Issues Politics & Society

5 Catatan Penting dari 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran 

Catatan penting ‘Magdalane’ tentang 100 hari pemerintahan Prabowo-Gibran. Beberapa kebijakan populis sengaja dibuat, tapi kontroversi pun jalan terus.

Avatar
  • January 31, 2025
  • 4 min read
  • 5757 Views
5 Catatan Penting dari 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran 

Setiap pemerintahan baru selalu membawa harapan, termasuk duet Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memasuki 100 hari pertama sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, banyak dinamika telah terjadi di bawah Kabinet Merah Putih

Periode ini jadi momen krusial untuk melihat arah kebijakan yang diambil dan bagaimana program-program pemerintah mulai memberikan dampak bagi masyarakat. Dari restrukturisasi pemerintahan hingga peluncuran program Makan Bergizi Gratis (MBG), berikut adalah beberapa sorotan dan isu yang muncul dari pemerintahan Prabowo-Gibran selama 100 hari pertama. 

 

 

1. Penataan Kabinet Merah Putih 

Di awal masa pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto langsung membentuk Kabinet Merah Putih dengan total 48 kementerian, jauh lebih banyak dibandingkan 34 kementerian di era Presiden Jokowi. Penambahan ini terjadi karena beberapa kementerian dipecah menjadi entitas baru. 

Namun, keputusan ini memicu pro dan kontra. Publik kerap menyebut kabinet ini sebagai “Kabinet Gemuk,” mengkritik jumlah kementerian yang dinilai terlalu banyak. Dikutip dari Tempo, Yanuar Nugroho, pengamat kebijakan publik mengatakan, struktur kabinet yang terlalu besar bisa menghambat efisiensi kerja. Pasalnya, kemungkinan tumpang tindih tugas di antara kementerian sangat besar. 

Selain itu, menurut Yanuar, struktur besar ini juga akan memakan biaya yang tidak sedikit. Anggaran negara harus dialokasikan untuk gaji para menteri, staf kementerian, dan pegawai tambahan, yang secara keseluruhan bisa membebani keuangan negara. Dengan kritik ini, tantangan pemerintah adalah memastikan kabinet besar ini dapat bekerja efektif dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat. 

Baca Juga: Dear Prabowo, Setop Samakan Pohon Sawit dengan Tanaman Hutan  

2. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) 

Salah satu program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka adalah Program Makan Siang Gratis (MBG). Program ini menargetkan lebih dari 3 juta anak Indonesia di sekolah dan pesantren hingga April 2025. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. 

Masalah utama yang muncul adalah keterbatasan anggaran. Dikutip dari Suara.com, baru berjalan kurang dari dua minggu, program ini sudah diragukan keberlanjutannya. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan, anggaran Rp71 triliun yang tersedia hanya cukup sampai Juni 2025. Untuk menjalankan program ini hingga akhir 2025, diperlukan dana hingga Rp420 triliun. 

Dalam sebuah rapat di Surabaya pada Januari 2025, Zulhas menjelaskan, “Kalau ingin program ini berjalan penuh selama setahun, kita butuh anggaran besar yang saat ini belum tersedia.” Dengan keterbatasan ini, pemerintah harus mencari solusi agar program ini bisa menjangkau lebih banyak anak tanpa mengorbankan kualitas. 

Baca Juga: Cek Fakta: Program Makan Siang dan Susu Gratis Ada di 76 Negara, Betulkah? 

3. Catatan Merah Kinerja Menteri 

Dikutip dari Kompas, dalam survei yang dirilis Center of Economic and Law Studies (Celios), sejumlah menteri kabinet Prabowo-Gibran mendapat kritik tajam terkait kinerja mereka selama 100 hari pertama. Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, menempati posisi terburuk dengan nilai minus 113. Nilai ini menunjukkan banyaknya kontroversi dan kurangnya langkah konkret di bidang HAM selama masa jabatannya. 

Menteri Koperasi Budi Arie, menyusul di posisi kedua dengan minus 61 poin. Posisi ketiga diisi oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, dengan minus 41 poin. Raja Juli Antoni dan Yandri Susanto melengkapi lima besar dengan nilai minus 36 dan minus 28. 

Hasil survei ini menjadi sinyal kabinet perlu memperbaiki kinerja di berbagai sektor, terutama dalam hal transparansi, inovasi kebijakan, dan respons terhadap kritik publik. 

4. Kasus Kekerasan oleh Polisi 

Selama 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat sebanyak 136 kasus kekerasan yang melibatkan polisi dan 12 kasus yang dilakukan oleh personel TNI. Namun, hingga kini, belum ada satu pun dari kasus tersebut yang diselesaikan dengan adil. 

Menurut Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya, beberapa kasus kekerasan bahkan menarik perhatian publik. Salah satunya adalah kasus penembakan terhadap Gamma, seorang siswa SMA di Semarang yang meninggal dunia diduga ditembak oleh anggota polisi. Selain itu, ada juga insiden pemerasan yang dilakukan oknum polisi terhadap turis asing saat penyelenggaraan konser DWP. 

Kekerasan terhadap massa aksi juga masih terjadi, seperti saat demonstrasi menolak kenaikan PPN 12 persen. Dimas menegaskan, semua peristiwa ini menjadi catatan kelam yang harus segera ditindaklanjuti dengan serius oleh pemerintah. 

Baca Juga: Prabowo Minta Anak TK Diajari Matematika, Mungkinkah? 

5. Kasus Judi Online di Komdigi 

Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Komdigi) kembali menjadi sorotan. Sebanyak 24 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang terkait pemblokiran situs judi online. Dikutip dari CNN Indonesia, dari laporan Polda Metro Jaya, dari 5 ribu situs judi online yang ditemukan, hanya 4 ribu yang dilaporkan untuk diblokir. Sisanya, sekitar seribu situs, justru dilindungi dari pemblokiran dengan imbalan uang jutaan rupiah per situs. 

Praktik ini jelas melukai kepercayaan masyarakat terhadap Komdigi. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga dunia digital dari konten negatif, tindakan oknum pegawai tersebut dianggap mencederai integritas lembaga. 

Bahkan, Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Kominfo, turut diperiksa oleh Bareskrim Mabes Polri pada Desember 2024. Pemeriksaan ini terkait dugaan keterlibatan kementerian yang ia pimpin dalam kasus judi online tersebut. Skandal ini menjadi peringatan besar akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas di dunia digital. 



#waveforequality


Avatar
About Author

Kevin Seftian

Kevin merupakan SEO Specialist di Magdalene, yang sekarang bercita-cita ingin menjadi dog walker.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *