Issues

Tentukan Masa Depan Bumi, COP26 Jangan Dipolitisasi

Krisis iklim di depan mata. COP26 adalah usaha terakhir manusia dalam mencegah bencana iklim demi menyelamatkan Bumi.

Avatar
  • November 8, 2021
  • 7 min read
  • 855 Views
Tentukan Masa Depan Bumi, COP26 Jangan Dipolitisasi

Pada Agustus 2021, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan, laporan yang diterbitkan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) adalah “kode merah kemanusiaan.” Buktinya tidak terbantahkan, termasuk emisi gas rumah kaca akibat penggunaan bahan bakar fosil, yang menempatkan hidup miliaran orang dalam risiko bahaya.

Dalam laporan tersebut, para ilmuwan telah mengamati perubahan iklim Bumi. Temuan sementara, ada perubahan iklim yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ribuan bahkan ratusan ribu tahun silam. Pada 2011, Bumi lebih panas daripada periode waktu mana pun dalam 125.000 tahun terakhir. Hal ini bisa dilihat dari data yang menunjukkan suhu permukaan global 1,09°C, lebih tinggi dalam dekade 2011-2020 ketimbang kurun 1850-1900.

 

 

Suhu Bumi yang semakin panas ini tidak lepas dari kontribusi manusia. Menurut laporan yang ditulis oleh lebih dari 234 ilmuwan dari 66 negara ini, suhu permukaan global telah meningkat lebih cepat sejak 1970 daripada periode 50 tahun lainnya selama setidaknya 2.000 tahun terakhir. Konon, aktivitas manusia antara 1850-1900 lah yang menyebabkan pemanasan global dengan suhu sekitar 1,0°C.

Berangkat dari sini, dibutuhkan usaha-usaha dari manusia untuk mencegah bencana iklim yang akan berdampak langsung pada peradaban kita. Dalam hal ini, para pemangku kebijakan dari seluruh dunia berikhtiar menyelamatkan Bumi melalui ajang Conference of Parties yang ke-26 (COP26).

Baca Juga: Bencana hingga Kematian di Depan Mata, Kenapa Kita Masih Cuek pada Krisis Iklim?

Apa itu COP26, Kenapa Penting, dan Tujuannya

Dalam dokumen resmi COP26 Explained, dijelaskan COP adalah singkatan dari Conference of the Parties atau Konferensi Para Pihak. Para pihak ini adalah penandatangan Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC), perjanjian yang disepakati pada 1994 yang diikuti 197 Pihak (196 negara dan Uni Eropa).

Lewat UNFCCC, negara-negara sepakat untuk menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer untuk mencegah bahaya yang dapat ditimbulkan dari aktivitas manusia pada sistem iklim.  Sejak 1994, setiap tahunnya, PBB mempertemukan hampir setiap negara di Bumi untuk bergabung dalam COP, tidak terkecuali pada 2021 (di 2020 COP tidak diselenggarakan karena pandemi COVID-19).

Konferensi 2021 yang dihelat Inggris jadi pertemuan COP ke-26, itulah sebabnya COP tahun ini disebut COP26. Konferensi perubahan iklim PBB ini adalah salah satu pertemuan internasional terbesar di dunia di mana negosiasi antar pemerintah yang melibatkan pejabat dari setiap negara di dunia serta perwakilan dari masyarakat sipil dan media berita global terjadi demi keberlangsungan peradaban manusia di masa depan.

Dilansir dari BBC, satu hal yang penting digarisbawahi mengapa COP26 sangat penting adalah karena tujuan utama ajang ini langsung mengacu pembahasan dan langkah-langkah strategis agar suhu Bumi dibatasi pada 1,5°C pada 2100. Angka 1,5°C sangat penting karena dalam laporan IPCC dinyatakan, suhu Bumi yang lebih dari 1°C akan memengaruhi banyak hal seperti curah dan intensitas air hujan, tinggi air laut, siklus air, dan gelombang panas yang akan melanda Bumi.

Tidak hanya itu, jika kita tidak bisa mengendalikan dampak emisi gas rumah kaca dan membuat Bumi ini lebih panas, maka resiko nyata dari kekurangan makanan dan air akan terjadi dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dan spesies langka yang punah. Ancaman terhadap kesehatan manusia dari polusi udara, penyakit, gizi buruk dan paparan panas yang ekstrem juga akan menyusul sebagai akibat dari pemanasan suhu Bumi.

Untuk dapat membatasi suhu Bumi, maka COP26 memiliki empat tujuan utama.

Pertama, negara-negara diminta untuk terlibat dalam pencapaian target pengurangan emisi pada 2030. Untuk mencapai hal tersebut, negara-negara peserta diminta mempercepat penghentian penggunaan batu bara, mendorong investasi dalam energi terbarukan, mengurangi deforestasi, dan mempercepat peralihan ke kendaraan listrik.

Kedua, beradaptasi untuk melindungi masyarakat dan habitat alami dengan melindungi dan memulihkan ekosistem serta membangun pertahanan untuk menghindari hilangnya tempat tinggal, mata pencaharian, dan nyawa masyarakat.

Ketiga, untuk memenuhi dua tujuan awal, negara-negara maju harus memenuhi janji mereka untuk memobilisasi keuangan setidaknya sebesar US$100 miliar atau setara Rp1.426 triliun per tahun untuk menekan dampak krisis iklim di dunia.

Keempat, menyelesaikan Paris Rulebook (aturan yang diperlukan untuk mengimplementasikan Perjanjian Paris) dan meningkatkan kerja sama dan mempercepat tindakan, melibatkan pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat sipil tiap negara.

Baca Juga:  Konferensi Iklim Didominasi Laki-laki, Saatnya Tingkatkan Keterlibatan Perempuan

Apakah COP26 Sudah Dilaksanakan dengan Baik?

COP26 boleh jadi merupakan konferensi iklim terbesar di dunia yang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan berbagai orang berpengaruh lainnya. Namun, konferensi iklim ini masih memiliki catatan besar terkait inklusivitas. PBB memperkirakan, 80 persen orang yang telah mengungsi akibat krisis iklim  akibat dari naiknya air pasang, cuaca ekstrem, dan kondisi lain yang akan membuat daerah tidak layak huni adalah perempuan. Sebagai pengasuh utama di banyak budaya, perempuan sangat rentan terhadap kerawanan pangan yang disebabkan oleh kekeringan, gelombang panas, dan banjir.

Meskipun demikian, Jazmin Burgess, wakil direktur program Aksi Iklim Inklusif di C40 Cities dan Women4Climate dalam wawancaranya bersama MIC menyatakan, hanya 38 persen delegasi pada konferensi iklim PBB 2018 adalah perempuan dan hanya 1 dari 4 kepala delegasi adalah perempuan.

Kurangnya representasi perempuan juga dapat dilihat dari bagaimana Inggris sebagai tuan rumah dari COP bahkan mengirimkan tim delegasi yang semuanya laki-laki. Tidak adanya representasi perempuan dalam tim delegasi ini pun membuat Inggris dikritik habis-habisan. Aktor Emma Watson dan penyanyi Ellie Goulding dengan sekitar 450 politisi, akademisi, dan aktivis perempuan sampai melakukan aksi penuntutan keterwakilan yang setara bagi perempuan di tim delegasi yang didominasi laki-laki yang menjadi tuan rumah.

Dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, mereka memperingatkan bahwa kurangnya perempuan dalam posisi kepemimpinan COP26 akan merusak kredibilitas dan keberhasilan konferensi iklim terbesar ini.

 “Sangat tidak dapat dipahami, separuh penduduk dari planet bahkan tidak terwakili dalam tim kepemimpinan senior kendati secara luas peran perempuan diakui sangat penting dalam mengatasi keadaan darurat iklim dan ekologi.”

Triana Wardani, anggota Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) dan Serikat Perempuan Indonesia pun mengungkapkan hal yang sama. Dalam wawancaranya bersama dengan Social News ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap konferensi iklim ini yang masih belum inklusif bagi perempuan terutama para feminis dan perempuan dari gerakan akar rumput. Ia menilai bahwa pengecualian para feminis dan perempuan dari gerakan akar rumput ini disengaja dan mencerminkan keberlanjutan pengabaian suara perempuan di tengah memburuknya krisis iklim.

Baca Juga: Perempuan Bali Mimpi Terlibat Aktif dalam Gerakan Lingkungan Hidup

“Situasi nyata yang dialami perempuan dari komunitas garis depan akibat perubahan iklim harus disampaikan dan didengar oleh komunitas dunia untuk mencegah solusi iklim palsu dan mendorong tindakan untuk mewujudkan keadilan iklim”

Eksklusivitas dalam COP26 ini bisa lebih lanjut dilihat dari bagaimana minimnya aksesibilitas vaksin bagi negara berkembang mengakibatkan beberapa negara tersingkir dari konferensi iklim ini. Asad Rehman, juru bicara koalisi COP26 dalam wawancaranya bersama CNBC News bahkah menilai, COP26 adalah COP terburuk yang pernah direncanakan, diorganisasi, dan paling tidak efektif yang pernah ia ketahui.

Rehman, yang mengatakan telah menghadiri pembicaraan iklim PBB selama lebih dari satu dekade. Ia memperkirakan, hanya sepertiga dari jumlah peserta biasa yang mewakili Global South yang dapat menghadiri COP26 karena pembatasan COVID-19, kurangnya akomodasi yang terjangkau dan ketidakmampuan untuk mengakses konferensi. Ini adalah bentuk dari ketidaksetaraan yang hanya akan menghasilkan berbagai keputusan yang tidak inklusif dan berbasis solusi karena orang-orang yang justru paling terdampak suaranya tidak terdengar dan populasi mereka tidak terwakili.

Penyelenggaraan COP26 memang harus kita apresiasi karena didasarkan atas usaha manusia dalam memulihkan Bumi. Namun, usaha ini tidak cukup. Kita masih mempunyai PR yang banyak untuk dibenahi. Usaha untuk mencegah bencana iklim tidak hanya bisa dilakukan oleh sekelompok elit saja, namun harus dilakukan bersinergi dengan masyarakat adat, para perempuan garis depan dalam gerakan akar rumput, dan kelompok marginal lainnya. Ketika semua lapisan masyarakat bisa bersinergi tanpa ada satu pun suara yang dibungkam, maka pada akhirnya kita dapat mengambil langkah berbasis solusi yang tepat sasaran dan inklusif.

Ilustrasi oleh Karina Tungari 



#waveforequality


Avatar
About Author

Jasmine Floretta V.D

Jasmine Floretta V.D. adalah pencinta kucing garis keras yang gemar membaca atau binge-watching Netflix di waktu senggangnya. Ia adalah lulusan Sastra Jepang dan Kajian Gender UI yang memiliki ketertarikan mendalam pada kajian budaya dan peran ibu atau motherhood.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *