Semangat Dora dan Ajeng Lawan Diskriminasi terhadap Transpuan
Masalah diskriminasi sampai biaya hidup tak membuat para transpuan di Kalimantan patah arang dan berhenti mendukung satu sama lain.
Tahun lalu, pemerintah desa tempat saya mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, melaksanakan kegiatan “Desa Inklusif” yang melibatkan sekelompok transpuan. Saya dan teman-teman satu kelompok diminta hadir dan mendokumentasikan kegiatan tersebut.
Di sana, saya sempat berbincang dengan Dora, seorang transpuan, yang menceritakan sedikit pengalamannya melawan stigma negatif terhadap transpuan.
“Masih banyak pihak pemerintah yang menolak kehadiran kegiatan ini dan kelompok transpuan. Padahal, kita kan juga manusia, perlu pekerjaan. Para transpuan ini sebenarnya hebat-hebat. Mereka bisa buat kue, bisa buka salon, bahkan bisa lebih hebat dari ibu-ibu di desa,” kata Dora sambil bercanda.
“Senang di desa ini kita bisa diterima,” ujarnya.
Di balik sikap santai Dora, saya percaya pasti tidak mudah menjadi dirinya. Ia membantu mengadvokasi konsep “Desa Inklusif” di berbagai desa yang ada di Kabupaten Tanah Laut, yang mayoritas masyarakatnya masih sangat konservatif dan menganggap para transpuan tidak terlihat dan tidak setara dengan manusia lainnya.
Saya yang memiliki privilese sebagai cisgender tidak bisa membayangkan apa yang harus dihadapi oleh transpuan, terlebih di kabupaten kecil seperti Tanah Laut. Terbatasnya akses pendidikan, kesehatan dan pekerjaan, perlakukan semena-mena, persekusi, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik hanyalah sebagian masalah yang harus dihadapi oleh kelompok transpuan sehari-hari.
Sulit mencari pekerjaan
Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan pesan edaran tentang penggalangan dana untuk kelompok transpuan dan LGBTQIA+ di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Saya kemudian berbincang secara daring dengan penggalang dana, Ajeng Kartika Dzhievie, seorang transpuan yang baru tinggal selama satu tahun di kota itu.
Baca juga: Transpuan Ubah Kerentanan Jadi Kekuatan di Tengah Pandemi
Ajeng adalah salah satu pengurus Ikatan Waria Palangkaraya (IWAPA) yang juga aktif sebagai konsultan pengorganisasian di Arus Pelangi. Selama satu tahun tinggal di Kota Palangkaraya, Ajeng juga aktif mendorong teman-teman LGBTQ+ di sana untuk membuat kelompok pendukung sebagai wadah perkumpulan dan ruang belajar untuk komunitas ini.
Menurut Ajeng, menjadi transpuan di Palangkaraya menghadirkan pengalaman yang berbeda dibandingkan kota asalnya, Bogor. Mulai dari permasalahan akses informasi dan edukasi untuk teman-teman transpuan, kurangnya sistem pendukung, serta membangun jaringan menjadi tantangan tersendiri bagi mereka karena konstruksi sosial yang dominan di Palangkaraya yang masih sangat bias gender dan seksualitas.
Adanya stigma negatif terhadap para transpuan juga membuat mereka kesulitan mencari kerja. Padahal, hak atas pekerjaan yang layak semestinya dijamin oleh negara.
“Dulu saya pernah apply ke beberapa perusahaan. Pada saat awal-awal interview, saya memenuhi semua kualifikasi dan diterima. Tapi, ketika saya out sebagai transpuan, saya ditolak. Untuk jaga stand jual minuman saja, pasti orang-orang takut kalau yang jaga waria,” kisah Ajeng.
Menurut Ajeng, masyarakat di tempatnya menganggap transpuan hanya sebagai pekerja malam atau pekerja di salon.
Selain masalah identitas gender, kesulitan mencari kerja yang dialami para transpuan juga dilatari oleh rendahnya tingkat pendidikan formal yang sempat mereka dapatkan.
”Saat mencari kerja di sini juga yang dilihat ijazahnya apa. Ini menjadi masalah besar karena teman-teman transpuan Kota Palangkaraya yang tergabung dalam IWAPA ini, hampir 90 persen di antaranya tidak mengecap pendidikan formal yang tinggi. Pendidikan paling tinggi yang mereka tempuh adalah SMP,” kata Ajeng.
Baca juga: Hendrika Mayora Transpuan Pertama yang Jadi Pejabat Publik
Tambah pelik karena pandemi
Menghadapi pandemi, kelompok transpuan yang sudah rentan pastinya akan menjadi lebih rentan. Para transpuan yang bekerja sebagai pekerja seks komersial tidak mungkin mendapatkan penghasilan karena kondisi yang tidak kondusif. Selain itu, transpuan yang bekerja di salon pun tidak bisa berbuat banyak karena sepinya pengunjung sehingga mereka sulit untuk bekerja, mencari makan, dan membayar sewa tempat tinggal.
Ketika hendak menggalang dana, Ajeng dan teman-temannya pun mendapat diskriminasi lagi.
“Tidak banyak yang mau menyumbang, kita hanya bisa bergantung dengan jaringan yang ada di kota-kota besar seperti di Jakarta,” Ajeng bercerita.
Catatan diskriminasi terhadap transpuan tak kunjung berhenti. Pada masa pandemi saja, kita dihadapkan dengan kasus seperti kasus pembakaran Mira dan sembako isi batu bata oleh Ferdian Paleka. Itu semua hanyalah sedikit dari deretan kasus pelecehan, kekerasan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dialami oleh transpuan dan muncul di berita-berita. Bayangkan berapa banyak kasus-kasus lain yang berada di balik tirai dan tidak terekspos media?
Sampai kapan negara ini berlaku diskriminatif terhadap kelompok-kelompok transpuan? Kapan negara ini menjamin keadilan, hak atas keamanan, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak seperti yang tertuang dalam sila ketiga Pancasila dan UUD 1945? Mungkin kita akan terus bertanya-tanya untuk waktu yang lama. Mungkin, negara tidak mau menjawabnya.
Namun, yang saya percaya, semangat para transpuan seperti Dora maupun Ajeng tak akan padam. Mereka adalah segelintir dari banyak transpuan hebat lainnya yang terus mendobrak stigma-stigma negatif terhadap kelompok mereka untuk mendapatkan perlakuan adil oleh negara. Karena mereka tahu, mereka sepenuhnya berhak dan pantas atas kemerdekaaan dan kehidupan yang layak.
