Magdalene Primer: Sejarah ‘Pride Month’ yang Memantik Perjuangan

Juni telah menjadi bulan spesial bagi LGBTQ+ di seluruh dunia. Pada 2023 ini, Juni sebagai Pride Month telah memasuki usia ke-54. Meski disambut meriah di sejumlah negara yang telah merayakan hak orang-orang LGBTQ+, nyatanya Pride masih belum milik semua orang. Terutama mereka yang masih hidup di negara-negara homofobik, transfobik, dan queerfobik.

Misalnya, di Indonesia.

 

Di sebagian tempat, keadaan memang sudah lebih baik. LGBTQ+ mulai diakui sebagai warga negara dan hak-haknya dipenuhi. Sejumlah negara macam Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Taiwan, Thailand, dan negara-negara Eropa bahkan boleh melakukan parade setidaknya setahun sekali di jalanan untuk merayakan pergerakan kesetaraan yang makin maju.

Meski tak semuanya selalu dirayakan di bulan Juni, sebagaimana Pride Month dirayakan di Amerika serikat—tempat asal istilah Pride Month muncul.

Sejarah Perayaan Pride Month Pertama Kalinya

GLSEN, sebuah organisasi pendidikan yang membantu pelajar LGBT dari diskriminasi di sekolah di Amerika Serikat, mencatat Juni 1969 adalah tonggak paling penting yang menandai kelahiran gerakan dan perjuangan hak-hak LGBT modern. Penandanya adalah Protes Stonewall yang pecah pada 28 Juni-1 Juli 1969.

Aksi tersebut merupakan demonstrasi spontan yang dibentuk oleh kelompok LGBT untuk melawan razia polisi terhadap Stonewall Inn di Kota New York, yang dikenal sebagai tempat berkumpulnya kelompok LGBT. Sebuah Monumen Nasional Stonewall di Greenwich Village, Lower Manhattan kemudian diresmikan oleh Presiden Barack Obama pada 2016 sebagai monumen nasional AS pertama yang menghormati gerakan hak LGBT.

Setahun kemudian pada 1970, kelompok LGBT di New York berbaris di jalanan untuk memperingati satu tahun kerusuhan Stonewall dan dinamakan Christopher Street Liberation Day. Aksi tersebut hingga sekarang dianggap sebagai parade LGBT yang pertama.

Baca juga: ‘Pride Month’ Ajarkan Saya untuk Bangga Jadi Bagian Kelompok LGBT

Semangat Gerakan Pembebasan LGBTQ+ di Negara Lain

Perjuangan hak-hak LGBT di AS terus mengalami kemajuan dengan didirikannya Lambda Legal Defense and Education Fund (Lambda Legal) pada 1982, organisasi masyarakat madani pertama untuk memperjuangkan hak-hak setara untuk gay dan lesbian. Pada Maret di tahun yang sama, Lambda Indonesia berdiri selama empat tahun tetapi bubar pada 1986.

Pergerakan kelompok LGBT di Amerika yang masif dan diterima di kalangan masyarakat membuka mata dunia akan hak-hak kelompok LGBT. Pada 1978, International Lesbian and Gay Association (ILGA) berdiri di Dublin, Irlandia. Di Israel, Parade Pride Pertama berlangsung di Rabin Square, Tel Aviv pada 1979, yang merupakan sebuah protes atas kriminalisasi homoseksualitas. Aturan hukum yang melarang homoseksualitas tersebut baru diubah pada 22 Maret 1988, yang secara efektif mendekriminalisasi gay.

Di Inggris, Putri Diana meresmikan unit HIV/AIDS pertama di Middlesex Hospital, London pada 1987. Ia melakukan sesuatu yang secara simbolis monumental saat itu, yakni berjabat tangan dengan pasien dengan HIV tanpa menggunakan sarung tangan, sesuatu yang masih ditakuti banyak orang. Aksi Diana ini dianggap sebagai dukungan besar buat kelompok LGBTQ+ yang dijadikan kambing hitam atas pandemic HIV/AIDS yang masih misterius pada konteks saat itu.

Pada 1989, Denmark menjadi negara pertama di dunia yang memberikan pengakuan hukum kepada pasangan sesama jenis dalam bentuk “kemitraan terdaftar”.

Dalam dunia kesehatan, Asosiasi Psikiatri Amerika menghapus homoseksualitas dari daftar gangguan mental dalam DSM-II Manual Diagnostik dan Statistik Gangguan Mental pada 1973. Kemudian pada 1990, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) secara resmi mengeluarkan homoseksualitas dari daftar gangguan jiwa.

Pada 1993, isu orientasi seksual masuk ke dalam agenda Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB), di Wina, Austria tetapi ditentang oleh negara-negara konservatif, termasuk Singapura.

Baca juga: Sejarah Gerakan dan Perjuangan Hak-hak LGBT di Indonesia

Di tahun yang sama, Presiden AS pada saat itu, Bill Clinton, menandatangani arahan kebijakan militer yang melarang orang yang secara terbuka mengakui sebagai LGBT di dalam militer. Tetapi kebijakan tersebut juga melarang pelecehan terhadap orang-orang homoseksual yang masih tertutup. Kebijakan ini dikenal sebagai “Don’t Ask, Don’t Tell”.

Afrika Selatan menjadi negara pertama yang memasukkan jaminan non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di dalam Konstitusinya pada 1994. Di tahun yang sama juga muncul perdebatan tentang isu orientasi seksual di Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo, Mesir. Namun, hal ini tentang ditentang oleh negara-negara konservatif, salah satunya Indonesia.

Isu orientasi seksual kembali diperjuangkan di Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-2 di Beijing. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, pihak konservatif menolak, termasuk Iran, Vatikan dan Indonesia.

Kini, penerimaan yang meningkat sejalan hak ekonomi yang membaik. Sejumlah perusahaan besar mulai memperhatikan hak-hak pekerja LGBT dan membangun lingkungan inklusif. Di banyak industri, seperti musik, teknologi, fashion, film dan hiburan,  sudah tak lagi malu terang-terangan mendukung hak-hak hidup LGBTQ+. Bahkan cenderung mengecam ketidakadilan yang dialami individu dan komunitas LGBTQ+.

Bagaimana dengan Indonesia?

Layaknya di negara lain, LGBTQ di Indonesia juga mengadakan Pride Month meski tak sebebas negara lain. Upaya ini dilakukan demi menjaga semangat gerakan perjuangan yang belum tuntas. Biasanya, akan dilakukan lewat diskusi, protes, dan kegiatan-kegiatan sosial.

Sedangkan Pride Month di Indonesia sendiri mulai terlihat sekitar tahun 1980-1990an. Meski ruangnya terbatas di rezim Orde Baru, pada Maret 1982, Lambda Indonesia, organisasi gay pertama di Indonesia dan juga Asia hadir. Organisasi ini memerjuangkan hak LGBTQ+ dengan banyak mengadakan pertemuan sosial untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Tapi sayangnya organisasi ini hanya bertahan empat tahun. Padahal bisa dibilang Lambda membawa dampak yang sangat besar bagi kelompok LGBTQ di Asia Tenggara.

Setelah Lambda tidak lagi beroperasi, muncul lah organisasi lain. Seperti Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) pada 14 April 1982, Persaudaraan Gay Yogyakarta (PGY) pada 1985, Kelompok Kerja Lesbian dan Gay Nusantara (KKLGN) yang berdiri pada 1986, dan juga Yayasan Srikandi pada September 1998.

Baca juga: Caraku Memandang #PrideMonth dengan Kacamata Kekristenan

Berkat perjuangan para teman-teman LGBTQ ini, pada 1993, Kementerian Kesehatan mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan kejiwaan melalui Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993.

Kini ada Arus Pelangi, Gaya Nusantara, GWL INA dan lainnya. Melanjutkan perjuangan para pendahulunya yang tidak lelah untuk mendapatkan hak-hak mereka.

Salah satu perjuangan yang paling kentara dan membawa hasil positif adalah ketika kelompok transgender sudah bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dikutip dari Tempo, KTP ini baru tersedia di sembilan provinsi, Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung dan Papua.

Irwan Martua Hidayana, Asisten Profesor dari Departemen Antropologi, Universitas Indonesia, di The Conversation mengatakan bahwa, salah satu faktor terbesar menguatnya sentimen anti-LGBTQ+ adalah narasi agama yang hanya mengakui heteroseksual sebagai orientasi seksual yang “normal”.

Ia juga mengatakan pemerintah ikut menjadi pelaku terhadap diskriminasi kelompok LGBTQ Apalagi di 2023 ini sudah memasuki tahun politik. Sehingga banyak politisi yang ingin mencalonkan diri dalam pemilu tahun depan memanfaatkan isu ini sebagai bagian dari kampanyenya. Itu sebabnya, kelompok LGBTQ+ dan para ally yang memperjuangkan kesetaraan perlu merapatkan barisan dan solidaritas lebih kencang.