Dari Makan Gratis Hingga Pajak Naik 12 Persen: 5 Gebrakan Kontroversi Prabowo-Gibran di 100 Hari Pertama
Beberapa gebrakan pertama Prabowo-Gibran dapat sorotan kritis dari warga. Salah satunya program makan gratis dan pajak yang dinaikkan 12 persen.
Sejak dilantik pada tanggal 20 Oktober lalu, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memang masih seumur jagung. Namun, beberapa kebijakan mereka menuai kontroversi. Dilansir dari Katadata, Prabowo ingin mengejar kenaikan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 8 persen dalam lima tahun ke depan. Sehingga, mencetuskan beberapa kebijakan yang ternyata justru bikin warga khawatir.
Beberapa kebijakan tersebut di antaranya:
Baca juga: Bagi-bagi Kue di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran
1. Makan Gratis yang Dibiayai Cina
Sejak awal berkampanye hingga terpilih menjadi Presiden, Prabowo memang selalu mengatakan akan mengatasi kelaparan di Indonesia. Salah satu caranya dengan pemberian makan siang gratis di semua sekolah Indonesia. Bahkan, rencana ini ia bawa saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil.
Dalam debat pilpres kelima, Prabowo bilang kalau program makan siang gratis ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir, mengatasi stunting, menghilangkan kemiskinan hingga meningkatkan ekonomi Indonesia sebesar dua persen. Cina sepakat membantu pendanaan program makan bergizi gratis ini.
Program yang awalnya bernama Makan Siang Gratis ini berubah menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG) dan akan mulai direalisasikan pada 2025 mendatang. Saat diwawancarai oleh CNBC Indonesia, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan MBG akan terdiri dari sepiring berisi nasi, ayam, telur, sayur dan susu. Dan tidak dikelola di dapur umum. Melainkan satuan layanan bernama Badan Gizi Nasional.
Satuan layanan ini tidak hanya akan berperan membagikan MBG, tapi juga sebagai penyerap komoditas pertanian, perkebunan, dan peternakan di daerah.
Program MBG ini sudah melalui tahap uji coba sejak September lalu. Namun, mendapat protes dari warga, terutama pedagang dan orang tua murid. Seperti dilansir dari CNBC, pedagang di Curug, Tangerang, Banten, protes harga satu porsi makanan yang dinilai kurang ramah buat pedagang. “Kan harga sembako lagi naik, Pak,” kata salah satu pedagang pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Maret kemarin.
2. Food Estate yang Diprotes karena Merusak Lingkungan
Selain menjanjikan soal makan gratis, Presiden Prabowo dalam pidato pelantikannya juga ingin membuat Indonesia jadi lumbung pangan dunia. Ia yakin dalam waktu empat hingga lima tahun mendatang akan mencapai swasembada pangan. Lewat program unggulan food estate.
Tapi, nyatanya Presiden Prabowo belum bercermin dari yang sudah-sudah. Law Justice mencatat, program ini pernah direncanakan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya dan selalu gagal. Dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan.
Contohnya, hutan lindung dan hutan produksi di Merauke rusak karena proyek cetak sawah 1 juta hektare. Apalagi, proyek itu masuk ke dalam kawasan hutan adat. Belum lagi kegagalan food estate terjadi pada komoditas padi di Kalimantan Tengah. Saat itu Gunung Mas ditanami gandum dan singkong seluas 31.000 hektar gagal total dan menimbulkan konflik dengan warga lokal.
Rencana Prabowo ini dapat protes keras dari warga Papua sendiri. Video Yasinta Moywen dan warga Papua yang protes ke Jakarta viral. Mereka ingin pemerintah menghentikan program food estate di Merauke. Program ini mengancam hutan adat, mata pencarian mereka dan merusak lingkungan di sana.
Untuk itu, pemerintah perlu lebih mengkaji soal program unggulan ini dan memikirkan sebab-akibat jika terus dipaksa untuk terealisasi nantinya.
Baca juga: Gagal Terus, Kenapa Prabowo Tak Kapok Bikin ‘Food Estate’?
3. Gaji Guru Honorer Naik di 2025
Kita sering kali mendengar cerita soal beban kerja guru honorer yang tak sebanding dengan upah mereka. Bahkan, beberapa guru di daerah Indonesia hanya mendapat gaji kecil.
“Saya sebulan biasanya hanya mendapat gaji Rp600 ribu saja. Itu pun kalau tepat waktu ya, kadang suka dirapel setiap tiga bulan sekali. Padahal beban kerja kami sama dengan guru yang berstatus PNS”, ujar Nur, salah satu guru honorer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Magdalene.
Kesejahteraan guru honorer ternyata masuk dalam salah satu janji kampanye Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka beberapa waktu lalu. Karena itu, ketika terpilih mereka langsung mengeluarkan wacana kebijakan kenaikan gaji guru di tahun 2025.
Dikutip dari Tempo, Menteri Pendidikan Dasar, Abdul Mu’ti kenaikan gaji guru akan mencakup semua, termasuk non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengatakan rencana ini dalam rapat kerja sama bersama Komisi X DPR RI, awal November lalu. Akan ada anggaran yang segera direalisasikan dalam waktu dekat.
“Semoga beneran terealisasikan ya, jangan hanya janji palsu seperti yang sudah-sudah. Karena bisa dibilang kami para guru baik honorer dan ASN menjadi salah satu pihak yang ikut menyejahterakan anak-anak. Agar mereka menjadi masa depan lebih baik untuk Indonesia kelak,” kata Nur.
4. Gratis Medical Check-up bagi Masyarakat Indonesia
Satu lagi kebijakan yang gratis dari pemerintahan Prabowo-Gibran adalah medical check-up. Detikhealth mengabarkan Kementerian Kesehatan akan mulai memberikan skrining kesehatan gratis bagi mereka yang berulang tahun. Mulai berlaku tahun depan.
“Nanti kesehatan masyarakat ini akan kita akan bangun berdasarkan hari ulang tahun. Kalau ada yang ulang tahun, dia akan diberikan skrining atau MCU (medical check-up) gratis,” ucap Dante, 5 November lalu.
Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan bilang Kemenkes sudah menyiapkan mekanisme program skrining gratis. Salah satu tujuannya untuk mencegah berbagai macam penyakit. Ia berharap agar masalah kesehatan tertentu bisa ditangani lebih cepat dan tepat.
Pemerintah juga akan membuat layanan kesehatan gratis ini menjadi mudah diakses semua orang. Masyarakat bisa langsung datang ke puskesmas, posyandu, hingga ke rumah sakit.
Dilansir dari Suara, program medical check-up akan dilaksanakan selama empat tahun ke depan. Pemerintah akan mencanangkan anggaran sebesar Rp3.3 triliun. Dan akan mengutamakan masyarakat di atau 50 tahun. Dikarenakan dalam kelompok usia ini rentan dengan penyakit tuberculosis (TBC) dan penyakit katastropik.
Baca juga: Bisakah Kita Berharap pada Prabowo Soal Kedamaian di Papua?
5. Pajak Naik 12 Persen di Tahun 2025
“Pajak di Indonesia akan naik mulai tahun 2025 sebesar 12 persen.”
Tagline ini ramai muncul di media sosial, media dan berita di televisi. Kebijakan yang paling ‘gong’ dari pemerintahan Prabowo-Gibran tak banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Kenaikan pajak sebesar 12 persen disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat menghadiri rapat bersama DPR pada 14 November lalu.
BBC Indonesia mengatakan kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen akan mulai Januari 2025 mendatang. Kritik dan reaksi negatif terus bermunculan seiring berita tersebut muncul. Sejumlah ekonom mengkhawatirkan efeknya pada daya beli masyarakat yang tengah menurun.
Sejumlah pengamat menilai reaksi negatif publik akan kenaikan PPN, karena ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah. Mereka skeptis jika uang pajak akan balik lagi untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Mengingat hingga sekarang fasilitas publik atau jaminan sosial tidak menyejahterakan mereka.
Padahal jika menelusuri sedikit, kenaikan PPN sebesar 11 persen direalisasikan 2022 lalu. Dan saat itu juga, sambutan negatif dari masyarakat muncul.
Luhur Bima, peneliti dari lembaga pengkajian ekonomi SMERU mengatakan pada BBC Indonesia, dilihat dari pajak 12 persen nanti tak hanya masyarakat kelas bawah, tapi kelas menengah juga paling terdampak. Mereka akan sangat rentan untuk menjadi kelompok miskin jika harga barang-barang naik akibat kenaikan PPN.
“Masyarakat kelas menengah akan jadi kelompok paling rentan terdampak karena umumnya bantuan-bantuan pemerintah akan memprioritaskan kelompok miskin. Sejauh ini juga belum banyak instrumen pemerintah yang menopang kesejahteraan kelompok menengah,” ujar Luhur.
Namun, meski mendapat kecaman dari mana-mana, pemerintah tetap akan menaikkan pajak tersebut per tanggal 1 Januari 2025.
