Isu Perempuan Hanya Pelengkap dalam Pilpres

Pada 2002, Presiden saat itu, Megawati Soekarnoputri, membuat berang banyak aktivis perempuan karena meremehkan upaya mereka untuk mendorong kebijakan kuota bagi calon anggota legislatif perempuan.
 
Ia mengecam ide untuk memberlakukan kuota 30 persen tersebut, dengan menyebutnya “kontraproduktif” dan “menurunkan harga diri perempuan.”

Megawati saat itu menyerukan perempuan untuk berhenti mencari ‘kemajuan yang semu’ dan menghindari perolehan peran yang dihasilkan dari meminta kuota atau jatah jabatan.
 
Ia lupa bahwa di luar sana kondisinya tidak setara. Mengutip perkataan ekonom dan sosiolog luar biasa, Mayling Oey-Gardiner, perempuan sukses selalu berpikir bahwa jika mereka bisa berhasil, setiap orang dapat melakukannya.
 
“Mereka lupa bahwa mereka mendapat hak istimewa, apapun itu,” ujarnya.
 
Dalam kasus Megawati, hak istimewa itu adalah nama belakangnya, sebagai anak perempuan tertua dari bapak proklamasi Soekarno.
 
Maju ke masa sekarang, sistem kuota 30 persen untuk kandidat perempuan sudah berlaku, tapi masih diselimuti banyak masalah sehingga belum bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota legislatif perempuan.
 
Megawati sendiri terus menjadi kendala. Pertama, dengan mengatakan bahwa kandidat presiden Joko “Jokowi” Widodo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipimpinnya, hanya merupakan “petugas partai yang mematuhi ideologi partai” – yang tidak menolong menghapuskan gosip kencang bahwa Jokowi akan menjadi “presiden boneka.”
 
Kedua, dengan menempatkan putrinya Puan Maharani di depan aktivitas-aktivitas kampanye pemilihan umum, sementara yang bersangkutan sangat kurang memiliki rekam jejak politik dan profesional, sehingga memperkuat kritikan atas upayanya membuat PDI-P partai keluarga.

Untung saja, dalam beberapa tahun partai ini memberikan ruang gerak bagi beberapa kader perempuan yang mumpuni, seperti Eva Kusuma Sundari dan Rieke Dyah Pitaloka yang mungkin berkontribusi kepada program-program mengenai perempuan dalam visi misi kandidat presidennya.
 
Di dalam dokumen berisi 42 halaman yang diberikan Jokowi dan calon wakil presiden Jusuf Kalla kepada Komite Pemilihan Umum (KPU), ada tujuh prioritas terkait komitmen pemberdayaan perempuan.

Prioritas-prioritas ini bertujuan untuk mengatasi diskriminasi melawan perempuan; menjamin kesetaraan gender; memperbaiki implementasi kuota 30 persen kandidat anggota legislatif melalui perekrutan dan pendidikan yang lebih baik; meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan; menyediakan sistem pendidikan yang lebih baik dan ramah gender; dan melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk bagi pekerja domestik di dalam dan luar negeri.
 
Para aktivis memuji komitmen-komitmen ini karena menempatkan perempuan sebagai subyek dengan kedaulatan dalam hal politik, dengan harga diri, kebebasan dan persamaan derajat dengan pria.
 
Pesaing Prabowo Subianto dan calon pendampingnya Hatta Rajasa juga membahas isu perempuan dalam dokumen visi dan misi mereka. Namun tidak secara khusus karena termasuk dalam bagian komitmen untuk meningkatkan kualitas pembangunan sosial melalui kesehatan, sosial, agama, kebudayaan dan olahraga.
 
Program-program mereka mengenai perempuan secara spesifik terkait pada perlindungan perempuan, anak-anak dan kelompok-kelompok rentan lainnya dari kekerasan dan kejahatan; pemberantasan perdagangan manusia; peningkatan status Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi kementerian penuh; dan meningkatkan peran Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pos pelayanan terpadu (posyandu) dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), serta mengembangkan program keluarga berencana.
 
Selain kurangnya detail pada isu perempuan, para aktivis mengkritik komitmen-komitmen ini karena menempatkan perempuan sebagai obyek dan kelompok rentan yang perlu perlindungan. Hal ini sebetulnya tidak mengejutkan melihat citra macho dan kejantanan yang digembar-gemborkan pihak mantan jenderal militer tersebut.
 
Aktivis perempuan Ita Fatia Nadia dan aktivis pekerja migran juga mengatakan bahwa rencana untuk membangkitkan PKK dan posyandu akan mengembalikan peran perempuan ke ranah domestik. PKK, sebuah organisasi kesejahteraan keluarga yang dikelola ibu rumah tangga, adalah sebuah produk rezim Orde Baru, dan telah dikecam karena menempatkan perempuan hanya terbatas sebagai ibu dan istri. 
 
Namun, Titi Anggraini, direktur eksekutif Perkumpulan untuk Perempuan dan Demokrasi (Perludem), mengatakan peran PKK bisa sangat besar karena dapat memobilisasi jutaan perempuan untuk mendorong kesehatan dan kesejahteraan.
 
“Tergantung mau diapakan PKK-nya. Apakah akan berat pada sisi domestic? Atau ini dapat menjadi forum diskusi, aktualisasi diri dan pemberdayaan perempuan. Hal itu merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah berikutnya,” ujar Titi.
 
“Dalam hal struktur dan personel, jumlahnya besar dan sangat potensial, sepanjang tidak dipolitisasi seperti saat Orde Baru,” ujarnya.
 
Titi mengamati bahwa dalam pemilu ini, isu perempuan hanyalah sebagai pelengkap, bukan prioritas dari kedua belah pihak, meski mereka merupakan target untuk menjaring suara.
 
Ia mengatakan kedua kandidat telah bekerja sangat keras untuk meraih suara perempuan dengan secara intens mendekati kelompok-kelompok berbasis agama, gerakan perempuan atau sayap partai. Aktivis-aktivis perempuan dari kelompok-kelompok yang berbeda di sejumlah wilayah telah mendeklarasikan dukungan mereka untuk masing-masing kandidat.
 
“Publik tidak sadar akan upaya ini karena media tidak pernah memberitakan. Media hanya tertarik pada gosip, sengketa, kampanye hitam, persaingan dan hal-hal seperti itu,” ujar Titi.
 
Barangkali sulit untuk memaparkan isu-isu perempuan dalam dokumen visi misi yang begitu singkat, menurut Titi, namun isu-isu ini hampir tidak pernah diangkat ke publik, selama kampanye, dan dalam kelima debat calon presiden dan wakil presiden.
 
“Para kandidat hanya fokus pada ekonomi atau pendidikan, tapi tidak pernah pada isu-isu perempuan, meski isu-isu kesejahteraan, pendidikan, keamanan.. semua memiliki keterkaitan dengan aspek perempuan,” ujarnya.
 
“Kesimpulannya, isu-isu perempuan ini tidak menjadi tekanan utama dalam pemilu kali ini. Bukan sebagai makanan utama, hanya sebagai pemanis supaya hidangan terlihat indah,” tambahnya.
 
Ikuti @heradiani di Twitter.
 
Diterjemahkan dari artikel “Women’s Issue an Afterthought in This Election.”

Share on Facebook

Tweet