Pendidikan Perempuan dan Hal-hal yang Belum Selesai
Pendidikan sering dielukan jadi jalan keluar dari masalah-masalah perempuan. Tapi, kita lupa sistem pendidikan kita hari ini masih dicemari jejak-jejak kolonialisme.
“Jika Anda mendidik seorang pria, Anda mendidik seorang individu, tetapi jika Anda mendidik seorang perempuan, Anda mendidik keluarga (bangsa).”
Ungkapan James Emmanuel Kwegyir-Aggrey, guru dan misionaris Afrika-Amerika ini dikenal sebagai pionir untuk memahami manfaat pendidikan perempuan. Pendidikan buat perempuan bukan hanya penting untuk diri mereka sendiri, tetapi juga keluarga dan masyarakat.
Ketika edukasi dipercaya memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang, sayangnya pendidikan bagi perempuan masih menyimpan persoalan-persoalan yang belum terselesaikan. Termasuk pengucilan gender, eksploitasi, dan subjektifikasi perempuan pada kekerasan multidimensi.
Pentingnya pendidikan perempuan sudah dilirik oleh dunia internasional sejak 1970-an. Ketika itu, ada kesadaran bahwa selama ini perempuan dipinggirkan dalam proyek pembangunan. Oleh karena itu, perempuan dan pendidikan dimasukkan dalam kerangka kerja Perempuan dalam Pembangunan (Women in Development). Kerangka kerja ini menyoroti bahwa pendidikan perempuan penting untuk pembangunan.
Kerangka kerja selanjutnya, yaitu Perempuan dan Pembangunan (Women and Development) dan Gender dan Pembangunan (Gender and Development) mengkritik WID yang cenderung mengisolasi perempuan, dan memposisikan perempuan sebagai kelompok homogen, terlepas dari kelas, etnis, dan perbedaan gender (Razavi & Miller, 1995). Meskipun demikian, WID tetap penting sebagai cikal-bakal perempuan dalam pendidikan. Di Indonesia, kesadaran akan pentingnya pendidikan perempuan sudah ada sejak awal abad ke-20. Hal ini tertuang melalui surat-surat yang ditulis oleh pejuang perempuan Indonesia, RA Kartini.
Baca Juga: Mas Nadiem, ‘Learning Loss’ di Tengah Pandemi Cuma Lagu Lama
Komitmen internasional terhadap pendidikan anak perempuan dapat dilihat dari penyusunan Millennium Development Goals (MDGs) dan Dakar Framework for Action 2000, yang menempatkan pendidikan perempuan dalam kerangka kerja utama. Kepedulian internasional juga terlihat dari tujuan pendidikan yang disebutkan PBB untuk menghindari kekerasan dan mendukung resolusi damai, demokrasi, dan lingkungan (UNESCO, 2018). Selain itu, berbagai insentif disediakan untuk memastikan perempuan di sekolah.
Setidaknya ada tiga alasan yang membuat dunia internasional dan nasional menaruh perhatian pada pendidikan perempuan, yaitu: 1) pendidikan penting untuk memenuhi hak-hak perempuan dan mendukung agenda pembangunan, 2) meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, dan 3) mengurai masalah perubahan iklim.
Seperti dijelaskan sebelumnya, manfaat pendidikan perempuan bervariasi. Pertama, meningkatkan akses perempuan terhadap ekonomi dan pembangunan. Perempuan dengan pendidikan diyakini mendapatkan kesempatan kerja yang lebih luas dan pendapatan yang lebih baik karena pendidikan formal meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu untuk masuk ke pekerjaan berpenghasilan lebih tinggi.
Dampak jangka panjangnya adalah akses ekonomi memberdayakan individu untuk mengakhiri pernikahan anak dan memutus siklus kemiskinan antargenerasi. Di Indonesia, di mana prevalensi pernikahan anak masih tinggi, anak perempuan tiga kali lebih kecil kemungkinannya untuk menikah sebelum usia 18 tahun jika kepala rumah tangga tamat universitas daripada sekolah dasar (Child Marriage Factsheet, 2016). Video yang diterbitkan oleh Nike Foundation dalam projek Girl Effect, mengungkapkan jika wanita muda di negara-negara selatan (south global) pergi ke sekolah, mereka akan menunda pernikahan, menunda kehamilan, berpartisipasi di tempat kerja, merawat keluarga, berpartisipasi penuh dalam masyarakat, dan akhirnya membantu masyarakat ke luar dari kemiskinan.
Kedua, manfaat pendidikan perempuan terkait kesehatan, misalnya menekan kemungkinan tertular HIV (PBB, 1995). Perhatian terhadap pendidikan remaja putri juga akan memberikan manfaat untuk meningkatkan kesehatan dan gizi anak (Schultz, 2002, dan Thomas et al., 1991). Perempuan yang memiliki akses pendidikan dianggap memiliki pengetahuan lebih untuk menjaga kesehatan anak dan keluarga. Terakhir, sejumlah penelitian mengatakan pendidikan membantu mengurangi kerentanan terhadap bencana dan meningkatkan adaptasi terhadap perubahan iklim (Patt et al., 2010).
Baca Juga: Dear Mama-mama S2 dan S3, Kamu Hebat, Kamu Tak Sendiri
Perlunya Dekolonialisasi Sistem Pendidikan untuk Perempuan
Meski fungsi pendidikan bagi perempuan sudah diamini, masih ada beberapa tantangan yang belum diartikulasikan baik dalam sistem pendidikan kita. Salah satunya, adalah sekolah yang digunakan sebagai instrumen untuk mereproduksi pembagian kerja berbasis patriarki dan bias gender. Untuk menjelaskan hal ini, penting melihat akar pendidikan formal pada abad ke-19 yang diciptakan untuk tujuan kolonialisme, yaitu penguasaan terhadap sumber daya alam dan manusia. Proses yang dilakukan oleh negara-negara Barat (bangsa kolonial) terhadap (kebanyakan) negara-negara selatan (negara koloni).
Sebelum kolonialisme, jenis pendidikan masyarakat ‘dunia ketiga’ sebagian besar bersifat informal, di mana anak-anak menyerap pelajaran di berbagai tempat, di rumah, di jalanan, di kebun. Selain itu, sebelum kolonialisme tidak ada karakteristik pekerjaan yang kompleks. Masyarakat Afrika, misalnya, cair dalam berinteraksi sosial dan bertukar pengetahuan dan keahlian. Sekolah formal kemudian dibangun oleh bangsa kolonial Eropa untuk memenuhi kolonialisme (Assie-Lumumba, n.d.). Di sekolah, anak laki-laki dan perempuan belajar menjadi ‘instrumen eksploitasi manusia dan material kolonial’.
Untuk mengambil bagian dalam pembagian kerja, anak perempuan dan laki-laki didik sesuai dengan karakteristik stereotip peran gender. Ketika perempuan diasosiasikan sebagai instrumen ‘lunak’, semisal: bergantung pada pria, dan punya peran merawat anak-anak, konstruksi sosial memandang laki-laki sebagai individu ‘kuat’, ‘kompetitif’, dan memiliki ‘peran mencari nafkah’.
Selama kolonialisme, pendidikan formal mempersiapkan anak laki-laki untuk kehidupan publik, seperti mengembangkan kompetensi teknis untuk bekerja di berbagai sektor ekonomi. Sementara, anak perempuan mendapat pendidikan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan belajar menjadi ibu dan ibu rumah tangga yang baik. Dengan demikian, sekolah telah mereproduksi norma-norma gender patriarki yang diterima secara sosial.
Di Indonesia, pendidikan untuk kepentingan pembagian kerja masih berlangsung. Misalnya, siswa Sekolah Dasar membaca buku pelajaran yang menyebutkan peran stereotip perempuan sebagai ibu dan laki-laki sebagai ayah, melalui kalimat: “Ibu memasak, ayah membaca koran”. Contoh ini menunjukkan bagaimana pendidikan formal menjadi alat untuk membangun stereotip, norma, dan peran gender, yang dulunya dibuat untuk memenuhi tujuan kolonialisme. Saat ini pendidikan telah mengalami kemajuan, tapi paradigma tradisional pembagian kerja yang bias gender sesuai kebutuhan kolonialisme masih tetap hidup.
Identitas gender yang membagi karakteristik laki-laki kuat, dan perempuan lembut lalu dipakai untuk mengembangkan hierarki dan struktur dalam masyarakat yang semakin meminggirkan peran perempuan dari pusat pengambilan keputusan. Selama suara perempuan tidak dihadirkan dan didengar dalam proses pengambilan keputusan, masalah pendidikan anak perempuan tidak akan dibahas secara sistematis untuk dicarikan jalan keluarnya.
Baca Juga: Dicari: Edukasi Seksual Komprehensif untuk Orang Muda ‘Queer’
Contohnya, masih banyak siswi yang dikeluarkan dari sekolah ketika mengalami kehamilan tidak diinginkan. Meskipun ada banyak faktor di balik kehamilan seorang gadis, termasuk pelecehan dan eksploitasi seksual, serta kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi seksual, perempuanlah yang menanggung bebannya. Dalam kasus di mana pasangan dari gadis hamil juga seorang siswa atau bahkan seorang guru, laki-laki tidak mengalami tindakan pengucilan yang radikal seperti yang dialami oleh perempuan.
Selain itu, pendidikan perempuan ditujukan untuk kebutuhan ekonomi dan pembangunan, tapi ironisnya struktur patriarki dan gagasan maskulinitas membawa konsekuensi disparitas gender dalam pendidikan dan tempat kerja.
Tantangan yang signifikan adalah pembagian kerja berdasarkan gender dan dominasi laki-laki telah membatasi akses perempuan ke peluang kerja. Bahkan anak perempuan memiliki akses ke pendidikan seringkali menghadapi tantangan signifikan dari struktur patriarki yang meminggirkan mereka dari tempat kerja.
Penelitian menunjukkan bahwa peluang perempuan untuk mendapatkan pekerjaan profesional setara dengan laki-laki masih dibatasi oleh peran domestik (Dunne, 2008). Di Afrika sub-Sahara, dan dunia secara lebih umum, perempuan menghadapi tantangan bekerja di luar rumah tangga karena dominasi laki-laki. Banyak wanita di seluruh dunia terus mendapatkan upah rendah untuk pekerjaan yang setara dengan yang dilakukan pria atau perempuan merasa insecure dengan pekerjaan karena adanya pembagian kerja yang tidak setara (ILO, 1995).
Lebih jauh lagi, agenda pembangunan internasional sangat fokus untuk memastikan perempuan masuk sekolah dengan memberikan insentif dan pendanaan. Namun, kebijakan ini gagal mengatasi hubungan antara pendidikan dan kesenjangan gender, kelas, etnis, budaya, kasta. Keberhasilan pendidikan perempuan seringkali diukur melalui kehadiran siswi di sekolah dan nilai-nilai ujian, tetapi kualitas pendidikan yang bebas dari pelecehan dan kekerasan berbasis gender tidak pernah diukur.
Dengan kepedulian yang terbatas terhadap kualitas dan kondisi pendidikan perempuan, maka pendidikan perempuan yang jauh dari kekerasan dan pelecehan masih jadi pekerjaan rumah yang sangat besar.
Kesimpulannya, pendidikan perempuan bermanfaat untuk kepentingan perempuan, pembangunan nasional, kesehatan masyarakat, dan mengatasi masalah perubahan iklim. Pada saat yang sama, pendidikan perempuan menyimpan tantangan, dan masalah yang belum ditangani, misalnya, terkait stereotip dan disparitas gender dalam pendidikan dan tempat kerja.
Untuk mengatasi masalah ini, sangat penting untuk mengembangkan kurikulum dan pedagogi yang relevan dengan konteks global dan lokal saat ini yang menantang lanskap pendidikan pascakolonial, dan untuk mengembangkan kemampuan untuk menghubungkan apa yang telah mereka pelajari di kelas dengan realitas mereka dalam kehidupan sehari-hari. Melalui reformasi kurikulum, kolaborasi komprehensif antara pembuat kebijakan dan antar organisasi, diharapkan pendidikan memenuhi tujuannya untuk meningkatkan potensi dan kehidupan individu yang berkelanjutan. Selamat hari Perempuan Internasional!
Opini yang dinyatakan di artikel tidak mewakili pandangan Magdalene.co dan adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis.
Ilustrasi oleh Karina Tungari
