Konglomerat di Balik Pagar Laut: Bukti Ketimpangan Si Kaya dan Miskin Kian Curam
Orang kaya membeli lautan dan memagarinya, sedangkan nelayan miskin kelimpungan mencari ikan. Riset Oxfam menjelaskan tentang ketimpangan ekonomi ini.

Apa hal paling absurd yang dilakukan orang kaya? Jawabannya ada di Indonesia: Memagari lautan, menjadikannya sebagai kepemilikan sendiri.
Ini bukan ilusi tapi betulan terjadi di bentang laut Tangerang, Banten. Pertama kali viral dan jadi pembicaraan pada (7/1) silam, pagar laut yang disinyalir milik taipan Agung Sedayu Grup, Sugianto Kusuma alias Aguan itu, membentang sepanjang 30 kilometer. Menyadur BBC Indonesia, pagar yang terbuat dari batang bambu ini sebenarnya sudah diendus nelayan sejak Juli 2024.
Baca juga: Pajak Naik 12 Persen, Ekonomi Rakyat Tercekik: Pemerintah Butuh ‘Tax Morale’
Pada September 2024, menurut laporan media yang sama, para nelayan mengadu ke Dinas Kelautan dan Perikanan Banten. Sebab tak cuma menyulitkan saat melaut, nelayan juga cemas pagar dan petak itu didirikan untuk proyek reklamasi. Pejabat dinas kala itu merespons sepi aduan nelayan. Mereka berdalih tak punya kewenangan mencabut pagar laut.
Pagar serupa juga ditemukan di perairan Semarang-Demak, catat Bisnis Indonesia. Para taipan biasanya menggunakan pola yang sama: Memagari lautan dengan bambu lalu lama-lama menguruk dan menyulapnya untuk pembangunan gedung dan proyek strategis lain. Sementara para nelayan di pesisir yang hendak melintas harus menyewa sekitar Rp700.000-Rp1 juta per tahun.
Ulah para konglomerat yang mendominasi fasilitas umum, termasuk lautan menjadi sorotan tersendiri. Menurut Center of Economic and Law Studies (Celios), dominasi ini berkaitan dengan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir individu atau entitas bisnis. Imbasnya, kesenjangan ekonomi jadi kian melebar. Sebagian orang terkaya di Indonesia bisa fokus menikmati hidup, sementara sebagian lainnya berjuang untuk sekadar bertahan hidup.
Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Sementara, pertumbuhan upah pekerja hanya menyentuh 15 persen sampai saat ini. Selain itu, kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bahkan bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.
Temuan Oxfam Indonesia “Takers Not Makers” (2025) juga mengamini hal ini. Kian hari, ketimpangan ekonomi memang semakin mengkhawatirkan. Dari catatan mereka, kurun 2023 sampai 2024, lonjakan kekayaan miliarder semakin ngadi-ngadi. Lima triliuner dunia diperkirakan akan muncul dalam satu dekade ini. Sementara, dari catatan World Bank, krisis ekonomi, iklim, dan konflik lainnya menyebabkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan hampir tidak berubah sejak 1990.
Kondisi ini semakin parah karena hampir 60 persen orang kaya memperoleh kekayaan lewat warisan, kronisme, korupsi, kolusi, sampai kekuatan monopoli. Di lain sisi, masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, perempuan, dan kelompok marginal lainnya semakin terpuruk secara sistemik.
Baca juga: Harga Kopi Melambung Tinggi tapi Tidak dengan Gajiku
Bagaimana Ketimpangan di Indonesia?
Bagaimana kondisi di Indonesia? Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), menyampaikan hal ini dalam Diskusi Publik bertajuk “Memusatkan perhatian pada ketimpangan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)” di Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta (23/1) lalu.
Media bilang, ada kesenjangan besar di tengah masyarakat Indonesia. Berdasarkan riset Celios, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang di Indonesia. Data ini juga didukung dengan temuan Celios lain terkait kesenjangan pendapatan yang kian meluas di Indonesia.
Sejak 2020, kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat. Sementara, pertumbuhan upah pekerja hanya menyentuh 15 persen sampai saat ini. Selain itu, kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bahkan bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun.
Sayangnya, ketimpangan ini sering kali tidak terlihat lantaran pemerintah hanya melihat produk domestik bruto (PDB) sebagai satu-satunya patokan pertumbuhan ekonomi. Padahal, berdasarkan pantauan Celios, PDB tidak mampu memperhitungkan distribusi kekayaan yang timpang. Dengan kata lain, meskipun PDB Indonesia tinggi karena menyiratkan geliat transaksi ekonomi yang megah, ia tetap tidak menyentuh inti dari kualitas pembangunan.
Enggak hanya itu, pemerintah juga gagal menerapkan kebijakan anti monopoli pada hampir semua industri di Indonesia. Dari temuan Celios, korporasi besar masih memainkan peran krusial sampai memperparah ketimpangan. Alhasil, kesempatan untuk menguasai pasar hanya didapatkan oleh taipan-taipan pemain lama. Pesaing kecil pun hanya kebagian gigit jari lantaran korporasi besar mengendalikan pasar. Kasus pagar Laut Tangerang adalah salah satu buktinya.
Baca juga: Hidup Gen Z dan Milenial: “Cukup Saja Sudah Mewah, Dua-Tiga Pekerjaan Enggak Cukup”
Apa yang Bisa Dilakukan?
Untuk menurunkan ketimpangan ini, Media mengatakan, setidaknya, ada dua area yang bisa diperkuat, yakni penerimaan negara dan perbaikan pelaksanaan program pemerintah. Untuk pajak–sebagai sumber penerimaan negara–reformasi sistem ini harus dilakukan dan berpihak pada masyarakat. Maka itu, pemerintah setidaknya perlu menerapkan sistem pajak yang lebih progresif, seperti memajaki orang-orang kaya.
“Jika kita ingin membangun negara lebih baik, kita harus memastikan penerimaan negara melalui pajak. Pajak yang dimaksud bukan melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi pajak yang lebih progresif. Di antaranya peningkatan ceiling penghasilan serta pajak kekayaan. Tanpa membicarakan pajak ini, kita tidak akan mengalami perubahan ekonomi yang signifikan,” jelas Media.
Untuk masyarakat, Media mengingatkan untuk tidak lengah dan terus mengkritisi kinerja pemerintah. Belajar dari gerakan-gerakan sebelumnya seperti Peringatan Darurat, Media bilang berserikat dan bersatu bisa jadi salah satu langkah yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mengawal kebijakan yang sering kali dibuat serampangan.
Masih dalam acara yang sama, Rahardika Utama, peneliti dari Institute for Advance Research (IFAR) Atma Jaya mengungkapkan hal senada. Menurutnya, partisipasi masyarakat luas adalah hal penting untuk mewujudkan proses pembuatan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Sebagai penggerak, andil masyarakat dalam gerakan sosial adalah bentuk dari partisipasi politik yang amat penting.
“Demokrasi menjanjikan kesetaraan politik, tetapi tidak menjanjikan kesetaraan sosial ekonomi. Oleh karena itu partisipasi politik sangat penting dan penggerak partisipasi politik adalah gerakan sosial masyarakat,” pungkasnya.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
