Ada satu cara yang mungkin lebih mudah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka pengangguran: Bukan dengan membuka lapangan pekerjaan, melainkan dengan memastikan sebanyak mungkin orang masuk kategori bekerja.
Seorang sarjana yang sudah berbulan-bulan mengirim lamaran pekerjaan, misalnya, tak kunjung mendapat panggilan. Karena kebutuhan hidup tidak bisa menunggu, ia akhirnya berjualan gorengan di depan rumah. Penghasilannya tidak menentu. Hari ini ia bisa membawa pulang uang untuk membeli beras, besok belum tentu cukup untuk membayar ongkos mencari pekerjaan.
Namun, dalam statistik ketenagakerjaan, statusnya sudah berubah. Ia bukan lagi pengangguran. Ia telah bekerja.
Di sinilah persoalan menjadi menarik. Seseorang bisa saja sudah keluar dari kategori pengangguran, tetapi belum tentu terbebas dari kesulitan ekonomi. Ia memang memiliki aktivitas untuk menghasilkan uang, tetapi belum tentu mempunyai pekerjaan yang mampu menjamin kehidupannya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 4,75 persen, turun dari 4,85 persen pada Agustus 2025. Jumlah pengangguran juga berkurang sekitar 77 ribu orang menjadi 7,38 juta orang. Sekilas, ini merupakan kabar baik karena ada penambahan penduduk bekerja dan penurunan jumlah penganggur. Namun, apakah penurunan tersebut otomatis berarti kehidupan pekerja semakin baik?
Dalam konsep ketenagakerjaan yang digunakan BPS, seseorang dapat dikategorikan bekerja apabila melakukan kegiatan ekonomi sekurang-kurangnya satu jam selama seminggu terakhir untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan maupun keuntungan. Konsep ini mengacu pada standar statistik ketenagakerjaan internasional.
Artinya, seseorang yang hanya bekerja satu jam dalam seminggu tetap dapat masuk kategori bekerja. Definisi ini bukan kesalahan BPS karena statistik membutuhkan batasan yang seragam agar kondisi ketenagakerjaan bisa diukur dan dibandingkan. Persoalan muncul ketika angka tersebut dibaca seolah-olah sudah menggambarkan keberhasilan masyarakat mendapatkan pekerjaan yang layak.
Data BPS Agustus 2026 justru menyimpan cerita lain. Dari 147,99 juta penduduk yang bekerja, sebanyak 85,73 juta orang atau sekitar 57,93 persen berada di sektor informal. Sementara itu, jumlah setengah pengangguran mencapai 12,84 juta orang. Mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari atau bersedia menerima pekerjaan tambahan.
Angka ini seharusnya membuat kita berhenti sejenak sebelum merayakan penurunan pengangguran. Ada jutaan orang yang secara statistik sudah bekerja, tetapi masih membutuhkan pekerjaan tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Mereka tidak sepenuhnya menganggur, tetapi juga belum tentu memperoleh penghidupan yang memadai.
Persoalan ini dekat dengan kehidupan mahasiswa, lulusan perguruan tinggi, dan pekerja muda. Seseorang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk kuliah, membayar uang semester, mengikuti pelatihan, mengumpulkan sertifikat, lalu memasuki pasar kerja dengan harapan memperoleh pekerjaan yang sesuai kemampuannya. Ketika kesempatan itu tidak tersedia, ia diminta meningkatkan kompetensi, mengikuti pelatihan tambahan, atau mencoba berwirausaha.
Tidak ada yang salah dengan meningkatkan keterampilan maupun berwirausaha. Namun, kita perlu bertanya: Sampai kapan pencari kerja harus terus memperbaiki dirinya, sementara kesempatan kerja yang tersedia belum tentu bertambah sebanding?
Tidak semua orang yang membuka usaha kecil melakukannya karena menemukan peluang bisnis. Sebagian mungkin hanya sedang berusaha bertahan hidup setelah gagal mendapatkan pekerjaan. Menyebut semuanya sebagai wirausaha tentu terdengar lebih menyenangkan daripada menyebut mereka sebagai orang yang kesulitan memperoleh pekerjaan. Namun, pergantian istilah tidak otomatis mengubah keadaan.
Baca Juga: Sudahkah Kamu Temukan Makna dalam Pekerjaan?
Membaca Pengangguran Lebih dari Sekadar Angka
Di sinilah pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam membaca keberhasilan pembangunan. Penurunan TPT memang merupakan indikator penting. Namun, angka tersebut perlu dibaca bersama kondisi pekerja informal, setengah pengangguran, upah, jam kerja, perlindungan sosial, dan kepastian hubungan kerja.
Statistik bukan musuh masyarakat. Justru pemerintah membutuhkan statistik untuk mengetahui persoalan yang sedang terjadi. BPS juga telah menyediakan berbagai indikator selain pengangguran terbuka. Karena itu, persoalannya bukan semata-mata bagaimana BPS menghitung orang yang bekerja, melainkan bagaimana pemerintah menggunakan keseluruhan data tersebut untuk merumuskan kebijakan.
Jika seseorang bekerja satu jam dalam seminggu, negara boleh mencatatnya sebagai penduduk bekerja. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti sampai di sana. Apakah penghasilannya mencukupi? Apakah ia menginginkan jam kerja lebih banyak? Apakah pekerjaannya memberikan perlindungan? Apakah ia memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup?
Pertanyaan-pertanyaan semacam ini seharusnya menjadi bagian dari ukuran keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan.
Barangkali, jika pemerintah hanya ingin membuat angka pengangguran terlihat lebih kecil, ada usulan yang lebih sederhana: Bubarkan saja BPS. Dengan begitu, tidak ada lagi lembaga yang mengumumkan berapa juta orang masih menganggur. Tidak ada lagi persentase yang harus dijelaskan dalam konferensi pers. Pemerintah pun bisa bernapas lebih lega.
Baca Juga: Yang Muda, Yang Tak Kerja: Apa Sebenarnya Penyebab Pengangguran di Indonesia?
Tentu saja, itu sebuah lelucon. Membubarkan BPS tidak akan membuat orang mendapatkan pekerjaan. Justru tanpa statistik yang dapat dipercaya, pemerintah akan semakin kesulitan mengetahui siapa yang membutuhkan pekerjaan, sektor mana yang kekurangan tenaga kerja, dan wilayah mana yang membutuhkan intervensi.
Yang perlu dibenahi bukan lembaga yang menghitung persoalan, melainkan kebijakan yang seharusnya menyelesaikannya.
Kita tidak membutuhkan negara yang sekadar berhasil menurunkan angka pengangguran. Kita membutuhkan negara yang mampu memastikan pekerjaan memberikan penghasilan layak, kepastian, dan kesempatan untuk hidup lebih baik. Sebab, masyarakat tidak membayar kontrakan, listrik, dan beras menggunakan angka TPT. Mereka membayarnya dengan uang hasil bekerja.
Jika seseorang sudah bekerja tetapi masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, barangkali pemerintah perlu berhenti terlalu cepat merayakan penurunan pengangguran. Sebab, mengubah status seseorang dari penganggur menjadi pekerja jauh lebih mudah daripada mengubah kehidupannya menjadi lebih sejahtera.
