Crosscut Asia+ di TIFF 2026: Film Sebagai Senjata Melawan Lupa

Bagi Bunga Siagian, Turang adalah proyek seumur hidup. Film itu dibikin ayahnya, sang sutradara Bachtiar Siagian, pada 1957. Lalu hilang bertahun-tahun, karena Bachtiar dianggap “kiri” oleh Orde Baru.

Film-film Bachtiar, termasuk Turang, “dihilangkan”. Sementara ia dipenjara di beberapa tempat, bahkan menghabiskan 12 tahun di Pulau Buru.

“Turang selalu jadi mata rantai yang hilang di sejarah sinema Indonesia,” kata Bunga di Simposium “Side by Side in Time and Place: Archive in Becoming, Cinema Reopens History”, di Tokyo Midtown Hibiya, Jepang, 29 Oktober kemarin.

Di sana ia tengah berdiskusi tentang Turang—film ayahnya—dan dua film lain: Becoming Human (2025) asal Kamboja, dan Small Hours of the Night (2024) asal Singapura. Tiga film ini dipilih karena peran arsip dan pelestarian film di kawasan Asia Tenggara oleh dua kurator program ini, Ueda Masayuki dari Jepang dan Raslene dari Indonesia. Menurut catatan program mereka, film-film ini memeriksa kembali makna sejarah sekaligus membuka kembali peluang sinema ke kemungkinan-kemungkinan baru. Terutama dalam memaknai sejarah Asia Tenggara.

“(Film-film ini) tidak memperlakukan sejarah sebagai sesuatu yang telah selesai,” kata Ueda saat membuka simposium ini. Ia mengajak penonton untuk merefleksikan berbagai kemungkinan yang telah dihilangkan dari sejarah sinema nasional Asia tenggara.

Turang adalah contoh sejarah yang hilang itu. Film ini pernah jadi Film Terbaik Pekan Apresiasi Film Nasional pada Februari 1960, ajang tertinggi penghargaan film Indonesia yang hari ini dikenal dengan nama Festival Film Indonesia. Bachtiar juga menyabet gelar Sutradara Terbaik tahun itu. Sebelumnya, film ini juga primadona di Festival Film Asia-Afrika pertama yang digelar di Tashkent, Uzbekistan, pada 1958.

“The most celebrated picture at Tashkent,” tulis Elena Razlogova, akademisi Concordia University Montreal, dalam papernya tentang Turang, seperti dikutip dari BBC Indonesia.

Namun, film ini ikut lenyap bersama karya-karya seniman Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) yang “disensor kalau tidak musnahkan” oleh Orde Baru, karena afiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). 

Baru pada 2023, Bunga berhasil menemukan dokumen Turang, setelah mengontak kenalan di Tashkent. Ia melacak ke sana karena catatan penayangan Turang pada 1958. Kenalan itu lalu mengabarkan bahwa di pusat arsip film Rusia Gosfilmofond, Moskow, ada berkas film berjudul Turang. Tanpa nama sutradaranya.

“Saat ‘mengaktifkan’ kembali sebuah arsip, kita sering kali juga dapat pencerahan,” kata Bunga di simposium ‘Side by Side’. Dalam pengalamannya mencari Turang, Bunga mencatat pekerjaan mengarsip atau mendokumentasikan film adalah bentuk aktivisme kolektif. Saat ditemukan, upaya pengecekannya juga tidak mudah. Masih ada serangkaian proses administrasi dan finansial yang harus dilalui Bunga. “Pemerintah (Indonesia) sama sekali tidak membantu,” tambahnya.

“Berinteraksi dengan arsip bukan sekadar praktik romantis; ini adalah aktivisme,” katanya. Pengalaman menemukan Turang di Tashkent memperkuat keyakinan Bunga, bahwa “kita harus melanjutkan perjuangan yang sedang dilakukan orang-orang dulu”—mereka yang karya-karyanya dikubur,  sebab pasti ada alasan kenapa penindas mereka berusaha keras mengubur sejarah itu.

“Turang jadi contoh agar kita mengorganisir secara kolektif,” katanya. “Saat ia dibikin (masa-masa setelah Kemerdekaan Indonesia), para intelektual sedang menggunakan film sebagai alat untuk mengedukasi publik. Saat kita melihat film ini dengan perspektif sekarang, ia bukan cuma menginspirasi dari segi isi, tapi juga cara ia dibikin. Ini bukan cuma tentang merestorasi film lama, tapi juga bahan pelajaran tentang bagaimana sejarah mengajarkan cara kita hidup.”

Setelah restorasi rampung, Bunga membuat panggilan terbuka untuk komunitas lokal yang mau melakukan pemutaran sekaligus diskusi di sepenjuru Indonesia. Turang lalu diputar di Palu, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Bali, dan banyak tempat lainnya, sebelum di Tokyo.

“Ketika saya memutar hasil restorasi Turang di Indonesia, proses itu jadi aktivisme kolektif karena filmnya diputar di berbagai wilayah di sepenjuru negeri. Orang-orang mendiskusikannya dalam konteks demiliterisasi negara,” tambah Bunga di simposium. Konteksnya, militerisasi yang dilakukan pemerintah Indonesia hari ini di ruang-ruang sipil, sedang dikritik dan diprotes rakyat Indonesia.

Sejarah Asia Tenggara yang Dikubur dan Ditakuti Rezim

Jika Turang adalah contoh film yang hilang, Small Hours of the Night oleh Daniel Hui adalah “penafsiran ulang atas peristiwa yang dihapus dari ingatan,” kata Raslene.

Di Singapura, penayangannya sama sekali tidak diperbolehkan, kata sutradara Daniel Hui. Di Wikipedia bahkan ditulis, dilarang “karena dinilai merugikan kepentingan dan keamanan nasional.”

Ceritanya diinspirasi sejarah yang ditutupi pemerintah Singapura, dikenal sebagai “Persidangan Batu Nisan Tan Chay Wa”. “Film ini bercerita tentang seorang pengacara dari partai oposisi pada 1980-an yang maju melawan partai berkuasa,” kata Daniel. “Pengacara itu telah dihapus dari sejarah Singapura.”

Small Hours of the Night merekam interogasi seorang perempuan di ruang gelap, terkait permintaan terakhir Tan Chay Wa, aktivis Malayan National Liberation Front yang ditangkap dan dieksekusi mati Pemerintah Malaysia pada 18 Januari 1983. Menurut catatan Amnesty International, setelah eksekusinya, jenazah Tan dibawa kembali ke Singapura oleh kakaknya, Tan Chu Boon. Sang kakak malah ditangkap otoritas Singapura pada Mei 1983, karena mengukir puisi di nisan Tan Chay Wa, yang dianggap “mengancam keamanan nasional Singapura.”

Kaitan Small Hours of the Night yang dilarang tayang dan sejarah puisi di batu nisan Tan Chay Wa yang dikubur pemerintah, kata Daniel, tak bisa ditampik. Upaya pembungkaman itu adalah cara negara mengendalikan narasi, yang mencabut hak warga mengenal sejarah negerinya sendiri. Kesadaran ini sudah ditemui Daniel ketika lebih dari 12 tahun lalu membuat film pertamanya, Snakeskin.

“Saya pergi ke arsip film Singapura, tapi tidak menemukan gambar apa pun tentang topik yang ingin saya angkat,” ceritanya di simposium. “Itulah mengapa kita harus mengambil alih kendali atas arsip kita sendiri. Jika tidak, arsip bisa dijadikan senjata untuk melawan kita,” tambah Daniel.

Semangat Daniel dan Bunga yang ingin mengangkat sejarah yang hilang dan dilarang rezim lewat film masing-masing, jadi hal menarik sekaligus benang merah penting yang ingin diangkat Crosscut Asia+ tahun ini, kata Raslene.

“Lewat dua film ini, meski rentang dibikinnya cukup jauh, kita bisa melihat ada upaya melawan narasi (sejarah) dominan lewat sinema,” kata Raslene pada saya setelah simposium (29/10).

Lewat film-film ini, kita juga bisa melihat keterhubungan sejarah negara-negara Asia Tenggara yang punya beragam etnis, dan terbangun dari keragaman pulau serta pengalaman jadi korban kolonialisme.

Lewat Becoming Human, misalnya, Raslene bilang kita bisa melihat bagaimana ingatan dan sejarah Kamboja tentang infrastruktur yang akan ditutup. Film itu akan dikirim sebagai utusan Kamboja untuk Oscar 2027, berkompetisi untuk masuk kategori Film Internasional Terbaik. Ia menyoroti kelompok masyarakat adat dan minoritas yang menghadapi persoalan lingkungan serius akibat pembiaran pemerintah.

“Generasi orang tua sutradara (Ly Polen) mengalami genosida Khmer Merah,” kata Daniel Mattes, produser Becoming Human. “Namun, pada 1990-an muncul kekuatan penindas baru yang mengubah bentang alam. Film ini membuat kita menyadari masa lalu sekaligus masa kita. Dua penderitaan itu saling bicara,” tambahnya.

Industri film Kamboja sendiri, menurut Mattes, masih relatif muda dan baru berkembang pada 2010-an. Sebelum itu, industri film Kamboja hampir sepenuhnya identik dengan sutradara Rithy Panh, sosok yang dikenal luas karena mendokumentasikan kekejaman dan teror rezim Khmer Merah. “Sekarang semakin banyak bioskop multipleks dibuka di pusat-pusat perbelanjaan Kamboja, tapi negara ini masih kekurangan infrastruktur perfilman. Akibatnya, para sutradara muda harus mencari kesempatan belajar membuat film di luar Kamboja,” tambah Mattes.

Mattes sendiri tidak yakin apakah arsip film Kamboja secara aktif dibersihkan setelah rezim Khmer Merah tumbang, tapi menurutnya, kita perlu mengetahui seperti apa kehidupan masyarakat pada masa itu. 

“Negara sering kali lebih menyukai narasi yang menguntungkan dirinya sendiri,” sambung Mattes. “Karena itu, dalam pengarsipan, negara bisa saja menghapus atau meniadakan hal-hal tertentu. Begitulah cara kerja kekuasaan, baik disengaja maupun tidak.”

Peran Penting Sineas yang Sadar Kekuatan Sinema

Hubungan masa lalu dan masa kini juga jadi kata kunci penting yang diperbincangkan di simposium itu. “Harusnya, kita melihat masa lalu masih jadi kenyataan hari ini. Tapi, seringnya tidak demikian,” kata Bunga. “Memahami siklus sejarah berarti memberdayakan masyarakat secara kolektif agar berdaya untuk menghentikan kekerasan (serupa yang pernah terjadi di masa lalu),’” tambahnya.

“Kita harus mengambil keputusan untuk melindungi arsip demi masa depan,” kata Daniel Hui. “Artinya, kita harus jadi pembuat film yang bertanggung jawab. Ini cara untuk mendistribusikan lagi kekuasaan. Jadikan arsip bisa diakses oleh siapa saja.”

Bunga menambahkan, ia percaya sineas pascakolonial harus menciptakan bahasa sinematik sendiri, agar bisa melayani masyarakat dan sejarah mereka dengan sebaik-baiknya. Bahasa-bahasa itu yang kelak diwariskan, salah satunya lewat pengarsipan. 

“Jika tidak, sinema Asia Tenggara yang amat beragam, berisiko jadi seragam ketika masuk dalam kategori sinema dunia,” tambah Bunga.