UMK ‘Semungil’ Itu Bergelut dengan Tingginya Biaya Hidup: Cerita Gen Z Bali Jadi Gig Worker
“Andri”, 25, tak pernah menyangka pekerjaannya kini tak selaras dengan jurusan ketika kuliah dulu. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum salah satu universitas negeri di Bali, Andri sejak bermimpi jadi profesional hukum, pekerja kantor notaris, atau pun pengacara. Namun, selepas lulus, Andri bilang ia tidak pernah merasakan pekerjaan tersebut.
“Saya langsung jadi driver car dari lulus,” kata Andri (19/12/2025).
Supir taksi online jadi pekerjaan utama tentu bukan tanpa alasan. Andri bilang, keputusan ini ia pilih lantaran gaji pekerja kantoran Bali—yang sesuai upah minimum kota (UMK)–-tak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Beberapa rekan yang kini bekerja formal bahkan banyak yang digaji di bawah UMK.
“Kalau kerja di sini mah gajinya kecil, Mba. Kan UMK-nya rendah. Gaji segitu (UMK) cuma cukup buat makan aja. Malahan banyak yang digaji di bawah itu,” jelas Andri.
Baca juga: Dari Ojol hingga Penerjemah: Pekerja ‘Gig’ yang Serba Tak Pasti
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, Provinsi Bali memiliki upah minimum sebesar Rp 2,9 juta. Sedangkan, Kota Denpasar—tempat Andri menetap—memiliki upah minimum sebesar Rp3,2 juta. Menurut Andri jumlah ini tak sebanding dengan biaya hidupnya per bulan yang bisa menyentuh angka Rp5,5 juta untuk satu bulan. Harga sewa tempat tinggal saja sudah menyedot sepertiga gaji jika bekerja dengan UMK Denpasar.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Nasional (UNDIKNAS) Denpasar, Prof Raka Suardana bilang, estimasi gaji untuk mencapai hidup layak di Bali memang menyentuh setidaknya Rp5-6 juta per bulan. Kepada Balipost.com (15/5/2025), ia bilang jumlah itu pun estimasi anggaran hidup layak untuk individu lajang tanpa tanggungan keluarga.
Bagi mereka yang harus menanggung kebutuhan keluarga, estimasinya bisa mencapai belasan juta rupiah. Hal ini membuat orang-orang di Bali harus bekerja lebih ekstra bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
“Dengan pendapatan yang ada, banyak keluarga harus mencari sumber pendapatan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” ungkap Prof Raka.
Baca juga: Film ‘Upstream’ Kupas Realitas Pahit Pekerja ‘Gig Economy’
“Kalau jadi driver gini cukup sih Mba. Tapi emang buat sehari-hari aja gitu,” kata Andri.
Salah satu alasan terbesar Andri memilih jadi gig worker adalah jam kerja yang fleksibel. Sehingga ia bisa mengatur jam kerja sendiri. Andri memilih bekerja 8 sampai 12 jam sehar.
“Kan yang atur-atur waktunya tuh kita sendiri ya. Jadi gacorin terus aja gitu, Mba. Makin saya sering narik, semakin saya dapat banyak uang,” jelasnya.
Dari pendapatannya menjadi pengemudi taksi online, Andri mengumpulkan uang hingga Rp5-6 juta dalam satu bulan. Uang ini ia gunakan untuk membayarkan sewa kos, makan sehari-hari, cicilan kendaraan, sampai mengisi tabungan keluarga yang ia kirim pada kedua orang tuanya.
Namun angka itu cuma rata-rata. Pendapatan sebagai sopir taksi online tidak menentu. Ketika wisatawan sedang ramai, Andri bisa mengumpulkan uang sampai Rp10 juta per bulan. Saat sepi, yang terparah, Andri pernah cuma dapat Rp2 juta dalam satu bulan.
Andri bukan satu-satunya Gen Z yang memilih gig economy sebagai jalan keluar untuk bertahan hidup. Fenomena ini ternyata populer secara global.
Survei Fiverr 2024, menyebut 70 persen Gen Z secara global memang memilih gig economy dan bekerja lepas waktu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kefleksibelan jam kerja jadi salah satu alasan besar mengapa Gen Z memilih gig economy sebagai sampingan sampai pekerjaan utama. Hal ini juga diikuti dengan ketersediaan pekerjaan formal yang semakin minim.
Bertahan dengan Kerentanan Berlapis
Gig work atau pekerjaan gig economy seperti sopir taksi online, memang sering dipilih untuk bertahan hidup. Namun, menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios)—lembaga riset independen—Bhima Yudhistira, ada konsekuensi buruk yang belum dijamin. Terkhususnya pada pengendara taksi online, seperti jaminan keselamatan kerja.
“Upahnya pertama enggak pasti. Kemudian, yang bahaya itu mereka enggak punya jaminan kecelakaan kerja. Itu semua harus ditanggung sendiri. Apalagi, enggak semua supir taksi online itu punya keanggotaan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” kata Bhima.
Selain jaminan keselamatan kerja, Bhima juga menyebut bahwa waktu kerja yang berlebih jadi hal lain yang mengancam kehidupan Gen Z dalam gig economy. Tak jarang, mereka yang mengejar pendapatan, akan bekerja lebih dari 12 jam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini diperparah dengan persaingan antar-jasa layanan yang semakin sengit.
“Di beberapa daerah, sopir taksi online itu sekarang bersaing dengan layanan taksi baru dari luar negeri. Dengan begitu mereka harus overwork untuk dapat uang lebih,” tambah Bhima.
Baca juga: Kenapa Istilah “Mitra” Buat Driver Ojol Bermasalah?
Tidak hanya itu, Bhima juga menyebut bahwa ketiadaan jenjang karier akan jadi tantangan tersendiri bagi Gen Z yang memilih gig economy sebagai pekerjaan utama. Hal ini akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi pribadi seorang Gen Z.
“Belum lagi soal karier ya. Sekarang ini kalau gig economy itu jadi pekerjaan utama, berarti mereka enggak punya jenjang karier. Setelahnya, akan susah untuk dapat pendapatan lebih,” jelas Bhima.
Kegagalan Pemerintah Masih Jadi Biang Keladi
Menurut Bhima, salah satu hal yang jadi persoalan penting pada minimnya UMK dan banyaknya Gen Z dalam gig economy adalah perhitungan indikator UMK yang masih belum ideal. Selama ini, upah minimum di suatu daerah hanya bergantung pada indikator pasokan pangan yang ada di daerah tersebut. Padahal, inflasi atau kenaikan harga juga bisa terjadi pada harga hunian sampai kendaraan.
“Iya pemerintah kan selalu berpatokan bahwa harga pangan masih terkendali, makanya UMK bisa rendah. Padahal, orang-orang kan enggak cuma butuh makan. Mereka juga butuh hunian, cicil rumah, biaya sekolah, sampai biaya kesehatan. Nah di sini lah pemerintah gagal melihat kebutuhan secara menyeluruh,” kata Bhima.
Di lain sisi, pemerintah juga belum bisa mengendalikan persoalan gig worker yang punya kerentanan berlapis dalam pekerjaan lepas waktu. Seperti status mitra yang diterapkan pada pengendara taksi online, hal ini dapat membuat para pekerja sektor ini rentan mengalami eksploitasi sampai kecelakaan kerja tanpa perlindungan.
Sayangnya, Bhima sendiri menyebut bahwa tak ada solusi lain selain menggugat aturan soal UMK, dan juga undang-undang ketenagakerjaan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencapai situasi yang ideal. “Karena masalahnya struktural, selain memang kita semua harus ‘ikat pinggang’ untuk hemat, kita harus review di Mahkamah Konstitusi. Menggugat gitu ya. Karena memang, masalah strukturalnya harus dipecahkan secara struktural juga,” tutup Bhima.
