November 17, 2020

Perempuan Penulis Mencari Ruang Aman di Dunia Sastra yang Maskulin

Perempuan penulis di Indonesia belum memiliki ruang aman di dalam dunia sastra yang maskulin.

by Siti Parhani, Reporter
Culture
Share:

Bagi penulis dan sejarawan Raisa Kamila, membangun rasa percaya diri untuk bisa menapaki karier sebagai perempuan penulis di Indonesia tidaklah mudah. Baginya yang tumbuh besar di Aceh, untuk membeli buku saja ia harus pergi ke Medan dulu. Ia pun hanya mengenal penulis-penulis perempuan dari Jawa, membuatnya ragu apakah ia bisa jadi penulis.

Baru setelah mengikuti berbagai lomba kepenulisan dan festival sastra, ia berkenalan dengan komunitas Tikar Pandan dan penulis-penulis perempuan Aceh. Bersama komunitas inilah Raisa mulai sadar pentingnya Aceh untuk dihadirkan dalam narasi sosial politik Indonesia, termasuk dalam dunia kesusastraan.

“Meski begitu, tetap saja saya selalu kurang percaya diri karena selalu mikir saya anak kampung. Betapa pun banyak buku yang saya baca tetap saja merasa enggak pede,” ujar penulis buku Bagaimana Cara Mengatakan “Tidak”? itu dalam webinar bertajuk Perempuan Penulis dan Ruangnya yang diadakan oleh Gramedia Pustaka Utama (11/11).

Kendala besar lain yang harus dihadapi Raisa adalah peran sosial perempuan di ranah domestik yang kerap kali membuatnya tidak punya waktu menulis. Belum lagi keberatan dari orang tua yang menganggap jika penulis bukanlah profesi yang bisa menghidupi Raisa di masa depan.

Menurut Raisa, persepsi orang tuanya yang seperti itu tidak bisa seratus persen disalahkan, karena eksistensi penulis Aceh sendiri amatlah minim di tengah dominasi penulis laki-laki. Peredaran karyanya pun masih terbatas, menurut Raisa. Karya penyair Zubaidah Djohar, misalnya, kebanyakan hanya dibaca di Aceh saja sehingga tidak mengherankan jika banyak orang menganggap penulis bukanlah profesi.

“Tentu ini sangat berbeda ketika saya pindah ke Yogyakarta untuk kuliah. Di sana, orang bisa menulis sambil kerja jadi editor atau kerja di agensi. Pilihan-pilihan itu di Aceh enggak ada, paling mentok kerja di NGO bikin proposal,” ujar Raisa.

Keadaan sosial politik di Aceh yang tidak begitu terbuka dalam menerima perbedaan pun, ujar Raisa, membuatnya merasa tidak begitu leluasa untuk mengekspresikan kegelisahannya, baik terhadap keluarga atau ketidakadilan di masyarakat. Ia terkadang takut menyinggung pihak-pihak tertentu dan mendapat penghakiman. Keputusannya untuk tidak berhijab pun kerap kali dipermasalahkan, ujar Raisa.

Baca juga: Apa yang Kita Bisikkan Ketika Kita Berbisik tentang Ekosistem Sastra Indonesia

“Pernah ada seorang perempuan penulis yang menulis tentang pengalamannya mengajar di gereja, ia dan keluarganya diserang karena dianggap Kristenisasi. Ia sampai harus pergi ke Jakarta. Jadinya harus hati-hati banget jangan menyinggung pihak tertentu atau siapalah kalau menulis di Aceh,” ujarnya.

Terjalnya jalan untuk menjadi penulis juga dirasakan oleh Erni Aladjai, yang berasal dari Kepulauan Banggai, Sulawesi Tengah. Kampung halaman Erni yang terpencil dan minim akses informasi pun menjadikan orang-orang di sana tidak terbiasa dengan atmosfer literasi.

“Saya merasa menjadi penulis di sana itu sangat kesepian, tidak ada teman mengobrol. Bahkan saat saya membaca sambil menunggu kapal pun masih dibilang sok-sokan saja membaca. Jadi memang hanya membaca saja bikin orang enggak nyaman, apalagi menulis,” ujar Erni.

Ketika ia mulai aktif menuliskan opini-opininya di Kompasiana, banyak yang tersinggung dan menyerangnya dengan sebutan kata-kata kasar seperti “pelacur”. Hal itu sempat membuatnya takut untuk menulis opini dan beralih ke fiksi.

“Tahun 2013 saya menulis tentang fiksi mengenai kepala desa yang korupsi. Kemudian kepala desa di daerah saya membaca, dia enggak terima dan memobilisasi massa agar menyerang saya dan keluarga. Sampai akhirnya Mama saya menyuruh saya pergi ke Jawa agar lebih aman jika ingin melanjutkan menulis,” tambah Erni.

Menurut Erni, sulitnya keterbukaan dalam melihat kritik oleh masyarakat di Banggai memang tidak bisa terlepas dari minimnya akses informasi di sana. Namun, menurutnya, tidak dapat dimungkiri bahwa sentimen terhadap perempuan lebih besar dan ada upaya-upaya ingin membungkam perempuan.

“Penulis di Indonesia Timur aja udah jarang ya, apalagi ini penulis perempuan mengkritik masyarakat yang anti-kritik,” kata Erni.

Baca juga: Bongkar: Siasat Feminis dalam Seni dan Budaya di Indonesia

Pentingnya sadar privilese

Penulis Intan Paramaditha, yang juga dosen di Department of Media, Music, Communication and Cultural Studies di Macquarie University, Sydney, mengatakan perjalanan perempuan penulis daerah yang lebih terjal dalam masuk ke dalam dunia sastra Indonesia tersebut menunjukkan bagaimana pentingnya untuk para penulis lain mengakui privilese yang mereka punya.

“Dunia sastra ini kan masih maskulin ya, kadang guidekeeper-nya ini enggak sadar dengan privilese yang mereka punya. Saya, yang tinggal di Jakarta bisa meraih pendidikan tinggi dan punya editor, juga sangat sadar jika saya berprivilese,” ujar penulis buku Gentayangan itu dalam acara yang sama.

“Ada juga perempuan yang merasa kalau dunia sastra Indonesia itu enggak maskulin, katanya, siapa saja bisa masuk. Mungkin suara-suara itu muncul dari perempuan yang punya privilese. Sekarang yang jadi pertanyaannya adalah, dengan privilese yang kita punya, apa yang bisa kita lakukan untuk menolong orang lain?” ia menambahkan.

Intan mengatakan, dengan sama-sama mengakui privilese yang dipunya serta menyadari bahwa dunia sastra itu punya masalah besar yaitu dominasi laki-laki, kita bisa bergerak untuk membantu mengintervensi ruang publik sastra yang selama ini tersedia, namun cakupannya masih sempit. Selain itu, kita juga bisa menggugat sistem yang membuat kita berkompetisi padahal kita tidak mau berkompetisi.

“Kita ingin membantu agar para penulis yang terpinggirkan seperti penulis dari kelompok LGBTQ atau kelompok disabilitas punya ruang aman mereka sendiri, tidak melulu didominasi oleh penulis itu-itu saja. Gimana mulainya? Bisa dengan mengadakan festival sastra yang memberi mereka ruang, memberikan ruang mereka untuk bersuara dan jangan jadikan mereka tokenisme semata,” kata Intan.

Apakah penting memberi label penulis perempuan?

Ketika membicarakan dunia sastra yang maskulin dan perlunya ruang aman untuk perempuan dan kelompok marginal, biasanya diekori dengan pertanyaan lain tentang pelabelan siapa penulisnya, dibanding bagus atau tidaknya karya yang dihasilkan. Tapi apakah memberi label penulis perempuan itu penting?

Raisa menilai label yang menyatakan diri sebagai perempuan penulis itu perlu karena hal tersebut mengindikasikan dua hal. Pertama, selama ini banyak sekali penulis laki-laki, sedangkan perempuan untuk menulis saja harus ada perjuangan ekstra. Kedua, dalam sejarah sampai sekarang, penulis perempuan sering kali mendapat penyingkiran dari arus-arus maskulin.

“Pelabelan ini menurut saya penting untuk memperlihatkan proses penulisan yang berbeda,” ujarnya.

Baca juga: Perempuan yang Timbul Tenggelam dalam Narasi Peralihan Rezim

Senada dengan Raisa, Intan mengatakan dirinya termasuk orang yang pro-politik identitas, meskipun konsekuensinya adalah akan ada pengotakan yang berpotensi memiskinkan perempuan hanya dari identitasnya. Namun, menurutnya, risiko itu harus diambil sebagai pernyataan kelompok yang selama ini hambatannya jauh lebih berat karena gendernya.

“Ada semacam alergi terhadap politik identitas ini. Contohnya baru-baru ini, ramai di Twitter tentang festival sastra penulis queer, dengan narasi bagaimana queer tetap menulis yang bernilai sastra bukan hanya propaganda politik identitas,” ujar Intan.

“Cara pandang dikotomis seperti itu sudah mengakar apalagi setelah tahun 65, di mana sastra ini selalu dipandang sebagai alat propaganda oleh Orde Baru. Begitu pun penghapusan sastra perempuan yang selalu identik dengan cerita-cerita domestik pada masa itu,” ia menambahkan.

Raisa mengatakan bahwa membangun ekosistem yang inklusif juga bisa dibangun dari pembaca, yang harus lebih kritis serta lebih banyak membaca karya-karya perempuan yang dihilangkan dalam sejarah. Ada penulis Rukiah Kertapati, misalnya, yang dihilangkan rezim Orde Baru, dan masih banyak penulis perempuan lainnya dalam sejarah Indonesia.

“Membaca karya mereka sama dengan menghargai penulisnya. Kita harus mulai belajar kritis. Banyak penulis perempuan yang dihapus dan dihilangkan kita bisa gali kembali. Dibarengi dengan penulis perempuan modern yang sekarang banyak bermunculan,” ujar Raisa.

Siti Parhani merupakan reporter Magdalene. Bisa dipanggil Hani. Mempunyai cita-cita utopis bisa hidup di mana latar belakang manusia tidak jadi pertimbangan untuk menjalani hidup.