Konsumsi Rapat Lebih Besar dari Bansos: Leony Vitria Kritik Langsung APBD Tangsel
Unggahan aktris dan penyanyi Leony Vitria Hartanti di Instagram pribadinya viral. Di postingan 22 September itu, ia membedah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Tahun 2024.
Dalam unggahannya, Leony menyebut pos-pos anggaran yang menurutnya janggal: konsumsi rapat senilai Rp60 miliar, pengadaan suvenir mencapai Rp20 miliar, biaya perjalanan dinas Rp117 miliar, hingga jumlah bantuan sosial (bansos) yang hanya Rp136 juta untuk warga Tangsel yang miskin. Bila angka itu dibagi rata ke sekitar 43.330 orang yang berada di garis kemiskinan lokal (2,36 persen), maka setiap orang hanya akan mendapat sekitar Rp3.148—yang kata Leony, setara satu bungkus mie instan per tahun.
“136.421.607 dibagi 43.330 sama dengan 3.148. Berarti per orang tuh cuma dapat 1 bungkus mi instan dalam setahun,” ketik Leony dalam instastory ditambah dengan emoji cemas.
Unggahan itu cepat viral, memantik reaksi publik luas. Direktur Visi Integritas Ade Irawan menilai unggahan Leony bisa jadi motivasi bagi warga Tangsel untuk mengawasi kinerja eksekutif dan legislatif. Unggahan itu, menurut Ade, membuka ketimpangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tangsel yang belum ideal karena masih berfokus pada kesejahteraan pelayan rakyat, ketimbang kesejahteraan rakyat sendiri.
“Saya pernah ngecek APBD Tangsel, sektor-sektor kayak pendapatan dari reklame, retribusi banyak yang gak jelas tuh. Jadi ini momentum buat Warga Tangsel, mengecek anggaran-anggaran yang lain khususnya di sektor penerimaan dan pendapatan,” ungkap Ade pada Magdalene.
Penjelasan Pemkot Tangsel
Dikritik Leony, pemkot Tangsel tak tinggal diam. Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, mencoba memberi konteks. Menurutnya, anggaran makan dan minum yang mencapai Rp66 miliar itu tak hanya untuk rapat pejabat, tapi tersebar di 37 perangkat daerah. “Ada enam TK negeri, 157 SD negeri, 24 SMP negeri, tiga RSUD, dan 35 puskesmas di Tangsel,” ujarnya seperti dikutip dari Katadata, Rabu 24 September.
Benyamin juga menjelaskan bahwa pos tersebut mencakup kebutuhan konsumsi untuk kegiatan kesehatan di RSUD, meski bukan langsung untuk pasien. “Biaya di RSUD bukan untuk pasien, melainkan untuk kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan,” katanya.
Meski begitu, ia menyadari sorotan publik tak bisa dianggap sepele. Benyamin menekankan bahwa laporan keuangan Pemkot setiap tahun diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan sejak 2019 sudah diunggah terbuka di situs pemerintah. “Laporan keuangan pemerintah daerah adalah dokumen resmi yang mendapat opini WTP dari BPK,” ujarnya.
Pemerintah menyatakan bahwa sebagian anggaran konsumsi juga dialokasikan untuk pasien di RSUD dalam hubungan pelayanan kesehatan—meski bukan untuk konsumsi pasien secara langsung.
Walikota Benyamin Davnie menyebut bahwa laporan keuangan telah diperiksa BPK dan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemkot juga menyatakan siap menerima kritik publik.
