Pelibatan TNI hingga Honor Dosen yang Disunat: 4 Fakta Penting Program Makan Bergizi Gratis
Program makan bergizi gratis Prabowo-Gibran yang menyedot anggaran Rp71 triliun itu menuai kritik. Berikut fakta yang dirangkum redaksi ‘Magdalene’.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai pada (6/1). Seperti dilansir dari Liputan6, Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan program ini sudah siap dijalankan sepenuhnya.
Menurut Lalu, total ada 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur yang disiapkan untuk melayani para penerima manfaat. SPPG ini adalah unit operasional utama yang bertugas mendistribusikan makanan bergizi ke berbagai wilayah. Dengan jumlah dapur sebanyak itu, program ini diharapkan bisa menjangkau lebih banyak penerima manfaat di seluruh daerah.
Mengutip Tempo, pada tahap awal pelaksanaan MBG, Provinsi DKI Jakarta telah memiliki empat titik SPPG yang akan bertugas mengirimkan makanan ke berbagai sekolah. Keempat titik tersebut adalah SPPG Halim, SPPG Susukan Ciracas, SPPG Palmerah, dan SPPG Pulogebang Cakung.
Keempat dapur tersebut akan melayani kebutuhan makan bergizi untuk 12.054 siswa di sekolah-sekolah yang terdaftar sebagai penerima manfaat. Rinciannya, SPPG Halim akan mendistribusikan makanan untuk delapan sekolah, SPPG Ciracas melayani sembilan sekolah, SPPG Palmerah bertanggung jawab atas 11 sekolah, dan SPPG Pulogebang akan menyediakan makanan untuk 13 sekolah.
Program ini diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi anak-anak usia sekolah, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi harian mereka. Namun benarkah praktiknya sesuai rencana?
Baca Juga: Betulkah Makan Siang Gratis Tingkatkan Ekonomi Hingga 2 Persen?
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Didukung 190 Dapur Siap Beroperasi
Mengutip Bisnis.com, sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur sudah siap mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data dari BGN, dapur-dapur tersebut tersebar di berbagai wilayah Indonesia.
Provinsi Jawa Barat menjadi yang paling banyak memiliki SPPG, dengan total 57 titik dapur. Posisi kedua ditempati oleh Jawa Tengah dengan 36 titik, diikuti Jawa Timur yang memiliki 31 lokasi. Selain tiga provinsi tersebut, dapur-dapur SPPG juga ada di Aceh, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jakarta, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan.
Selain itu, SPPG juga tersebar di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, hingga Papua Selatan. Dapur pemasok makanan bergizi ini juga hadir di Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatra Barat, serta Sumatra Utara.
Sebelumnya, BGN menargetkan total 937 titik dapur akan tersedia di seluruh Indonesia untuk mendukung program MBG. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menjelaskan bahwa pihaknya terus berupaya memperluas jangkauan dapur hingga ke setiap kabupaten dan kecamatan di berbagai wilayah.
Lalu menegaskan, dapur-dapur ini tidak hanya akan terpusat di Pulau Jawa, tetapi justru lebih banyak tersebar di luar Jawa. Pada tahap awal, masing-masing dapur ditargetkan mampu memproduksi 3.000 hingga 3.500 porsi makanan bergizi setiap harinya.
Baca Juga: Cek Fakta: Program Makan Siang dan Susu Gratis Ada di 76 Negara, Betulkah?
Dilansir dari BBC Indonesia, “Makan bergizi gratis perdana sasar 600 ribu orang, jauh dari target awal – Apakah program ini terlalu tergesa-gesa?” program perdana ini baru menyasar sekitar 600 ribu orang, jauh dari target awal.
Ada pertanyaan besar yang muncul: Apakah program ini diluncurkan terlalu terburu-buru? Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menjelaskan untuk bergabung sebagai mitra program ini, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi oleh lembaga atau individu.
Persyaratan pertama, mitra harus memiliki status hukum yang jelas, baik dalam bentuk badan hukum maupun rekomendasi resmi dari lembaga terpercaya.
Kedua, mitra diharapkan memberikan kontribusi secara konsisten, baik melalui pendanaan, penyediaan fasilitas, ataupun sumber daya manusia.
Ketiga, calon mitra wajib memiliki visi yang selaras dengan BGN, yakni menciptakan masyarakat sehat lewat pemenuhan gizi optimal.
Keempat, mereka juga harus menjelaskan secara detail area operasi dan komunitas yang akan menerima manfaat dari program ini, seperti sekolah atau panti sosial.
Dalam wawancara dengan BBC Indonesia, pengusaha katering asal Tangerang Selatan Wati mengungkapkan pengalamannya saat ditawari bergabung dengan program MBG pada Oktober tahun lalu.
“Saya diminta untuk mengelola wilayah ini, katanya sehari harus menyediakan 3.000 sampai 3.500 porsi makanan. Jelas saya enggak bisa sendirian, makanya disarankan ngajak beberapa katering lain dan saya yang jadi koordinatornya,” ujar Wati kepada BBC Indonesia.
Wati mengaku sempat tertarik, tapi ragu setelah mendengar mekanisme pembayaran.
“Saya harus keluar modal dulu untuk beli bahan baku, masak, kemas makanan, bayar karyawan, sampai antar ke sekolah-sekolah,” jelasnya. Karena sistem yang mengharuskan modal di awal itu, Wati akhirnya memilih mundur dari tawaran tersebut.
TNI Ikut Terlibat Program Makan Bergizi Gratis
Dilansir dari Tempo, TNI punya peran besar dalam menyukseskan program ini. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal Hariyanto, menjelaskan bahwa dukungan ini merupakan bentuk nyata pengabdian TNI kepada masyarakat, sekaligus upaya memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesehatan publik.
Ada tiga tugas utama yang diemban TNI dalam mendukung program ini.
Pertama, membantu urusan logistik. TNI bertanggung jawab mengawal distribusi bahan makanan ke berbagai wilayah, termasuk ke daerah-daerah terpencil agar semua penerima manfaat bisa menikmati makanan bergizi tanpa kendala.
Kedua, menyediakan lahan. TNI melalui Kodim, Lantamal, dan Lanud bakal menyediakan lokasi untuk membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang nantinya berfungsi sebagai dapur penyedia makanan bergizi bagi sekolah-sekolah dan ibu hamil.
Ketiga, TNI juga dilibatkan dalam proses monitoring dan evaluasi. Personel TNI akan terjun langsung untuk memastikan pelaksanaan program ini sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah dan berjalan tanpa hambatan.
Hariyanto menegaskan dukungan TNI ini bukan sekadar tugas, melainkan komitmen penuh dalam mendukung kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ketahanan pangan di Indonesia.
Anggaran Fantastis, Darimana Sumbernya?
Rezim Prabowo baru-baru ini menghentikan pemberian tunjangan kinerja dan tunjangan profesi dosen aparatur sipil negara. Alasan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sungguh ajaib: perubahan nomenklatur kementerian membuat anggaran tunjangan dosen tak teralokasikan, tulis Tempo.
Dilansir dari sumber yang sama, sejumlah dosen curiga penghapusan tunjangan kinerja itu lantaran anggarannya habis atau dialihkan untuk program lain yang menjadi prioritas Prabowo. Misalnya, program makan bergizi gratis bagi anak sekolah dan ibu hamil. Anggaran program ini Rp800 miliar sehari. Pemerintah mencoba menambalnya dengan menaikkan pajak pertambahan nilai, tapi mendapat penolakan publik.
Lepas dari apakah kecurigaan ini valid atau tidak, anggaran untuk program Prabowo-Gibran itu memang menyedot biaya yang tak main-main. Program yang menargetkan lebih dari 80 juta penerima manfaat dengan cakupan 100 persen pada 2029 itu menurut catatan Tim Jurnalisme Data Kompas bahkan bisa menyaingi kebutuhan dana alutsista dan pembangunan infrastruktur.
Meski saat debat Pemilihan Presiden ditekankan bahwa anggaran diambil dari pihak swasta, tapi beberapa gebrakan Prabowo-Gibran dari menyunat tunjangan dosen ASN, menaikkan harga BBM menjadi sinyalemen bahwa mereka masih kebingungan mempersiapkan dana.
Menu yang Jauh dari Kesan Bergizi
Pemeriksa gizi menyebut usai mengamati enam jenis sajian menu MBG, hanya satu yang memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2019. Beleid itu mengatur angka kecukupan gizi yang dianjurkan untuk masyarakat Indonesia.
Untuk takaran isi piring anak berusia Sekolah Dasar misalnya, tulis BBC Indonesia, harus terpenuhi antara 500-700 kalori dan terkandung unsur karbohidrat, protein nabati dan hewani, lemak, dan buah dalam sekali makan.
Sementara itu dari temuan BBC Indonesia di beberapa daerah, sejumlah siswa mengeluhkan soal sayuran yang mereka makan terasa pahit dan agak kecut. Lalu daging ayam yang terasa hambar atau aneh, susu yang tak semua siswa dapatkan. Bahkan ada yang terlambat menerima makan hingga dua jam lamanya.
Lucunya, ada yang membandingkan ketimpangan kandungan gizi di menu makan bergizi gratis Korea Selatan dengan Indonesia.
Kalau menurutmu bagaimana?
