Budaya Patriarkal Hambat Perempuan Bojonegoro Berperan Aktif di Ruang Publik
Perempuan masih dianggap warga kelas dua dan tidak diberi kesempatan bersuara dalam musyawarah desa.
Bojonegoro, Jawa Timur – Aktivis perempuan Imroatul Azizah merasa gemas karena setiap ada pertemuan masyarakat di desa, terlihat sekali bagaimana para aparatur desa dan warga yang laki-laki mendiskriminasi perempuan, yang masih dipandang sebagai warga kelas dua dan tidak diberi kesempatan untuk bersuara.
“Kami memang diundang ke Musrembangdes, tapi saat acara berlangsung, kami hanya dijadikan penonton saja. Selalu begitu,” ujarnya kepada Magdalene, dalam acara Festival Perempuan yang diselenggarakan oleh Global Women in Management (GWIM) Indonesia (27/10).
Imroatul, yang juga Sekretaris Pimpinan Cabang Muslimat, Nahdlatul Ulama (NU), mengatakan perempuan di daerah itu sendiri sebetulnya ingin berpartisipasi dalam kegiatan publik. Potensi basis organisasi perempuan di Bojonegoro besar, ujarnya, ditandai dengan banyaknya kader perempuan yang datang pada satu acara, bisa mencapai sekitar 7.000 perempuan.
Besarnya potensi basis organisasi perempuan di Bojonegoro ini masih belum sejalan dengan partisipasi perempuan pada pembangunan daerah, kata Imroatul. Tantangan utamanya adalah budaya patriarkal yang masih kental, membuat mereka sulit untuk berpartisipasi secara bebas, tambahnya.
“Masih banyak kader-kader perempuan Muslimat yang memiliki pandangan ketaatan penuh terhadap suaminya. Namun selain izin suami, tantangan lainnya adalah masalah ekonomi. Mereka sulit untuk aktif dalam organisasi karena lebih memilih untuk mencari uang tambahan,” ujar Imroatul.
Baca juga: Pentingnya Dorong Keterlibatan Perempuan Muda dalam Sektor Pertanian
Untuk mendorong partisipasi perempuan desa dalam pembangunan daerah, isu kepemimpinan perempuan menjadi fokus utama dari program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Unggulan (PEREMPUAN) 2019, yang diselenggarakan oleh GWIM Indonesia.
Pada tahun ini, GWIM menargetkan perempuan-perempuan yang sudah memiliki basis massa di komunitas daerah Bojonegoro, seperti Imroatul. Koordinator program PEREMPUAN 2019, Ardiana Yuni, mengatakan, tema tersebut dipilih karena dalam periode kali ini pemerintah Bojonegoro memiliki bupati perempuan, yakni Anna Muawanah.
“Kami juga ingin memanfaatkan momentum ini untuk mendorong perempuan-perempuan Bojonegoro lebih percaya diri dalam berpartisipasi di komunitas mereka,” kata Ardiana.
Dengan menargetkan perempuan yang memiliki basis kader yang besar, Adriana berharap setelah ini edukasi yang diberikan pada alumni-alumni program,akan tersebar luas ke daerah basis mereka.
Tahun ini ada lima lembaga di daerah Bojonegoro yang ikut dalam program kepemimpinan ini, yakni Muslimat Nahdlatul Ulama dan Aisyiyah Muhammadiyah, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro, dan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menegah kabupaten Bojonegoro.
Perwakilan dari DP3AKB, Sri Maduratni mengatakan program ini dapat membantu jalannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, yaitu menciptakan daerah yang ramah perempuan, anak dan masyarakat miskin.
Baca juga: Perempuan Transmigran Hadapi Beban Berlipat, Hak Dasar Belum Terpenuhi
“Tahun ini, kami juga membuat tempat penitipan anak di tiga kecamatan, yaitu, Kapas, Kalitidu, dan Baureno. Agar ibu-ibu juga terbantu ketika ingin bekerja di luar rumah,” kata Sri.
Festival Perempuan ini merupakan penutup dari rangkaian program PEREMPUAN, yang sudah dilaksanakan sejak awal tahun 2019. Sebagai salah satu peserta, Imroatul mengatakan para peserta diajarkan materi kesetaraan gender, wirausaha, dan kepemimpinan perempuan.
“Saya tinggal di Desa Wedi, Kecamatan Kapas. Di sana perempuan-perempuan banyak yang menjadi buruh pabrik rokok, dan suaminya pengangguran dan tidak membantu juga di rumah. Dengan program ini saya bisa membagi pengetahuan saya dengan ibu-ibu di Desa Wedi,” kata Imroatul.
Sally Atyasasmmi, anggota Komisi B yang membidangi pendapatan dan perekonomian DPRD Kabupaten Bojonegoro, mengatakan, partisipasi perempuan akar rumput sangat penting dalam pembangunan daerah, karena mereka yang paham akan situasi di lapangan.
“Tetapi saran saya, ke depannya, festival ini ada baiknya mengajak laki-laki untuk berpartisipasi, karena kita perlu melibatkan kedua pihak untuk menciptakan ruang yang setara,” ujar Sally.
