Simbol Tiga Jari hingga Isi Tuntutan: 3 Fakta Penting Demo Serentak 28 Oktober
Foto: Allaam Faadhilah/Magdalene
Bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda (28/10), mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar demonstrasi di sejumlah daerah. Aksi ini membawa beragam tuntutan, mulai dari penanganan bencana ekologis, pembenahan kebijakan ekonomi, hingga perlindungan kebebasan sipil dan penegakan hak asasi manusia (HAM).
Di Jakarta, demonstrasi yang diinisiasi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Komite Sadar (Selamatkan Daulat Rakyat) mengusung tema Tepati atau Pergi melalui gerakan #IndonesiaSadar.
Ada sejumlah hal penting yang perlu kamu ketahui dari aksi kali ini, mulai dari makna simbol salam tiga jari yang digunakan peserta hingga tuntutan yang disuarakan dan sebaran demonstrasi di berbagai kota. Berikut rangkuman Magdalene:
Baca juga: Demonstrasi, Kecemasan Orang Tua, dan Pelajaran untuk Melepaskan
Salam Tiga Jari dan Tagar #IndonesiaSadar
Salah satu simbol yang menonjol dalam demonstrasi (28/10) adalah salam tiga jari atau three-finger salute. Simbol #IndonesiaSadar ini jadi bentuk solidaritas dan perlawanan terhadap kekuasaan yang dinilai tak berpihak kepada rakyat. Dalam keterangan yang dikutip BBC News Indonesia, BEM UI menyebut salam tiga jari telah berkembang menjadi simbol gerakan sosial pro-demokrasi yang digunakan di berbagai negara.
Simbol tersebut populer melalui novel dan film The Hunger Games karya Suzanne Collins, yang menggambarkan perlawanan masyarakat terhadap kekuasaan otoriter.
Dalam perkembangannya, salam tiga jari juga digunakan dalam gerakan pro-demokrasi di Thailand dan Myanmar, dengan makna yang berkaitan dengan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dalam konteks aksi #IndonesiaSadar, simbol ini menjadi penanda solidaritas peserta dalam menyuarakan kritik terhadap situasi politik dan kebijakan pemerintah.
Tagar #IndonesiaSadar juga membawa pesan tentang kondisi sosial yang dipersoalkan para demonstran. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menjelaskan slogan tersebut berkaitan dengan kesadaran atas persoalan pemalakan, kebakaran, dan pemiskinan yang dialami masyarakat. Ia menilai slogan tersebut merupakan bentuk keprihatinan terhadap situasi yang dihadapi rakyat, bukan ajakan untuk melakukan kekerasan.
Baca juga: Setahun Demo Agustus 2025: Tuntutan Mandek, Perburuan Warga, Lalu Apa?
Apa Saja Isi Tuntutannya?
BEM UI bersama mahasiswa lintas kampus yang tergabung dalam Komite Sadar membawa lima tuntutan utama melalui aksi #IndonesiaSadar. Tuntutan tersebut meliputi penetapan status bencana nasional dan penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas bencana ekologis, penggunaan APBN untuk kepentingan rakyat, penurunan biaya pendidikan dan pemerataan layanan dasar, penghentian penyalahgunaan hukum serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), hingga pemulihan kebebasan berpendapat dan penegakan HAM.
Dalam sektor lingkungan, mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk berbagai bencana ekologis yang terjadi di Indonesia. Mereka juga menuntut penindakan terhadap korporasi yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan serta pembenahan tata kelola lahan. Tuntutan ini berkaitan dengan penanganan karhutla dan persoalan lingkungan yang berdampak terhadap ruang hidup masyarakat.
Di sektor ekonomi, mahasiswa meminta APBN diarahkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan untuk program yang mereka nilai memboroskan anggaran demi kepentingan politik. Mereka secara khusus menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Selain itu, tuntutan mencakup penurunan biaya pendidikan, pemerataan akses layanan dasar, serta penyediaan lapangan kerja yang berkualitas.
Lebih lanjut, pada sektor hukum dan demokrasi, mahasiswa mendesak penghentian penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, pemberantasan KKN, perlindungan kebebasan berpendapat, dan penegakan HAM. Tuntutan tersebut menjadi bagian dari kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berdampak terhadap ruang sipil dan kehidupan demokrasi.
Namora Siahaan, Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, menyebut tuntutan dalam aksi kali ini merupakan kelanjutan dari demonstrasi sebelumnya pada 20 Oktober 2026. Namun, terdapat penambahan tuntutan yang berkaitan dengan program pemerintah, termasuk MBG dan KDMP.
“Ada lima (tuntutan) sebenarnya dari kita ya. Kita membaginya menggunakan lima sektor dan tidak terlalu berbeda dari sektor dan juga tuntutan yang dibawa (saat demo) di tanggal 20 Oktober (2026),” kata Namora kepada Tribun dalam kegiatan konsolidasi aksi #INDONESIASADAR di Universitas Indonesia, Depok (26/10).
Baca juga: Mengais Rupiah di Tengah Gelisah, Perempuan Pedagang dalam Aksi Massa
Aksi di Jakarta, Makassar, Yogyakarta, hingga Bandung
Demonstrasi pada 28 Oktober 2026 tidak hanya berlangsung di Jakarta, tetapi juga di Makassar, Yogyakarta, dan Bandung. Di Jakarta, aksi dipusatkan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), dengan partisipasi mahasiswa dari sejumlah kampus dan elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Komite Sadar.
Menurut laporan BBC News Indonesia, kelompok mahasiswa yang terlibat antara lain BEM UI, BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya, BEM Universitas Diponegoro, Serikat Mahasiswa UGM, Keluarga Mahasiswa ITB, dan BEM KM Universitas Negeri Semarang.
Di Makassar, laporan Tribun Makassar menyebut demonstrasi berlangsung di setidaknya 33 titik. Sejumlah aliansi mahasiswa, termasuk Front Mahasiswa Revolusioner (FMR) Sulsel dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Makassar, ikut berpartisipasi. Mereka membawa tuntutan terkait evaluasi kebijakan pemerintah, pemberantasan korupsi, penegakan supremasi hukum, perluasan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perlindungan demokrasi dan kebebasan berpendapat.
Di Yogyakarta, mahasiswa dan masyarakat sipil juga mengagendakan aksi di sejumlah lokasi. Tirto mencatat beberapa rangkaian aksi berlangsung di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta, Kantor DPRD DIY, dan Kompleks Kepatihan di Jalan Malioboro. Selain kelompok mahasiswa, ajakan demonstrasi juga datang dari komunitas masyarakat sipil dan kelompok pekerja kampus.
Di Bandung, sejumlah kelompok mahasiswa juga mengagendakan demonstrasi dengan tuntutan evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, persoalan tata ruang, lapangan kerja, dan anggaran pendidikan. Sementara itu, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Anis Hidayah, mengingatkan pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat dalam setiap aksi demonstrasi. Ia meminta aparat tidak menggunakan kekuatan berlebihan dan menghindari kekerasan terhadap peserta aksi.
“Tidak menggunakan kekuatan berlebih. Tidak melakukan kekerasan, gitu,” kata Anis kepada Suara.com (27/10).
