June 18, 2020
Hendrika Mayora Transpuan Pertama yang Jadi Pejabat Publik

Lawan diskriminasi dan stigma karena interpretasi agama, Hendrika Mayora berhasil merangkul warga dan menjadi pejabat publik.

by Siti Parhani, Reporter
Wo/Men We Love
HendrikaMayora
Share:

Hendrika Mayora Victoria barangkali merupakan transpuan pertama yang bisa menjadi pejabat publik di Indonesia. Pada 9 Maret 2020 lalu, ia terpilih menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Habi, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur. Hendrika mengalahkan enam kandidat lain yang semuanya laki-laki.

Berbeda dengan daerah lain yang seolah tak memberi ruang transpuan untuk hidup layak, seperti terlihat dalam kasus Mira, Desa Habi tak lagi memandang transgender sebagai orang hina dan pendosa, tapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang membantu perekonomian.

“Desa Habi sendiri mayoritas warga adalah Katolik yang tidak konservatif. Di sini lebih ramah, jadi waria lebih gampang diterima,” ujar Hendrika kepada Magdalene, di sela-sela sebuah acara diskusi April lalu.

“Sebenarnya kalau kita lihat secara historis, dulu juga waria sempat dipukul disirami oli tapi setelah teman-teman punya pekerjaan dan secara ekonomi independen jadinya stigma itu mulai hilang. Akhirnya diterima baik oleh keluarga,” perempuan berusia 34 tahun itu menambahkan.

Kemenangan Hendrika menjadi pejabat desa tidak didapat dari jalan yang mulus. Semuanya ia dapat setelah perjalanan menahun berdamai dengan dirinya. Sebagai seorang penganut Katolik yang taat dan kemudian menjadi bruder, Hendrika harus berjibaku dengan pergumulan antara identitas dan keimanannya.

Hijrah sampai melela

Sejak kecil Hendrika sudah menyadari dirinya feminin. Namun ia selalu diberitahu hal itu tidak sesuai dengan kodratnya sebagai laki-laki, dan bahwa hidup melawan ajaran agama adalah dosa.

Memasuki bangku SMA, sebagai wujud komitmennya pada agama, Hendrika masuk Seminari Menengah di Merauke, tempat orang tuanya merantau. Selepas lulus, ia disuruh memilih antara menjadi imam atau menjalani kaul ketaatan. Akhirnya Hendrika memilih untuk menjadi bruder (rohaniwan Katolik yang tidak ditahbiskan yang menjalani kaul kemiskinan, selibat dan ketaatan).

Baca juga: Transpuan Ubah Kerentanan Jadi Kekuatan di Tengah Pandemi

Ia kemudian hijrah ke Yogyakarta pada 2008 untuk mengambil pendidikan pastoral. Universitas Sanata Dharma menjadi rumah keduanya untuk mempelajari teologi Katolik. Namun di kota itu, pergolakan dalam dirinya semakin menjadi-jadi. Ia pun sempat depresi karena terus-terusan bergumul dengan perasaan bahwa homoseksualitas itu adalah dosa dan dilarang agama.

“Semakin menekan dan menggangguku, menekan kebebasanku, bahkan sempat menyalahkan Tuhan karena aku dengan jenis kelamin seperti ini, dengan orientasi seks seperti ini... Engkau tidak adil benar,” ujarnya.

Pergumulan yang dirasakan Hendrika bukan hanya sebatas menahan hubungan seksual, tapi ia merasa menjadi orang lain. Ia paham betul dengan doktrin agama dan norma sosial akan homoseksualitas, namun ia juga ingin menerima identitas yang sebenarnya. Setelah melewati dilema berkepanjangan, Hendrika memilih untuk keluar dari asrama biara yang menjadi tempat tinggalnya selama di Yogya.

“Bergumul untuk tidak melakukan hubungan seks itu bisa, tapi kalau bergumul untuk memerdekakan diri itu susah,” ujar Hendrika.

Setelah delapan tahun mengecap kehidupan di Yogyakarta, Hendrika memilih kembali ke Merauke. Ia menjalani kaul dengan mengabdi sebagai seorang guru, membantu keuskupan di sana. Namun lagi-lagi pergulatan mengenai identitasnya tetap ada. Menyadari bahwa ia tidak bisa lagi terus menerus lari dari kenyataan, Hendrika memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta.

Baca juga: Transpuan Bergulat dengan Donasi yang Menipis

Kali kedua di kota itu, ia tidak langsung menjadi transpuan. Hendrika masih terus berusaha masuk gereja setiap hari dan menjadi bapak asrama. Sampai akhirnya ia mencapai titik puncak kelelahan untuk bersembunyi dan menghindari identitasnya.

“Semakin aku merasa bahwa aku waria, semakin membuat aku takut, akhirnya aku memutuskan untuk mencari komunitas,” ujarnya.

Hendrika kemudian bertemu dengan Mami Ruli, seorang transpuan asal Bone, Sulawesi Selatan, yang sudah lama tinggal di Yogyakarta. Obrolan mendalam antara dirinya dan Mami Ruli membuat Hendrika akhirnya berani melela pada 2018 awal.

“Aku kehilangan semuanya, harta dan komunitas gereja. Aku bertahan hidup dengan ngamen dan nyebong (menjadi pekerja seks). Hidup susah, diskriminasi juga aku alami, karena kan aku ini waria, Katolik, dan orang Timur yang dianggap enggak cantik,” ujarnya. 

Meski sempat mengalami masa sulit, Hendrika mengatakan dirinya lebih bahagia setelah bertransformasi menjadi transpuan. Ia pun kini menempatkan agama bukan lagi hal yang berlawanan dengan identitasnya.

“Ketika menjadi waria aku enggak punya apa-apa tapi aku bahagia. Waria itu bukan pilihan tapi panggilan hidup. Sebagai pengikut Kristus aku menemukan Tuhan dalam diriku sebagai waria. Kalau kamu masih merasa bersalah ya berarti belum benar-benar merdeka,” kata Hendrika.

Menang karena ‘the power of ibu-ibu’

Setelah Hendrika berdamai dengan identitasnya, ia kembali ke tempat kelahirannya di Kangae pada awal 2019. Selama setahun Hendrika sibuk wara-wiri ke berbagai komunitas dan kegiatan desa, mulai dari perkumpulan gereja Katolik, menjadi anggota Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), sampai kemudian menjadi Koordinator Wilayah (Korwil) Kecamatan Kangae.

Sebagai pengikut Kristus aku menemukan Tuhan dalam diriku sebagai waria. Kalau kamu masih merasa bersalah ya berarti belum benar-benar merdeka.

Selama menjadi anggota PKK, ia aktif terlibat dalam pelayanan kesehatan publik seperti posyandu dan acara-acara desa. Tugasnya mengurus dan mendampingi ibu-ibu yang melahirkan, punya penyakit  berisiko, serta memeriksa para balita secara berkala. Selama aktif di PKK ia juga mengadakan program konseling parenting yang mengadvokasi tentang pengasuhan anak agar para calon ibu dan pengasuh lebih siap secara mental untuk membesarkan anak-anak mereka.

Dalam berbagai kegiatan yang digelutinya, Hendrika selalu melibatkan komunitas transpuan untuk membantunya.

“Ada acara desa kayak nikah massal, saya usahakan teman-teman (transpuan) ikut terlibat, mengatur dekorasi, mengatur acara, atau jadi tukang masaknya,” ujarnya.

Melihat kesungguhan Hendrika dalam membangun desa, masyarakat, terutama ibu-ibu yang merasa terbantu, mengajukannya sebagai calon ketua BPD. Mereka merasa bahwa kontribusi Hendrika lebih besar ketimbang kandidat lain yang didominasi oleh laki-laki. Di titik itu Hendrika sadar bahwa kini masyarakat memandangnya dari kemampuan dan dedikasi yang ia berikan terlepas dari identitasnya sebagai transpuan.

“Semua masyarakat ketika merekomendasikan saya tahu bahwasanya saya adalah seorang transpuan. Saya pun mengatakan jika saya yang transpuan ini mau diajak bekerja untuk masyarakat saya bersedia, tapi tanpa meninggalkan identitas saya,” ujarnya.

Meski hanya diberi waktu seminggu untuk berkampanye, Hendrika nyatanya mampu menang dengan memperoleh suara terbanyak. Sebagian besar pendukungnya adalah ibu-ibu yang dengan sukarela membantu hingga mengawal langsung jalannya perhitungan suara.

“Puji Tuhan, dari enam orang itu saya terpilih dengan menang suara terbanyak, dan suara itu yang saya lihat dominan adalah perempuan. Keterwakilan perempuan itu ada untuk saya,” kata Hendrika.

Kebijakan yang inklusif

BPD sendiri memiliki fungsi yang cukup krusial, termasuk dalam membuat peraturan desa. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Hendrika berupaya menciptakan kebijakan yang inklusif, termasuk untuk kepentingan komunitas marginal seperti transpuan.

Baca juga: Ferdian Paleka, Mira, dan Kebebasan Berpendapat dalam HAM

Hendrika merangkul Fajar Sikka, komunitas yang berdiri pada November 2018 untuk menampung orang-orang yang merasa dirinya berbeda dan dikucilkan masyarakat, entah karena orientasi seksualnya yang berbeda, maupun kondisi fisiknya yang dianggap tidak sempurna. Dengan anggota aktif yang kini mencapai 40 orang, Fajar Sikka menjadi rumah bagi para transpuan, transpria, perempuan adat, dan buruh dengan disabilitas.

“Mereka para minoritas seksual selama ini selalu menghakimi diri dengan label berdosa, bersalah, hina. Saya secara perlahan meyakinkan mereka untuk menerima dirinya terlebih dahulu. Mereka mulai dilibatkan di gereja dan masyarakat,” ujar Hendrika.

Ia mendorong komunitas Fajar Sikka agar bisa independen secara finansial supaya tidak melulu terkurung dengan stigma negatif bahwa transpuan itu hanya bisa bekerja di salon atau ngamen. Berbagai keterampilan diajarkan, hingga kini ada yang berjualan makanan di sekolah-sekolah, menjadi pengrajin tenun ikat, berdagang membuka kios, serta usaha katering.

Hendrika juga berupaya melibatkan mereka di dalam program Warga Peduli AIDS (WPA), yang acap kali dilabeli buruk karena stigma terhadap HIV/AIDS.

“Jadi teman-teman justru yang akan mengedukasi masyarakat tentang HIV. Mereka juga nanti akan dilibatkan jadi kader posyandu dan kader PKK,” katanya.

Di tengah pandemi COVID-19, Hendrika dan komunitas Fajar Sikka secara berkala menggalang dan membagikan donasi dan sembako; menjahit masker untuk dibagikan; serta membantu orang-orang yang positif HIV dengan memberikan bantuan obat ARV secara percuma.

“Saya kan waria, enggak kehitung berapa banyak diskriminasi yang saya alami. Jadinya saya lebih sensitif mengambil kebijakan demi menjangkau mereka yang tak teperhatikan,” kata Hendrika.

Siti Parhani merupakan reporter Magdalene. Bisa dipanggil Hani. Mempunyai cita-cita utopis bisa hidup di mana latar belakang manusia tidak jadi pertimbangan untuk menjalani hidup.