Pembalut Masih Kena Pajak, Siapa yang Dirugikan?

Menstruasi merupakan proses biologis yang tidak bisa dipilih atau dihindari. Namun, untuk memenuhi kebutuhan dasar selama menstruasi, perempuan dan orang yang mengalami menstruasi di Indonesia masih harus mengeluarkan biaya rutin untuk membeli pembalut. Produk ini juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) efektif sebesar 11 persen.

Isu pajak pembalut kembali ramai dibicarakan di media sosial pada akhir Oktober 2026. Sejumlah warganet mempertanyakan alasan produk menstruasi masih dikenakan pajak, padahal penggunaannya bukan pilihan gaya hidup atau kebutuhan mewah.

Perdebatan ini kemudian membuka persoalan yang lebih luas, yaitu period poverty atau kemiskinan menstruasi. Istilah tersebut merujuk pada kondisi ketika seseorang kesulitan mengakses produk menstruasi, fasilitas sanitasi, air bersih, dan informasi kesehatan reproduksi yang layak. Pengenaan pajak bukan satu-satunya penyebab kemiskinan menstruasi, tetapi dapat menambah beban pengeluaran bagi mereka yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan tersebut.

Baca Juga: ‘Turning Red’ Sebagai Metafora Menstruasi yang Tabu

Apa Itu Period Poverty atau Kemiskinan Menstruasi?

Period poverty adalah kondisi ketika seseorang tidak memiliki akses yang memadai untuk mengelola menstruasi secara aman, sehat, dan bermartabat. Persoalannya bukan hanya kemampuan membeli pembalut, tetapi juga ketersediaan air bersih, toilet yang layak, tempat privat untuk mengganti produk menstruasi, hingga informasi kesehatan reproduksi.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam artikel Menstrual Health, kesehatan menstruasi mencakup akses terhadap informasi yang akurat, produk menstruasi yang terjangkau, fasilitas sanitasi dan kebersihan, serta layanan kesehatan yang dibutuhkan. Orang yang mengalami menstruasi juga berhak menjalani aktivitas sehari-hari tanpa stigma dan diskriminasi.

Artinya, seseorang bisa mengalami period poverty meskipun masih mampu membeli pembalut. Misalnya, seorang siswi memiliki persediaan pembalut, tetapi sekolahnya tidak menyediakan toilet bersih, air mengalir, atau tempat sampah tertutup. Ia tetap kesulitan mengganti pembalut dengan nyaman selama berada di sekolah.

Kondisi serupa bisa dialami perempuan yang bekerja, terutama mereka yang tidak memiliki akses terhadap toilet layak atau keleluasaan meninggalkan pekerjaan untuk mengganti pembalut. Jadi, kemiskinan menstruasi juga berkaitan dengan fasilitas publik dan lingkungan yang belum mendukung kebutuhan orang yang mengalami menstruasi.

WHO memperkirakan sekitar 500 juta orang di dunia tidak memiliki akses terhadap bahan menstruasi dan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan kesehatan menstruasi. Angka ini menunjukkan bahwa persoalannya tidak berhenti pada harga produk, tetapi juga menyangkut akses terhadap sanitasi dan layanan pendukung.

Baca Juga: Sebagai Ayah, Saya Mendukung Penghapusan Pajak Pembalut

Period Poverty Bukan Sekadar Tidak Mampu Membeli Pembalut

Ketika mendengar istilah period poverty, banyak orang mungkin langsung membayangkan seseorang yang enggak punya uang untuk membeli pembalut. Padahal, cakupan masalahnya lebih luas.

Keterbatasan ekonomi memang menjadi salah satu faktor utama. Keluarga dengan penghasilan terbatas harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan, mulai dari makanan, tempat tinggal, transportasi, biaya sekolah, hingga kesehatan. Pembalut yang perlu dibeli secara rutin setiap bulan bisa menjadi pengeluaran tambahan yang tidak kecil bagi sebagian keluarga.

Namun, hambatan lain juga perlu diperhitungkan. UNICEF melalui halaman Menstrual Hygiene menjelaskan bahwa kemiskinan, ketimpangan gender, norma sosial yang diskriminatif, dan kurangnya layanan dasar seperti toilet serta produk sanitasi dapat membuat kebutuhan menstruasi tidak terpenuhi.

Stigma terhadap menstruasi turut memperburuk keadaan. Di sejumlah lingkungan, menstruasi masih dianggap sebagai topik tabu. Remaja bisa merasa malu meminta uang kepada orang tua untuk membeli pembalut atau enggan membicarakan kebutuhan menstruasinya dengan guru.

Padahal, kebutuhan tersebut sama pentingnya dengan kebutuhan kebersihan tubuh lainnya. Ketika menstruasi terus dianggap sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, orang yang mengalaminya bisa semakin sulit memperoleh informasi dan dukungan yang mereka butuhkan.

Karena itu, mengatasi period poverty tidak cukup hanya dengan membagikan pembalut gratis. Bantuan produk menstruasi perlu disertai fasilitas sanitasi yang layak, akses air bersih, tempat pembuangan yang memadai, dan edukasi kesehatan reproduksi.

Apa Dampak Period Poverty bagi Perempuan?

Kemiskinan menstruasi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari kesehatan fisik, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi psikologis. Dampaknya juga tidak selalu terlihat secara langsung.

Seseorang mungkin tetap beraktivitas seperti biasa, tetapi harus menahan rasa tidak nyaman karena tidak memiliki cukup produk menstruasi. Ada pula siswi yang memilih tidak masuk sekolah karena khawatir mengalami kebocoran menstruasi di kelas.

Risiko Kesehatan Akibat Manajemen Menstruasi yang Buruk

Salah satu persoalan yang muncul ketika akses terhadap produk menstruasi terbatas adalah penggunaan bahan pengganti yang tidak sesuai atau pemakaian produk yang sama terlalu lama. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan iritasi pada area genital.

Ketersediaan air bersih dan toilet yang layak juga berperan penting. Seseorang membutuhkan tempat yang aman dan privat untuk mengganti pembalut, membersihkan diri, serta membuang produk menstruasi bekas pakai.

Selain itu, keterbatasan informasi kesehatan reproduksi bisa membuat seseorang tidak memahami perubahan tubuhnya atau kesulitan mengenali gejala menstruasi yang perlu diperiksakan kepada tenaga kesehatan.

Dalam Menstrual Health, WHO menekankan pentingnya akses terhadap informasi, produk menstruasi yang aman, fasilitas sanitasi, dan layanan kesehatan. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam memastikan seseorang dapat menjalani menstruasi dengan sehat dan bermartabat.

Mengganggu Pendidikan dan Aktivitas Sehari-hari

Bayangkan seorang siswi yang sedang menstruasi, tetapi persediaan pembalutnya tidak cukup untuk dipakai seharian di sekolah. Ia harus mengikuti pelajaran sambil khawatir darah menstruasi merembes ke seragamnya. Situasinya bisa lebih sulit jika toilet sekolah kotor, tidak ada air bersih, atau tidak tersedia tempat yang cukup privat untuk mengganti pembalut. Bukan tidak mungkin, ia memilih pulang sebelum jam sekolah selesai atau bahkan absen.

Bagi siswi yang mengalami situasi ini berulang kali, menstruasi bisa menjadi salah satu alasan mereka tertinggal pelajaran. Masalahnya bukan semata-mata soal punya atau tidak punya pembalut, melainkan juga apakah sekolah menyediakan fasilitas yang memungkinkan mereka mengelola menstruasi dengan aman dan nyaman.

Di tempat kerja, persoalannya tak jauh berbeda. Perempuan membutuhkan akses ke toilet bersih, air, ruang privat, dan produk menstruasi selama bekerja. Namun, kebutuhan itu tidak selalu mudah dipenuhi. Bagi pekerja informal, misalnya, meninggalkan lapak atau pekerjaan untuk mengganti pembalut bisa berarti kehilangan waktu, pelanggan, bahkan penghasilan.

Pentingnya edukasi menstruasi di sekolah juga disoroti UNICEF Indonesia dalam laporan WASH Acts Vol. 22 edisi Januari-April 2026. UNICEF mengembangkan program edukasi kesehatan menstruasi di 20 sekolah menengah pertama di Kabupaten Bandung Barat dan Makassar. Program ini menargetkan 2.000 siswi dan 2.000 orang tua sebagai penerima manfaat.

Pelibatan orang tua dalam program tersebut penting karena pengetahuan soal menstruasi tidak cukup berhenti di ruang kelas. Remaja juga membutuhkan lingkungan keluarga yang terbuka untuk membicarakan menstruasi, tanpa rasa malu atau anggapan bahwa hal itu tabu.

Memperbesar Ketimpangan Gender

Menstruasi merupakan pengalaman biologis yang tidak dialami semua gender. Namun, kebutuhan untuk mengelolanya membawa konsekuensi ekonomi yang harus ditanggung secara rutin oleh orang yang mengalaminya.

Ketika kebutuhan tersebut sulit dipenuhi, perempuan dan kelompok yang menstruasi bisa menghadapi hambatan tambahan dalam pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial. Situasi ini memperlihatkan bahwa akses terhadap produk menstruasi juga berkaitan dengan kesetaraan gender.

Pengenaan pajak terhadap produk menstruasi kemudian memunculkan pertanyaan tentang keadilan dalam kebijakan publik. Kebijakan yang terlihat sama bagi semua konsumen belum tentu menghasilkan dampak yang setara, terutama ketika kelompok tertentu memiliki kebutuhan biologis yang harus dipenuhi secara rutin.

Dalam Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Pajak Produk Menstruasi (30/10), Komnas Perempuan menilai pengenaan PPN terhadap produk menstruasi perlu ditinjau kembali dengan mempertimbangkan keadilan gender dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

Komnas Perempuan juga menyoroti bahwa beban pajak dapat lebih terasa bagi perempuan berpenghasilan rendah, pekerja informal, dan kelompok yang menghadapi keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar. Lembaga tersebut mendorong pemerintah mempertimbangkan pembebasan pajak produk menstruasi atau skema PPN ditanggung pemerintah.

Baca Juga: Laki – laki dan menstruasi: Apakah akan terus ada tabu di antara kita?

Mengapa Pembalut Masih Dikenakan Pajak di Indonesia?

Pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk kategori Barang Kena Pajak (BKP). Artinya, produk tersebut dikenakan PPN sepanjang penyerahannya memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam pemberitaan Pembalut Masih Dikenai Pajak, Ini Alasannya, Detik Finance mengutip penjelasan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti. Ia menjelaskan bahwa pembalut termasuk BKP dan belum masuk dalam daftar barang yang memperoleh fasilitas pembebasan PPN.

Besaran pajak yang berlaku juga perlu dipahami secara tepat. Berdasarkan penjelasan DJP yang dikutip Kompas, Pembalut Dikenakan PPN, Begini Respons Ditjen Pajak (29/10/2026), tarif PPN untuk barang nonmewah adalah 12 persen dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Dengan skema tersebut, PPN efektif yang dikenakan terhadap pembalut setara dengan 11 persen dari harga jual.

Penjelasan administratif ini menjawab mengapa pembalut masih dikenakan pajak. Namun, persoalan keterjangkauan produk menstruasi tetap perlu dibahas. Sebab, produk tersebut merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari oleh orang yang mengalami menstruasi.

Mengenal Period Tax atau Tampon Tax

Pajak atas produk menstruasi kerap disebut period tax atau tampon tax. Istilah ini merujuk pada pajak penjualan atau PPN yang dikenakan terhadap produk untuk mengelola menstruasi, seperti pembalut, tampon, dan menstrual cup.

Dalam artikel Direktorat Jenderal Pajak, Apa Itu Period Poverty dan Period Tax?, dijelaskan bahwa istilah tampon tax banyak digunakan dalam perdebatan soal pajak produk menstruasi di berbagai negara. Istilah ini bukan merujuk pada jenis pajak khusus untuk perempuan. Sebaliknya, tampon tax merupakan kritik terhadap kebijakan yang membuat produk menstruasi semakin mahal.

Kritik itu muncul karena menstruasi bukan sesuatu yang bisa dipilih atau dihindari. Orang yang mengalaminya perlu menggunakan produk menstruasi secara rutin. Berbeda dengan barang konsumsi lain yang bisa dikurangi atau tidak dibeli, pembalut dan produk sejenis merupakan kebutuhan yang sulit dikesampingkan dari pengeluaran bulanan.

Sejumlah negara mulai mengubah kebijakan pajak untuk produk tersebut. Kanada, misalnya, menghapus pajak federal GST/HST atas produk kebersihan menstruasi sejak 1 Juli 2015. Pembebasan ini berlaku untuk pembalut, tampon, sabuk sanitasi, menstrual cup, dan produk sejenis.

Dalam dokumen Report on Federal Tax Expenditures – Concepts, Estimates and Evaluations 2026, pemerintah Kanada menjelaskan bahwa produk menstruasi yang memenuhi ketentuan masuk kategori zero-rated. Artinya, produk tersebut tidak dikenakan GST federal.

Kebijakan Kanada menjadi salah satu contoh bahwa pajak atas produk menstruasi bukan sesuatu yang harus diterapkan dengan cara yang sama di setiap negara. Pemerintah dapat memilih untuk tidak mengenakan pajak atas barang-barang yang berkaitan langsung dengan kebutuhan kesehatan reproduksi.

Menghapus pajak tentu enggak serta-merta menyelesaikan period poverty. Harga produk menstruasi juga dipengaruhi faktor lain, sementara akses terhadap air bersih, toilet layak, dan edukasi menstruasi masih menjadi persoalan tersendiri. Namun, mengurangi beban pajak setidaknya bisa membantu menekan biaya yang harus dikeluarkan secara rutin oleh orang yang menstruasi.

Artikel ini diproduksi atau disusun dengan bantuan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membantu mencari referensi. Ide tulisan, fakta, data, dan informasi di dalamnya telah melalui proses verifikasi dan penyuntingan redaksi.