut. Sebagaimana dicatat oleh sejarawan dalam publikasi Britannica, doktrin ini telah berevolusi menjadi alat bagi AS untuk melakukan intervensi polisi di Amerika Latin guna melindungi kepentingan ekonomi dan politiknya.
Di bawah pemerintahan Trump, kebangkitan Doktrin Monroe bertransformasi menjadi pendekatan yang lebih agresif dan transaksional. Analisis dari Modern Diplomacy menegaskan bahwa penangkapan Maduro adalah pesan bagi dunia bahwa AS tidak akan ragu menggunakan militer untuk mengganti rezim yang menghalangi kepentingannya.
Hal ini sangat selaras dengan pola yang dipaparkan Vincent Bevins dalam bukunya, The Jakarta Method. Strategi ini merujuk pada taktik Perang Dingin AS—yang terinspirasi dari penghancuran gerakan kiri di Indonesia tahun 1965—melalui penggunaan kekerasan ekstrem dan stigmatisasi terhadap lawan politik untuk memuluskan jalan bagi kepentingan korporasi global dan hegemoni Washington di Amerika Latin.
Dengan menggabungkan warisan Doktrin Monroe dan taktik destruktif ala The Jakarta Method, AS sedang menulis ulang babak baru imperialisme di mana kedaulatan sebuah negara dapat dihapuskan demi dominasi ekonomi dan politik Amerika.
Baca Juga: Unjuk Rasa Mahasiswa AS demi Gaza: Mirip Protes Perang Vietnam
Dampaknya Bagi Indonesia
Menurut pakar hubungan internasional, Suzie Sudarman dalam wawancara bersama BBC Indonesia, serangan militer dan pengangkapan Maduro mencerminkan ambisi Presiden Donald Trump dalam membagi dunia ke dalam tiga kategori. Indonesia berisiko masuk ke dalam kategori ketiga, yakni negara yang rentan dimanipulasi demi kepentingan adidaya. Situasi ini sangat membahayakan karena posisi Indonesia saat ini ia nilai kurang siap dalam menghadapi peta geopolitik yang agresif dan transaksional.
Apalagi, penerapan politik bebas aktif Indonesia dianggap mulai memudar, sehingga tanpa kepemimpinan yang mahir dalam diplomasi internasional, Indonesia bisa berakhir menjadi “negara korban” dalam skenario jangka panjang Washington.
Secara ekonomi, dampak yang paling krusial berkaitan dengan penguasaan cadangan minyak raksasa Venezuela oleh AS. Meskipun Indonesia saat ini adalah importir minyak, Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa dampak langsung terhadap harga minyak mungkin masih terbatas dalam jangka pendek karena rendahnya kapasitas produksi Venezuela saat ini akibat mismanajemen bertahun-tahun.
Jika industri energi Venezuela berhasil dikuasai perusahaan-perusahaan AS, Washington akan memiliki “bantal” strategis untuk mendominasi sektor energi global dan mengalihkan ketergantungan dunia dari Timur Tengah.
Bagi Indonesia, dominasi energi AS ini membawa risiko besar berupa potensi manipulasi harga pasar global di masa depan yang selaras dengan kepentingan domestik Amerika. Pakar hukum internasional Akbar Kurnia Putra kepada CNA Indonesia memperingatkan bahwa sebagai importir net, Indonesia akan sangat sensitif terhadap fluktuasi harga jika AS mulai memainkan peran sebagai kunci pasokan energi Barat.
