Seorang Bapak Gen-X Kenang Masa Jadi Minoritas Zaman Orba
Seorang bapak-bapak gen-x mengenang cara penanaman identitas kebangsaan di sekolah pada zaman Orde Baru.
Saya menjalani dan menyelesaikan sekolah lanjutan pertama di sebuah SMP swasta Katolik di bilangan Menteng, Jakarta Pusat. Tahun 1985-1988 tepatnya. Sebagian besar siswa adalah etnis Cina, tapi sisanya beragam, dari Jawa, Sunda, Batak, dan Nias, sampai Flores, Manado (seperti saya), Arab, dan India. Mayoritas guru adalah orang Jawa, tapi guru dari suku-suku lain pun ada.
Semuanya berbaur satu, dan beridentitas Indonesia.
Setiap Senin, layaknya sekolah lain, kami ikut upacara bendera. Tidak pernah absen, kecuali jika hari hujan. Pada awal jam pelajaran pertama, tiang bendera portabel dipasang bendera merah putih, dibawa ke tengah depan kelas, dan kami melakukan penghormatan bendera yang diikuti dengan doa bersama. Demikian juga ketika jam pelajaran terakhir.
Ritual-ritual itu terus dilakukan sepanjang saya bersekolah di situ. Semuanya berbaur dan beridentitas Indonesia.
Ada lagi program Patroli Keamanan Sekolah (PKS) waktu saya kelas 2 SMP. Siswa peserta yang dipilih guru punya latar belakang keluarga yang beragam. Ada yang anak pembantu presiden, anak pejabat Polda, anak dokter, anak pengusaha, anak pedagang pasar di Setiabudi, dan anak pedagang toko kecil di Pasar Blora.
Kami dilatih selama kurang lebih tiga bulan, dua kali seminggu antara pukul 15.00-17.00 di Polda Metro Jaya. Benar-benar dilatih oleh polisi lalu lintas aktif dengan menitikberatkan pada disiplin, disiplin, dan disiplin (ala polisi). Katanya sih untuk menempa diri dan identitas kami sebagai anak muda Indonesia mengakar. Rasanya itu berhasil bagi saya dan teman-teman saat itu.
Baca juga: Meninggalkan Indonesia Demi Hidup Tanpa Ketakutan
Salah satu teman yang paling berkesan adalah teman dekat saya, “Budiono”, yang melawan stereotip orang Cina yang kaya raya. Ayahnya adalah seorang pedagang di los kecil di Pasar Blora, dan ekonomi keluarganya sungguh pas-pasan. Si Budiono tidak pernah mau diajak ke kantin karena tidak mampu jajan, bahkan untuk membeli teh botol yang saat itu harganya Rp125.
Kendaraan hariannya adalah sepeda mini dengan keranjang di depan, yang dipakainya berboncengan dengan abangnya dan adiknya. Sepeda mini inilah yang mereka pacu untuk tiba di sekolah tepat jam 7 pagi, setelah membantu persiapan dagang orang tuanya di pasar. Sore hari jam 4, setelah main bola voli, sepeda mini ini juga yang dipacunya ke pasar buat membantu membereskan barang dagangan. Kadang sampai malam hari.
Tapi Budiono sangat rajin belajar. Baginya adalah bencana besar jika ada nilai ulangan yang kurang dari 50. Dunia bakal runtuh buatnya jika ada nilai merah di rapor. Karenanya kerja keras dia lakukan agar tidak terdapat tinta merah. Tidak dengan pelajaran tambahan berbayar tentunya.
Baca juga: Menjadi Cina Antara Mei 1998 dan 2019
Suatu hari, waktu kami di kelas 2, saya bertanya padanya, “Lu nanti mau jadi apa, Bud?”
“Gue mau kerja di Amerika, mau pindah ke sana,” ujarnya.
“Mau jadi warga negara di sana?”
“Mau kerja dan tinggal doang. Jadi warga negara sih enggak kepikir.”
Dia melanjutkan. “Emang sih, gue cuma numpang lahir di Indonesia. Keluarga gue kan Cina, miskin lagi. Sipit, putih, dan ngomongnya pelo. Tapi gue enggak pernah mikir jadi warga negara Amerika. Kalau bisa SMA gue di sana, kuliah, terus kerja. Cari duit yang banyak biar kaya, terus balik ke Indonesia.”
Saya hanya diam sambil melihat wajahnya yang begitu serius.
Ternyata keinginannya tercapai. Ada seorang pengusaha Tionghoa yang memberikan dia dan abangnya beasiswa buat sekolah ke SMA. Dia memenuhi satu bagian dari impiannya. Sejak itu saya tidak pernah lagi bertemu dengannya.
Terakhir yang saya dengar dia sudah kembali ke Indonesia, berkeluarga, dan membuka serta menjalankan usahanya di negara ini.
Tiap ada pembicaraan soal nasionalisme, saya selalu teringat kawan saya si Budiono ini. Dia punya pilihan buat pergi dan tidak kembali, dan itu sah-sah saja. Saya pun akan melakukannya jika bisa, tapi tidak dengan Budiono. Dia kembali ke Indonesia dan tetap sebagai warga negara.
Karena kami adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kami.
